Peristiwa pada masa Demokrasi Terpimpin

Supriyadi Pro     Tuesday, August 04, 2015    
Peristiwa pada masa Demokrasi Terpimpin. Masa Demokrasi Terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan dejrit presiden sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin mengkhawatirkan.

Sisi positif dan negatif Dekrit Presiden Soekarno
Berlakunya dekrit presiden Soekarno ini  memiliki sisi positif dan sisi negatif.
A. Sisi positif berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut :
  1. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan.
  2. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 dari kelangsungan hidup negara.
  3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Liberal tertunda pembentukannya.
B. Sisi negatif berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut :
  1. Memberi kekuasaan yang besar kepada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara.
  2. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik.
Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia pada saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal/parlementer, karena pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai politik.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar dan mutlak, sedangkan aktivitas partai politik dibatasi. Karena kekuasaan presiden yang mutlak tersebut mengakibatkan penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).

Apa saja isi Dekrit Presiden Soekarno ini silahkan baca di artikel : Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pembentukan MPRS

Berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 presiden membentuk MPRS. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, karena berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum, sehingga partai-partai politik yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR.

Ketua MPRS Chairul Saleh, dengan tugas MPRS hanya terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pada tanggal 10 November sampai 7 Desember 1960, MPRS mengadakan sidang umum pertama di Bandung. Sidang umum MPRS ini menghasilkan du ketetapan, yaitu sebagai berikut :
  1. Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 yang menetapkan Manifesto politik Republik Indonesia sebagai GBHN.
  2. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama (1961 - 1969).
Berdasarkan UUD 1945, kedudukan presiden berada di bawah MPR, namun pada kenyataannya MPRS tunduk kepada presiden yang terlihat dari tindakan presiden dalam pengangkatan ketua MPRS yang dirangkap oleh wakil perdana menteri III, dan pengangkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dari pimpinan partai besar (PNI, NU, dan PKI) serta wakil ABRI yang masing-masing diberi kedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

Pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilihan Umum tahun 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960. Karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan penetapan presiden yang menyatakan bahwa DPR dibubarkan dan sebagai gantinya presiden mebentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR).

Karena bukan hasil pemilihan umum, maka semua anggota DPR GR ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Peraturan maupun tata tertib DPR GR ditentukan pula oleh presiden. Akibatnya, DPR GR mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan Presiden Soekarno tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sebab berdasarkan UUD 1945, presiden tidak dapat membubarkan DPR.

Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Lembaga tinggi negara ini diketuai oleh presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua (Rusian Abdulgani), 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, 24 orang wakil golongan.

Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Pelantikan DPAS dilakukan di Istana Negara pada tangga; 15 Agustus 1959.

Seperti MPRS dan DPR GR, DPAS menempatkan diri di bawah pemerintah. Alasannya adalah DPAS yang mengusulkan agar pidato presiden pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang dikenal dengan manifesto politik (manipol) Republik Indonesia ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Penpres No. 1 Tahun 1960 dan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960.

Inti manipol adalah USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia) sehingga dikenal dengan manipol USDEK.

Pembentukan Front Nasional

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan dita-cita yang terkandung dalam UUD 1945.

Tujuan pembentukan Front Nasional adalah menyatukan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Soekarno yang bertugas menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat.

Pembentukan Kabinet Kerja

Pada tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri. Sedangkan Ir. Juanda menjadi menteri pertama. Kabinet Kerja dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan programnya yang disebut Tri Program Kabinet Kerja.

Isi Tri Program Kabinet Kerja adalah sebagai berikut :
  1. Mencukupi kebutuhan sandang pangan.
  2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara.
  3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik (Irian Barat).
Referensi lain silahkan baca juga artikel : Keadaan politik setelah Dekrit Presiden

Demikian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin, semoga menjadi catatan sejarah nasional Republik Indonesia tercinta.

Arah politik Luar Negeri masa Demokrasi Terpimpin

Supriyadi Pro     Monday, August 03, 2015    
Peran Indonesia pada awal masa Demokrasi Terpimpin
Arah politik Luar Negeri masa Demokrasi Terpimpin. Peran aktif Indonesia pada awal masa Demokrasi Terpimpin dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :
1. Pengiriman Pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB, UNOC (United Nations Operation for Congo).

2. Presiden Soekarno berpidato dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Judul pidato tersebut "To Built the World a New" yang menguraikan tentang Pancasila, masalah Irian Barat, kolonialisme, meredakan Perang Dingin, dan perbaikan organisasi PBB.

3. Ikut memprakarsai berdirinya PBB.

4. Pada tanggal 24 Agustus - 4 September 1962 Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games IV di Jakarta.

Arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut adalah dari politik luar negeri bebas aktif menjadi condong pada salah satu poros. Pada waktu itu diberlakukan politik konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara kapitalis.

Tindakan pemerintah yang mengarah ke politik mercusuar (mengejar kemegahan di tengah-tengah pergaulan antarbangsa) adalah membagi kekuatan politik menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
1. Old Established Force (Oldefo), adalah kubu bangsa-bangsa tertindas yang progresif revolusioner menentang imperialisme dan neokolonialisme.

2. New Emerging Force (Nefo), adalah kelompok negara-negara berkembang yang anti imperialisme kolonialis dan sosialis serta komunis. Indonesia termasuk dalam kelompok Nefo.

Lebih jauh tentang Nefo dan Oldefo bisa di baca pada artikel sejarah : Politik Luar Negeri Nefo Oldefo

Pada masa Demokrasi Terpimpin dijalankan politik mercusuar. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo. Untuk hal tersebut kemudian dilaksanakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan terkemuka di kalangan Nefo.

Proyek tersebut seperti penyelenggaraan Ganefo (Games of The New Emerging Forces) yang menelan biaya miliaran rupiah. Untuk menyelenggarakan Ganefo dibangun kompleks olah raga Senayan. Pesta olah raga diikuti oleh 48 kontingen.

Memasuki tahun 1965, Indonesia membentuk poros Jakarta-Peking, dan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Pyongyang. Dengan terbentuknya poros semacam ini membuat Indonesia semakin mendekatkan diri pada negara-negara komunis.

