Dampak Demokrasi Liberal Terhadap Ekonomi di Indonesia tahun 1950-1959

Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional berjalan tersendat-sendat. Faktor yang menyebabkannya adalah :
  1. Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1.5 Triliun rupiah dan hutang dalam negeri sebesar 2.8 Triliun rupiah.
  2. Defisit sebesar 5.1 Miliar yang harus ditanggung.
  3. Perekonomian Indonesia bergantung pada jenis ekspor hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan, apabila permintaan berkurang, maka ekonomi Indonesia akan terpukul.
  4. Politik keuangan Indonesia dirancang oleh Belanda.
  5. Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem perekonomian.
  6. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum adanya tenaga ahli dan dana yang memadai.
  7. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan separatisme.
  8. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri yang menyebabkan pengeluaran di bidang keamanan terus meningkat.
  9. Kabinet yang terus berganti menyebabkan program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sementara program baru mulai dirancang.
  10. Meledaknya angka pertumbuhan penduduk.

Masalah jangka pendek
Masalah jangka pendek yang dihadapi adalah :
  1. Banyaknya jumlah uang yang beredar.
  2. Naiknya biaya hidup.

Masalah jangka panjang
Masalah jangka panjang yang dihadapi adalah Pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

Pada masa kabinet Sukirman, salah satu perubahan ekonomi yang terjadi adalah nasionalisasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Proses Nasionalisasi itu menyangkut 3 bidang utama yaitu nasionaliasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, pembentukan Bank Negara Indonesia, dan pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI).

Bank Indonesia adalah bank nasional pertama Indonesia dan dikukuhan pada 5 Juli 1946. Langkah selanjutnya adalah nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (BI) yang berfungsi sebagai bank sentral dan bak sirkulasi. Pemerintah Indonesia juga melakukan nasionalisasi mata uang Republik Indonesia dengan menukar mata uang Jepang ke mata uang Indonesia (ORI).

Pada masa demokrasi parlemeter, proses nasionalisasi ekonomi Indonesia tidak berjalan dengan mulus karena konflik kepentingan antar kelompok di dalam tubuh konstituante dan parlementer. Salah satu masalah yang dihadap adalah kondisi yang timpang karena berpindahnya aset-aset modal yang dimiliki oleh para pengusaha Belanda ke tangan pengusaha nonpribumi.

Untuk mengatasi masalah tersebut Kongres Nasional Importir Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan yang dinamakan Gerakan Asaat. Gerakan itu mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang dapat melindungi pengusaha pribumi dalam berdaya asing terhadap pengusaha-pengusaha nonpribumi.
Baca juga:
Demikian Dampak Demokrasi Liberal Terhadap Ekonomi di Indonesia tahun 1950-1959, semoga menjadi catatan sejarah nasional.

Related Posts

Previous
Next Post »

0 komentar