Konfrontasi dengan Malaysia

Sikap Indonesia yang konfrontatif terhadap negara-negara Barat, antara lain ditunjukkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia. Hal tersebut disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo.

Pembentukan federasi Malaysia pertama kali dilontarkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rachman pada tanggal 27 Mei 1961. Menurut Tengku Abdul Rachman, federasi yang akan dibentuk terdiri atas Malaysia, Singapura, dan Sabah.

Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau yang disingkat Dwikora pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Isi Dwikora yaitu : perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari neokolim Inggris.

Dalam melaksanakan konfrontasi dengan Malaysia ini dibentuk Komando Mandala Siaga (Kolaga) yang dipimpin oleh Marsekal Madya Omar Dani (Menteri/Panglima Angkatan Udara). Komando ini kemudian mengirimkan pasukan sukarelawan untuk memasuki wilayah Malaysia, baik Malaysia Barat maupun Malaysia Timur.

Lebih lanjut tentang konfrontasi ini silahkan baca di artikel : Politik luar negeri Indonesia dan konfrontasi Malaysia

Indonesia keluar dari keanggotaan PBB
Pada tanggal 7 Januari 1966, dalam sebuah rapat umum anti pangkalan militer asing, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB, setelah sebelumnya Indonesia menjadi anggota PBB 28 September 1950. Namun saat Kembali menjadi Negara Kesatuan RI, pada tanggal 28 September 1950, Indonesia masuk sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan diterima sebagai anggota yang ke-60.

Penyebab keluarnya Indonesia dari PBB waktu itu adalah karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Ajaran Nasakom dan ajaran Resopim

Supriyadi Pro     Sunday, August 02, 2015    
Ajaran Nasakom dan ajaran Resopim. Perbedaan ideologi dari partai yang berkembang pada masa Demokrasi Parlementer menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara  dengan menyamp[aikan ajaran nasakom. Nasakom singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis). Adapun tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa.

Ajaran Nasakom

Bagi Presiden Soekarno, Nasakom merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Presiden Soekarno percaya bahwa dengan menerima dan melaksanakan nasakom maka persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran nasakom mulai disebarluaskan pada masyarakat.

Upaya menyebarluaskan nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela nasakom. Keterlibatan PKI tersebut menyebabkan ajaran nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan bernegara serta menggeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis.

Ajaran Resopim

Bila Nasakom ditujukan untuk menggalang persatuan bangsa, maka ajaran resopim yang merupakan singkatan dari Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional, cenderung ditujukan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno.

Inti dari ajaran Resopim adalah bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Soekarno.

Dampak dari pemasyarakatan ajaran Resopim ini kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan di bawah presiden. Hal ini terlihat dengan adanya pemberian pangkat menteri kepada pimpinan lembaga tersebut, padahal kedudukan menteri seharusnya sebagai pembantu presiden.

Itulah sekilas sejarah tentang Ajaran Nasakom dan ajaran Resopim, semoga menjadi catatan kita bersama sebagai bangsa Indonesia.

Kehidupan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin

Supriyadi Pro     Sunday, August 02, 2015    
Kehidupan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin. Pada masa Demokrasi Terpimpin keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan.

Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas)

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, di bawah Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959. Depernas dipimpin oleh Muh. Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang.

Tentang pembentukan Depernas tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan.

Hasil yang dicapai Depernas dalam waktu satu tahun berhasil menyusun Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan tahun 1961 - 1969 yang disetujui oleh MPRS dengan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960.

Tugas Bappenas
Pada tahun 1963, Depernas dibanti nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Adapun tugas Bappenas adalah sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.
  2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan.
  3. Menilai kerja mandataris MPRS.

Penurunan nilai uang (Devaluasi)

Tujuan dilakukan devaluasi adalah untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah, sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang (devaluasi) sebagai berikut :
  1. Uang kertas pecahan bernilai Rp 500,00 menjadi Rp 50,00.
  2. Uang kertas pecahan bernilai Rp 1.000,00 menjadi Rp 100,00
  3. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000,00 dibekukan.
Namun, usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter.

Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, maka pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi atau disingkat dekon.

Tujuan dibentuk dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

Namun, dalam pelaksanaannya, dekon tidak mempu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi, dekon justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem statisme.

Artinya, masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan.

Akibatnya, defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat menjadi 40 kali lipat. Defisit yang semakin meningkat tersebut dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan yang matang, sehingga menambah berat beban inflasi.

Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin, pada tanggal 11 Mei 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 8 Tahun 1965 tentang Bank Tunggal Miliki Negara. Bank tersebut kedudukannya di bawah urusan menteri bank sentral. Bank-bank pemerintah menjadi unit-unit dari Bank Negara Indonesia.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbarui ekonomi tersebut ternyata mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :
  1. Penanganan masalah ekonomi tidak rasional.
  2. Ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol.
  3. Pengeluaran negara cukup besar.
  4. Devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang baru yang menyebabkan inflasi semakin membumbung tinggi.
  5. Struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme (semuanya diatur dan dipegang oleh negara).
Referensi lain penyebab kegagalan pemerintah ini bisa anda baca di artikel :

Kebijakan pemerintah lainnya

Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (Kotoe) dan Kesatuan Operasi (Kesop). Kotoe bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk Kesop adalah untuk meningkatkan sektor perdagangan.

Peristiwa sejarah G30SPKI

Supriyadi Pro     Saturday, August 01, 2015    
PKI menjelang akhir masa Demokrasi Terpimpin telah memperoleh kedudukan yang kuat dan menjadi salah satu partai terbesar dalam Pemilu I 1955 setelah PNI, Masyumi, dan NU. Selengkapnya tentang Demokrasi Terpimpin bisa dibaca pada artikel sejarah : Percobaan sistem demokrasi terpimpin tahun 1958. Beberapa tindakan PKI sebelum peristiwa G-30-S/PKI adalah sebagai berikut :
  1. Melakukan aksi-aksi pemogokan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kereta api, seperti di Purwokerto (Januari 1964), Cirebon (14 Mei 1964), Semarang (6 Juli 1964), Bandung (31 Agustus 1964), dan di Tasikmalaya (11 Oktober 1964).
  2. Melakukan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh ormas-ormas PKI di beberapa daerah seperti di Indramayau (16 Oktober 1964), Bandar Betsy (14 Mei 1965), Kanigoro ( 13 Januari 1965), dan pengrusakan kantor gubernur Jawa Timur (27 September 19 65).
  3. Melakukan infiltrasi (penyusupan) dalam organisasi masyarakat dan sosial politik serta TNI.
  4. Mengusulkan pembentukan angkatan kelima.
  5. Mengadakan latihan kemiliteran bagi ormasnya, seperti Pemuda Rakyat dan Gerwani.
  6. Menciptakan isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta kepada pemerintah.
  7. Menyingkirkan lawan-lawan politik PKI, seperti pembubaran Partai Murba oleh pemerintah atas desakan PKI.

Pertentangan antara PKI dan Angkatan Darat

Adanya perbedaan ideologi dan kepentingan antara PKI dan Angkatan Darat menyebabkan keduanya bersaing satu sama lain. Sesuai dengan ideologi yang dianutnya, PKI berkepentingan merintis berdirinya negara komunis. Adapun Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara.

Pada bulan Januari 1966 PKI mengajukan gagasan pembentukan angkatan kelima. Gagasan tersebut berisi tuntutan agar kaum buruh dan tani dipersenjatai. Hal tersebut dilakukan untuk menggalang kekuatan menghadapi neokolonial imperialisme (neokolim) Inggris dalam rangka Dwikora.

Pada bulan Mei 1965, PKI melempar isu adanya Dewan Jenderal dalam tubuh Angkatan Darat. Menurut PKI, Dewan Jenderal ditafsirkan sebagai badan yang mempersiapkan perebutan kekuasaan dari Presiden Soekarno.

Angkatan Darat secara tegas menolak gagasan pembentukan angkatan kelima. Menurut Men/Pangad Letnan Jenderal Ahmad Yani, pembentukan angkatan kelima tidak efisien dan merugikan revolusi Indonesia.

Penolakan pembentukan angkatan kelima dinyatakan pula oleh Laksamana Muda Martadinata atas nama Angkatan laut. Mereka hanya dapat menerima jika angkatan kelima berada dalam lingkungan ABRI dan ditangan komando perwira yang profesional.

Adapun dalam menanggapi adanya isu Dewan Jenderal, Pimpinan Angkatan Darat menyatakan bahwa Dewan yang ada dalam Angkatan Darat bukan Dewan Jenderal, melainkan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) yang bertugas memberikan usul kepada men/pangad tentang promosi jabatan dan pangkat para perwira tinggi.

Di tengah persaingan antara PKI dan Angkatan Darat, pada bulan Juli 19654 muncul berita tentang memburuknya kesehatan Presiden Soekarno. Menurut tim dokter yang khusus di datangkan dari RRC, ada kemungkinan presiden akan lumpuh jika tidak meninggal. Pimpinan PKI yang mengetahui berita tersebut langsung dari dokter-dokter RRC merasa perlu segera mengambil tindakan.

Pemberontakan G-30-S/PKI

Letnan Kolonel Untung sebagai pimpinan gerakan memerintahkan kepada seluruh anggota gerakan untuk mulai bergerak pada dini hari 1 Oktober 1965. Pada dini hari itu, mereka melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama dari angkatan darat.

Para perwira Angkatan Darat tersebut disiksa dan dibunuh yang kemudian dimasukkan ke dalam satu sumur tua di Lubang Buaya yang terletak di sebelah selatan Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma. Enam Jenderal korban PKI dari TNI Angkatan Darat tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat atau Men/Pangad).
  2. Mayor Jenderal R. Suprapto (Deputy II Pangad).
  3. Mayor Jenderal Haryono Mas Tirtodarmo (Deputy III Pangad).
  4. Mayor Jenderal Suwondo Parman (Asisten I Pangad).
  5. Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan (Asisten IV Pangad).
  6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur).
Ketika terjadinya penculikan para perwira Angkatan Darat, Jenderal A.H. Nasution yang juga menjadi target penculikan berhasil menyelamatkan diri setelah kakinya tertembak. Namun putrinya yang bernama Ade Ima Suryani menjadi korban sasaran tembak dan kemudian gugur.

Ajudan Jenderal A.H. Nasution yang bernama Letnan Satu Pierre Andreas Tendean juga menjadi korban. Sedangkan Pembantu Letnan Polisi Karel Satsuit Tubun gugur pada saat melakukan perlawanan terhadap gerombolan yang berusaha menculik Jenderal A.H. Nasution.

Penculikan dan pembunuhan serupa juga terjadi di Jogjakarta dan menimbulkan korban Komando Resimen 072 Pamungkas Kolonel Katamso serta kepala Staf Korem 072 Pamungkas Letkol Sugiyono. Keduanya dibunuh dengan kejam di Kentungan, daerah markas suatu batalion yang dikuasai oleh perwira komunis.

Silahkan baca referensi lain artikel PKI : Proses terjadinya peristiwa G.30.S/PKI

Penumpasan G-30-S/PKI

Setelah menerima laporan terjadinya penculikan para pemimpin TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto sebagai penglima Kostrad (Komando Strategi Angkatan Darat), segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keamanan di ibu kota. Langkah-langkah tersebut yaitu dengan menyelamatkan dua objek vital, yaitu gedung RRI dan pusat telekomunikasi.

Dalam waktu dua puluh lima menit resimen RPKAD di bawah pimpinan Sarwo Edi berhasil merebut kedua objek tersebut.

Pada pukul 20.10 WIB, Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat mengeluarkan pernyataan resmi yang isisnya memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 telah terjadi peristiwa penculikan beberapa Perwira Tinggi Angkatan Darat yang dilakukan oleh golongan kontrarevolusioner yang menamakan dirinya Gestapu (Gerakan 30 September). Selanjutnya, mereka telah mengambil alih kekuasaan negara.

Mayor Jenderal Soeharto menegaskan bahwa kekuatan Gestapu dapat dihandurkan dan NKRI yang berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya. Pidato Mayjen Soeharto tersebut dapat meredakan kegelisahan rakyat dan mereka dapat mengetahui gambaran yang jelas tentang situasi negara.

Operasi penumpasan dilanjutkan dengan sasaran PAngkalan Udara Utama/Lanuma Halim Perdanakusuma, yang menjadi basis kekuatan G-30-S/PKI. Opersai ini bertujuan mencari tempat dan mengusut nasib para jenderal yang diculik.

Kemudian operasi dilanjutkan ke Lubang Buaya. Atas petunjuk dari Ajudan Brigadir Polisi Sukitman, pada tanggal 3 Oktober ditemukan sumur tua tempat penguburan jenazah para perwira Angkatan Darat.

Pada tanggal 4 Oktober dilakukan pengangkatan seluruh jenazah para perwira dan tanggal 5 Oktober para perwira dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Para perwira tersebut dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi serta diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta.


Baca juga sejarah penumpasan PKI di artikel : Cerita sejarah lahirnya Supersemar 1966

Dampak sosial politik Pemberontakan G-30-S/PKI

Dalam waktu singkat gerakan 30 September PKI berhasil digagalkan. Pada tanggal 25 Oktober para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), yang kemudian diikuti dengan terbentuknya kesatuan aksi yang lain, seperti :
1. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI)
2. Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI)
3. Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI)
4. Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI)

Dengan dipelopori oleh KAMI dan KAPPI yang tergabung dalam Front Pancasila, pada tanggal 12 Januari 1966 melancarkan aksi di halaman Gedung DPR GR dan mengajukan tiga buah tuntutan yang dikenal dengan nama tri tuntutan rakyat atau dikela Tritura.

Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut :
1. Pembubaran PKI.
2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI.
3. Penurunan harga/perbaikan ekonomi.

Baca juga referensi lain mengenai Tritura di artikel :
- Simposium Indonesia Negara Hukum 1966
Penyebab tercetusnya Tritura

Dalam pelaksanaan tuntutan tersebut, pada tanggal 24 Pebruari 1966 gugur seorang mahasiswa bernama Arief Rahman Hakim. Kemudian Arief Rahman Hakim diangkat menjadi Pahlawan Ampera yang dikukuhkan dalam Tap. MPRS No. XXIX/MPRS/1966.

Sehari setelah insiden tersebut pemerintah membubarkan KAMI. Ternyata pembubaran KAMI ini tidak memulihkan kewibawaan pemerintah dan tidak juga menghentikan aksi-aksi tritura. Para mahasiswa kemudian membentuk laskar Arief Rahman Hakim. Mereka mengadakan aksi bersama dengan kesatuan-kesatuan lainnya.

Pada tanggal 8 Maret 1966, mereka menggelas demonstrasi besar-besaran di kantor wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dan kedutaan besar Cina. Ketiga tempat tersebut dianggap sebagai tempat pendukung utama PKI.

Cerita sejarah lahirnya Supersemar 1966

Supriyadi Pro     Friday, July 10, 2015    
Cerita sejarah lahirnya Supersemar 1966. Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang merupakan tonggak Orde baru. (Baca kembali : Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) tonggak sejarah lahirnya Orde Baru)

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)

Sebelum keluarnya Supersemar, Presiden Soekarno sedang mengadakan pertemuan dengan partai-partai politik pada tanggal 10 Maret 1966. Dalam pertemuan tersebut membahas masalah demonstrasi Tritura. Presiden mendesak agar partai-partai politik mengutuk demonstrasi Tritura, namun partai-partai yang tergabung dalam Front Pancasila tetap menuntut pembubaran PKI.

Mengapa ada Tritura? Silahkan baca secara lengkap di artikel sejarah : Penyebab tercetusnya Tritura

Pada tanggal 11 Maret 1966, berlangsung sidang paripurna Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Sidang sempat mengalami kepanikan setelah Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur melaporkan adanya pasukan tanpa tanda kesatuan di sekeliling Istana Merdeka.

Presiden Soekarno yang memimpin sidang kabinet akhirnya meninggalkan sidang menuju Istana Bogor dengan menggunakan helikopter dan menyerahkan pucuk pimpinan sidang kepada Waperdam II, Dr. Leimena.

Bersama Waperdam I, Dr. Subandrio, dan Waperdam III, Chairul Saleh, Presiden Soekarno menuju Istana Bogor. Setelah sidang, Dr. Leimena pun menyusul ke Istana Bogor untuk melaporkan hasil sidang kabinet. Tidak begitu lama presiden yang didampingi tiga waperdam kedatangan tiga perwira tinggi Angkatan Darat.

Perwira tinggi tersebut adalah Mayjen Basuki Rahmat (Menteri Urusan Veteran), Brigjen M. Yusuf (Menteri Perindustrian), dan Brigjen Amir Mahmud (Panglima Kodam Jaya) untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
  1. Meminta kepada presiden agar segera mengambil tindakan untuk memulihkan keadaan yang gawat.
  2. ABRI, terutama Angkatan Darat tetap setia dan tidak meninggalkan presiden.
  3. Pesan Letjen Soeharto yang isinya sanggup mengatasi keadaan apabila presiden memercayakan hal itu kepadanya.
Ketiga perwira Angkatan Darat tersebut sebelum menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor terlebih dahulu bertemu dengan Letjen Soeharto. Setelah di Istana Bogor, ketiganya mengadakan pembicaraan dengan presiden.

Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, maka ketiga perwira TNI Angkatan Darat dengan Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letjen Jenderal Soeharto.

Setelah konsep surat dibahas bersama, kemudian Presiden Soekarno menandatangani surat perintah tersebut. Surat perintah itu lebih dikenal dengan sebutan "Surat Perintah Sebelas Maret" atau disingkat Supersemar.

Isi pokok Supersemar

Isi Supersemar tersebut adalah pemberian perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan untuk memulihkan keamanan, ketertiban, dan kestabilan pemerintah serta keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Penerima mandat juga harus melaporkan segala sesuatunya kepada presiden.

Langkah Letjen Soeharto sebagai pengemban Supersemar

Setelah Letjen Soeharto memperoleh Supersemar, maka beliau segera melakukan beberapa langkah dan tindakan sebagai berikut :
1. Letjen Soeharto sebagai pengemban Supersemar membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya dan menyatakan sebagai organisasi terlarang pada tanggal 12 Maret 1966.

2. Letjen Soeharto mengamankan lima belas menteri yang diduga terlibat atau bersimpati terhadap G-30S/PKI pada tanggal 18 Maret 1966. Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 5 tertanggal 18 Maret 1966. Untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan kemudian diangkat lima orang menteri koordinator (menko) ad intern yang bersama-sama menjadi presidium kabinet. Kelima Menko tersebut adalah : Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik, Dr. Ruslan Abdulgani, Dr. K.H. Idham Cholid dan Dr. J. Leimena. Selain itu, juga diangkat beberapa orang menteri ad intern sebelum terbentuknya kabinet baru.

3. Letjen Soeharto membersihkan MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur-unsur G-30S/PKI dan menetapkan peranan lembaga-lembaga itu sesuai dengan UUD 1945.

Begitulah Cerita sejarah lahirnya Supersemar 1966, semoga menjadi catatan kita bersama sebagai anak bangsa Indonesia yang cinta akan sejarah. Selanjutnya bisa dibaca : Simposium Indonesia Negara Hukum 1966 yang merupakan awal masa transisi pemindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto.

Simposium Indonesia Negara Hukum 1966

Supriyadi Pro     Wednesday, July 08, 2015    
Simposium Indonesia negara Hukum 1966. Untuk melakukan perbaikan politik di dalam negeri Indonesia setelah peristiwa G-30-S/PKI diadakan simposium kebangkitan semangat '66 pada tanggal 6 - 9 Mei 1966 di Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan KAMI dan KASI. Simposium tersebut khusus membahas bidang politik dalam negeri dengan mengambil tema Indonesia Negara Hukum.

Dalam pembahasan tersebut diingatkan bahwa telah terjadi banyak penyimpangan dari asas serta norma yang berlaku dalam negara hukum. Juga dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan peraturan hukum yang telah ditetapkan tidak mencerminkan jiwa Pancasila. Penyimpangan yang dilakukan diantaranya Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 tentang MPRS.

Dalam simposium tersebut pemerintah disarankan untuk mengembalikan kewibawaan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum melalui usulan tentang pemurnian pelaksanaan UUD 1945, penghentian pengeluaran penpres baru, dan peninjauan kembali semua penpres yang telah dikeluarkan. Diusulkan pula tentang adanya jaminan yang cukup terhadap pengakuan hak asasi manusia dalam menciptakan dan menegakkan hukum.

Simposium Indonesia Negara Hukum 1966

Upaya-upaya MPRS melaksanakan pemurnian UUD 19645

Dalam rangka menjaga kemurnian pelaksanaan UUD 19645, MPRS melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
a. Jabatan pimpinan DPRGR dipisahkan dari jabatan eksekutif, sehingga pimpinan DPRGR tidak menduduki jabatan menteri.

b. Pada tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 1966 mengadakan Sidang Umum IV MPRS yang mengeluarkan beberapa ketetapan, antara lain sebagai berikut :
  1. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar.
  2. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 yang mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara, baik di Tingkat Pusat maupun pada Tingkat Daerah.
  3. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Politik Luar Negeri Bebas Aktif.
  4. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan di Indonesia.
  5. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Pernyataan PKI serta Ormas-Ormasnya sebagai Organisasi Terlarang di Indonesia.

Kabinet Ampera

Selain ketetapan tersebut, dikeluarkan juga Ketetapan MPRS No. XIII Tahun 1966 tentang Pembentukan Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera). Kabinet Ampera diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966 untuk melaksanakan Tritura di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dengan masa kerja dua tahun Kabinet Ampera memiliki program kerja yang disebut dengan Caturkarya yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
  1. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan.
  2. Melaksanakan pemilihan umum selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968.
  3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional.
  4. Melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
Adapun tugas Kabinet Ampera disebut Dwidarma Kabinet Ampera yang meliputi menciptakan stabilitas ekonomi dan menciptakan stabilitas politik. Berikut adalah susunan Kabinet Ampera :
Pimpinan : Presiden Soekarno
Pembantu pimpinan :
  1. Letnan Jenderal Soeharto (Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan).
  2. Adam Malik (Menteri Utama Bidang Politik).
  3. K.H. Idham Khalid (Menteri Utama Kesejahteraan Rakyat).
  4. Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Menteri Ekonomi dan Keuangan).
  5. Sanusi Haryadinata (Menteri Utama Perindustrian dan Pembangunan.
Anggota Kabinet : 24 Menteri

Dalam pembentukan Kabinet Ampera yang disempurnakan tanggal 11 Oktober 1966, Presiden Soekarno tetap sebagai kepala negara, sedangkan Letnan Jenderal Soeharto diangkat sebagai kepala pemerintahan. Dengan begitu telah terjadi dualisme kepemimpinan. Hal tersebut mengakibatkan perjalanan kabinet tidak lancar dan tidak menguntungkan stabilitas nasional.

Selanjutnya baca : Nawaksara pidato pertanggungjawaban presiden Soekarno

Demikian pembahasan mengenai Simposium Indonesia Negara Hukum 1966 yang membahas pilitik dalam negeri Republik Indonesia.

Nawaksara pidato pertanggungjawaban presiden Soekarno

Supriyadi Pro     Wednesday, July 08, 2015    
Pada Sidang Umum MPRS Tahun 1966, Presiden Soekarno selaku mandataris MPRS, diminta oleh MPRS untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kebijakan yang telah dilakukan, khususnya mengenai Pemberontakan G-30S/PKI.

Dalam pidato pertanggungjawabannya itu presiden tidak menyinggung sama sekali masalah G-30-SPKI, tetapi hanya memberikan amanat seperti apa yang dilakukan di hadapan sidang-sidang lembaga yang berada di lingkungan tanggung jawabnya. Pidato pertanggungjawaban presiden tersebut berjudul Nawaksara. Nawa artinya sembilan dan sara artinya pasal. Jadai Nawaksara artinya sembilan pasal. Mengapa bukan Nawasara? Penulis sendiri tidak mendapatkan sumber yang jelas.

Karena presiden tidak menyinggung masalah G-30-SPKI dalam pidatonya, maka kemudian pimpinan MPRS mengirimkan nota kepada presiden untuk memperbaiki pertanggungjawabannya. Pada tanggal 10 Jnuari 1967, presiden menyampaikan pertanggungjawabannya melalui naskah yang diberi nama Pelengkap Nawaksara yang disingkat Pel Nawaksara.

Namun, isi pokok Pel Nawaksara tidak meredakan keadaan dalam masyarakat dan justru menimbulkan konflik yang semakin dalam. Oleh karena itu, muncullah reaksi penolakan dari berbagai elemen masyarakat, seperti PNI Sulawesi Selatan, GMNL Bandung, dan alim ulama Jawa Barat. Bahkan, koordinator Pemuda Sekber Golkar mengusulkan kepada MPRS agar diadakan sidang istimewa.

Nawaksara pidato pertanggungjawaban presiden Soekarno

Surat Rahasia Presiden Soekarno

Pada tanggal 7 Pebruari 1967, Jenderal Soeharto dnegan perantara Hardi, S.H. menerima surat rahasia dari Presiden Soekarno. Surat tersebut dilampiri sebuah konsep surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang Supersemar.

Setelah menerima surat rahasia tersebut, pada tanggal 8 Pebruari 1967 Jenderal Soeharto membicarakan konsep tersebut dengan empat panglima angkatan bersenjata. Hasilnya Jenderal Soeharto dan para panglima berkesimpulan bahwa konsep surat tersebut tidak dapat diterima karena penugasan semacam itu tidak akan membantu menyelesaikan konflik politik yang ada. Pada tanggal 9 Pebruari 1967 DPRGR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar diadakan sidang istimewa.

Tanggal 10 Pebruari 1967, Jenderal Soeharto menghadap presiden untuk membahas masalah negara, khususnya masalah penyelesaian konflik politik dan melaporkan pendirian para panglima angkatan bersenjata. Dalam pertemuan tersebut Presiden Soekarno menanyakan kemungkinan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah penugasan tersebut.

Konsep Jenderal Soeharto

Jenderal Soeharto pada tanggal 11 Pebruari 1967 mengajukan konsep kepada presiden. Konsep tersebut berisi tentang pernyataan presiden berhalangan atau presiden menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pemegang Supersemar sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XV Tahun 1966. Presiden Soekarno meminta waktu untuk mempelajari konsep tersebut.

Akhirnya, pada tanggal 12 Pebruari 1967, Presiden Soekarno, Jenderal Soeharto, dan para panglima angkatan bersenjata mengadakan pertemuan lagi. Dalam pertemuan tersebut presiden menyatakan tidak dapat menerima konsep yang diajukan oleh Jenderal Soeharto. Presiden mengusulkan supaya diadakan perubahan bentuk dan tidak menyetujui pernyataan yang isinya berhalangan, dan diadakan pertemuan lagi pada keesokan harinya.

Pada tanggal 13 Pebruari 1967, para panglima mengadakan pertemuan lagi untuk membicarakan konsep yang telah disusun sebelum diajukan kepada presiden. Pada jam 11.00 WIB para panglima mengutus Jenderal Panggabean dan Jenderal Polisi Soetjipto Judodihardjo untuk menghadap presiden.

Dalam pertemuan tersebut tidak dicapai kesepakatan, karena presiden masih menuntut diadakannya perubahan pada konsep surat itu. Namun beberapa waktu kemudian dengan perantara Mayor Jenderal Suryo Sumpeno (ajudan presiden), presiden menyatakan setuju terhadap konsep yang diajukan oleh Jenderal Soeharto dengan syarat ada jaminan dari Soeharto.

Sekalipun Presiden Soekarno telah menyetujui konsep tersebut tetapi belum menandatanganinya. Baru setelah ada perubahan-perubahan kecil (pada pasal 3 ditambah dengan kata-kata menjaga dan menegakkan revolusi) konsep ditandatangani presiden pada tanggal 20 Pebruari 1967.

Pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 1967, pukul 19.30 WIB di Istana Negara, dengan disaksikan oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri, Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tinggi Nagkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan resmi telah menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengemban Supersemar.

Pengunduran diri Presiden Soekarno

MPRS pada bulan Maret 1967 mengadakan sidang istimewa dalam rangka mengukuhkan pengunduran diri presiden Soekarno, sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.

Kemudian, pada sidang umum bulan Maret 1968, MPRS mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian pelantikan Soeharto sebagai presiden tersebut, maka secara resmi pemerintahan demokrasi terpimpin yang kemudian dinamakan Orde Lama (Orla) berakhir. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto kemudian disebut Orde Baru (Orba). Silahkan baca juga artikel sejarah : Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) tonggak sejarah lahirnya Orde Baru

Tugas pokok Kabinet Pembangunan (Pancakrida)
Kemudian Presiden Soeharto mengumumkan pembentukan dan susunan Kabinet Pembangunan. Tugas pokok Kabinet Pembangunan seperti yang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 adalah melanjutkan tugas-tugas Kabinet Ampera. Berikut ini adalah 5 tugas pokok Kabinet Pembangunan :
  1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun dan pemilihan umum.
  2. Menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan lima tahun.
  3. Melaksanakan pemilihan umum selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1971.
  4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dan mengikis habis sisa-sisa G-30-SPKI dari setiap rongrongan, penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
  5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Tugas pokok Kabinet Pembangunan ini dikenal dengan nama Pancakrida. Dalam kabinet ini duduk lima menteri negara dan 18 menteri/pimpinan departemen. Susunan departemen pada Kabinet Pembangunan berbeda dengan Kabinet Ampera.

3 langkah pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif

Sebagai langkah dalam pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, pemerintah Orde Baru mengadakan perubahan dalam politik luar negeri. Berikut upaya pembaruan tersebut :

1. Indonesia menyatakan kembali menjadi anggota PBB
Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB setelah sebelumnya pernah keluar sebagai anggota PBB (baca selengkapnya : Politik luar negeri Indonesia dan konfrontasi Malaysia). Keaktifan Indonesia dalam PBB ditunjukkan ketika menteri luar negeri Adam Malik terpilih menjadi Ketua Majelis sidang umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

2. Normalisasi hubungan dengan Malaysia
Pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta, Indonesia melaksanakan persetujuan normalisasi hubungan dengan Malaysia. Persetujuan normalisasi ini merupakan hasil Persetujuan Bangkok tanggal 19 Mei - 1 Juni 1966.

Dalam pertemuan tersebut delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, sedangkan delegasi Malaysia dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri TUn Abdul Razak. Pertemuan di Bangkok ini menghasilkan keputusan yang disebut Persetujuan Bangkok atau Bangkok Agreement.

Berikut isi Persetujuan Bangkok (Bangkok Agreement) :
  1. Rakyat Sabah dan Serawak diberi kesempatan untuk menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam federasi Malaysia.
  2. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
  3. Permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.
3. Berperan dalam pembentukan ASEAN
Indonesia bersama-sama dengan beberapa pemimpin negara di Asia Tenggara memprakarsai berdirinya ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang dibentuk di Bangkok (Thailand) pada tanggal 9 Agustus 1967.

Tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah Adam Malik (Indonesia), TUn Abdul Razak (Malaysia), Narcisco Ramos (Filipina) Rajaratnam (Singapura, dan Thanat Koman (Thailand). Peristiwa ini bisa di baca selengkapnya pada artikel : Sejarah berdirinya ASEAN dan tujuannya

Trilogi Pembangunan

Pada masa Orde Baru dilaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan pembangunan ini bertumpu pada trilogi pembangunan. 

Berikut isi Trilogi Pembangunan
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Demikian pembahasan panjang mengenai Nawaksara pidato pertanggungjawaban presiden Soekarno hingga peralihan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Semoga menambah wawasan sejarah Indonesia.

Sekilas sejarah berdirinya negara Inggris

Supriyadi Pro     Tuesday, June 30, 2015    
Inggris atau dalam bahasa Inggris disebut England. merupakan negara bagian dari Britania Raya. Di bagian utara, negara ini berbatasan langsung dengan Skotlandia, dan di sebelah barat dengan Wales, Di barat laut terdapat Laut Irlandia, barat daya Laut Keltik, dan sebelah timur terdapat Laut Utara dan selatan terdapat Selat Inggris yang merupakan pemisah antara Inggris dengan benua Eropa. Inggris merupakan negara kepulauan, yang mencakup lebih dari 100 pulau kecil, misalnya Isles of Scilly dan Isle of Wight.

Negara Inggris merupakan negara bagian paling besar dan memiliki penduduk terpadat. penduduknya membentuk Persatuan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara atau dalam bahasa Inggris disebut United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Negara-negara lainnya adalah Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Secara umum Inggris seringkali digunakan untuk menyebut keseluruhan negara ini.

Dalam sejarah, wilayah Inggris pertama kali dihuni oleh manusia modern pada manusia periode Paleolitikum. Nama England berasal dari kata Angles, yang merupakan salah satu suku Jermanik yang tinggal menetap pada abad ke-5 dan ke-6. Tahun 927 Masehi, dan sejak Zaman Penjelajahan abad 15 Inggris menjadi negara yang bersatu,

Inggris memiliki pengaruh budaya dan hukum yang kuat di berbagai belahan dunia. Lihat saja, bahasa Inggris menjadi bahasa Internasional, Gereja Anglikan, dan hukum Inggris menjadi dasar sistem hukum umum bagi negara di seluruh dunia, dan sistem parlementer juga banyak diadopsi oleh negara lain di dunia. Revolusi Industri Inggris sejak abad ke-18 menjadikan negara ini sebagai negara industri pertama di dunia. Royal Society Inggris sangat berperan dalam meletakkan dasar-dasar sains eksperimental terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Sekilas sejarah berdirinya negara Inggris

Imperium Britania

Imperium Britania atau kekaisaran Ingrris tahun 1897 merupakan imperium paling luas di dalam sejarah dunia dan merupakan suatu periode tertentu yang pernah menjadi kekuatan utama di dunia. Imperium ini produk dari era penemuan Eropa, dimulai dengan penjelajahan maritim global negara-negara Iberia akhir abad 15 dan menandai era kerajaan global Eropa.

Tahun 1921, Imperium Britania mencakup populasi sekitar 458.000.000 orang, sekitar 1/4 populasi dunia, yang membentang seluas 36 juta km² lebih.

Meskipun daerah-daerah tersebut telah berkembang menjadi negara Persemakmuran, namun pengaruh Britania selalu melekat kuat di seluruh belahan dunia, seperti praktik ekonomi, hukum, sistem pemerintahan, masyarakat, maupun olahraga.

Latar belakang Imperium Britania
Imperium Britania seberang lautan berdasar pada kebijakan maritim yang dirintis oleh Raja Inggris Henry VII (1485 - 1509). Ia membangun jaringan komersial perdagangan wol yang dipromosikan pada masa pemerintahan Raja Richard III yang memerintah sebelumnya, membentuk sistem pelaut pedagang modern, yang mengembangkan industri pembangunan kapal Inggris dan pelayarannya.

Berbagai perusahaan yang telah di miliki kerajaan Britania misalnya, Massachusetts Bay Company dan Perusahaan Hindia Timur Britania. Henry VII mensponsori pelayaran para pelaut Italia mariner John Cabot tahun 1496 dan 1497, yang membangun koloni seberang lautan Inggris pertama yang merupakan sebuah pemukiman penangkapan ikan di Newfoundland. Tanggal 14 Pebruari 1949 Inggris mulai bergabung dengan IMO.

Sejarah Islam di spanyol

Supriyadi Pro     Thursday, June 18, 2015    
Sejarah Islam di spanyol. Sebelum Islam masuk ke Spanyol, sekitar abad ke-5 Masehi, bangsa Jerman mendatangi Semenanjung Iberia. Theodoric, Raja Ostogoth mendirikan istananya di Toledo sekitar tahun 513 M. Kemudian, pada tahun 569 M, Leovigildo, seorang raja Visigoth, menjadikan Toledo sebagai ibu kota Kerajaan Visigoth Spanyol.

Sejak ituah Toledo mengalami kejayaannya yang pertama. Pada tahun 689 M, Raja Recaredo menjadikan Khatolik sebagai agama resmi Spanyol.

Pada awal abad ke-8 Masehi, para pendatang baru berdatangan ke daratan Eropa (Spanyol). Pendatang tersebut adalah bangsa Arab yang membawa agama Islam. Sejak ekspansi Bani Umayah Spanyol pada tahun 711 M yang dipimpin oleh Thariq bin Ziyad, Spanyol menjadi bagian wilayah kekuasaan Islam (Ira M. Lapidus, 1993 : 3790). Umat Islam berkuasa di Spanyol hampir delapan abad, yaitu dari tahun 711 - 1492 M.

Sejarah singkat penguasaan Islam atas Spanyol

Sebelum menakhlukkan Spanyol, umat Islam terlebih dahulu menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari Dinasti Bani Umayah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik (685 - 705 M). Afrika Utara dipimpin oleh seorang gubernur, yaitu Husna Ibn Nu'man, kemudian diganti olehMusa bin Nusyair.

Tampaknya, tujuan umat Islam menguasai Afrika Utara adalah membuka jalan masuk untuk mengadakan ekspedisi lebih besar ke Spanyol, karena dari Afrika Utara itulah ekspedisi ke Spanyol lebih mudah dilakukan.

Ekspansi umat Islam ke Spanyol terjadi masa Al-Walid menjabat khalifah (705 - 715 M). Al Walid mengizinkan gubernurnya untuk mengirimkan pasukan militer ke Spanyol. Pada awalnya,Musa bin Nusyair mengutus Tharif bin Malik untuk memimpin pasukan ekspedisi yang bertujuan menjajagi daerah-daerah sasaran.

Musabin Nusyair menugaskan Thariq bin Ziyad untuk memimpin pasukan tentara sebanyak 7.000 orang. Tentara tersebut sebagian besar terdiri dari orang Barbar. Pada tahun 711 M, Thariq belayar melalui Laut Tengah menuju daratan Spanyol dan berhasil mendarat di sebuah bukit yang kemudian diberi nama Gibraltar (Jabal Tariq) (Ibn Al-Atsir, IV, 1965: 56).

Ketika Roderick mengetahui bahwa Thariq dengan pasukannya telah memasuki negeri Spanyol, ia mengumpulkan pasukan penangkal sejumlah 25.000 tentara. Menyadari jumlah musuh yang jauh berbeda, Thariq meminta bantuan kepada mUsa bin Nusyair, akhirnya Tariq mendapat tambahan pasukan sebanyak 12.000 tentara (Ibn Al-Atsir, IV, 1965: 56).

Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 711 M, kedua pasukan bertemu di Danau Janda dekat mulut sungai Barbate. Pertemuan berlangsung selama 8 hari dan kemenangan berada di pihak Thariq. Tentara Thariq dalam pertempuran tersebut mendapat bantuan dari pasukan Roderick yang membelot.

Thariq kemudian meneruskan penakhlukkan ke Toledo. Kemudian Archidona dan Granada dapat ditundukkan, dan satu detasemen yang dipimpin oleh Mughitr Ar-Rumi dapat menakhlukkan kota Cordova yang kemudian dijadikan ibu kota pemerintahan Islam (Hitti, 1970: 494).

Kedatangan Islam suda tentu membawa kultur baru yang memperkaya Spanyol pada umumnya. Oleh karena itu, akhirnya Spanyol (Andalusia) menjadi salah satu pusat peradaban dunia, mengimbangi kejayaan Dinasti Umayah di Damsyik (Damaskus) dan Dinasti Abbasiyah di Bagdad. Tak salah apabila dikatakan Andalusia turut berperan merintis jalan menuju zaman Renaisans di Eropa.

Setelah Spanyol dengan kota-kota pentingnya jatuh ke tangan umat Islam, sejak saat itu secara politik Spanyol berada di bawah kekuasaan Khalifah Bani Umayah. Dan untuk memimpin wilayah baru tersebut pemerintah pusat yang berpusat di Damaskus mengangkat seorang wali (gubernur).

3 faktor pendukung penguasaan Islam atas Spanyol

Dalam melakukan ekspansi di Spanyol, uamt Islam dengan mudah dapat meraih berbagai kemenangan sehingga dalam waktu yang relatif singkat, dapat menguasai Spanyol. Ada beberapa faktor yang mendukung proses penguasaan umat Islam atas Spanyol, yaitu sebagai berikut :

Pertama, sikap penguasa Ghotic, sebutan lazim kerajaan Visighotie yang tidak toleran terhadap aliran agama yang berkembang saat itu. Penguasa Visighotie memaksakan aliran agamanya kepada masyarakat. Penganut agama Yahudi yang merupakan komunitas terbesar dari penduduk Spanyol dipaksa dibaptis menurut agama Kristen, dan mereka yang tidak bersedia akan disiksa dan dibunuh (Syed Mahmudunnasir, 1981 : 213).

Dalam kondisi tertindas secara teologis, kaum tertindas menanti kedatangan juru pembebas. Dan juru pembebas tersebut mereka temukan dari orang-orang Islam. Demi kepentingan mempertahankan keyakinan, mereka bersekutu dengan tentara Islam melawan penguasa.

Kedua, perselisihan antara Raja Roderick dengan Witiza (Wali kota  Toledo) di satu pihak dan Ratu Julian di pihak lain. Oppas dan Achila, kakek dan anak Witeza, menghimpun kekuatan untuk menjatuhkan Roderick, bahkan berkoalisi dengan kaum muslimin di Afrika Utara. Demikian pula Ratu Julian, ia bahkan memberikan pinjaman 4 buah kapal yang dipakai oleh Tharif, Thariq, dan Musa (Ahmad Salabi III, 1965: 30).

Ketiga, faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa tentara Roderick tidak mempunyai semangat perang (Ahmad Salabi jilid III, 1965: 30).

E-mail Newsletter

Sign up now to receive updates from us.

Accordion Menu

Facebook Profile

Proudly Powered by Blogger.