Sejarah Negara

Website History

Menu

Kondisi sosial politik Kesultanan Banten

April 27, 2016 | Catatan

Kondisi sosial politik Kesultanan Banten-Kedatangan pasukan Demak di bawah pimpinan Fatahillah ke kawasan yang dikuasai Kerajaan Pajajaran tersebut selain untuk perluasan wilayah juga sekaligus penyebaran agama Islam.

Pemicu serangan Demak ini adalah adanya kerja sama Pajajaran – Portugis dalam bidang ekonomi dan politik, yang dianggap engancam kedudukan Demak pasca kekalahan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513.

Sebelum menyerang Banten, konon Fatahillah terlebih dahulu berkonsolidasi dengan mertuanya Syarif Hidayatullah yang saat itu diberi kekuasaan oleh sultan Demak untuk memerintah Cirebon.

Pada tahun 1522, Pasukan Demak dan Cirebon bergabung menuju Banten di bawah pimpinan Fatahillah dan Syarif Hidayatullah. Putra Syarif Hidayatullah bernama Pangeran Sabakingkin yang kelak lebih dikenal dengan nama Maulana Hasanuddin, ikut serta.

Pada tahun 1526, Banten berhasil direbut, termasuk Pelabuhan Sunda Kelapa yang waktu itu merupakan pelabuhan utama Kerajaan Pajajaran (Kerajaan Sunda). Pelabuhan tersebut kemudian diganti namanya menjadi jayakarta.

Penguasaan atas Jayakarta berhasil menghambat gerak maju Portugis baik dari segi politis maupun ekonomis. Meski demikian, orang-orang POrtugis masih tetap menyinggahi Pelabuhan Jayakarta untuk kepentingan niaga merica dengan orang-orang Cina yang tinggal di Banten.

Selanjuntya, pusat pemerintahan yang semula berkedudukan di Banten Girang dipindahkan ke Surosowan, dekat pantai. Dilihat dari sudut ekonomi dan politik, pemindahan pusat pemerintahan ini dimaksudkan untuk memudahkan hubungan antara pesisir Sumatra sebelah barat melalui Selat Sunda dan Selat Malaka.

Situasi ini berkaitan pula dengan situasi dan kondisi politik di Asia Tenggara. Pada masa ini, Malaka telah jatuh di bawah kekuasaan Portugis, sehingga pedagang-pedagang yang enggan berhubungan dengan Portugis mengalihkan jalur perdagangannya ke Selat Sunda. Sejak saat itulah semakin ramai kapal-kapal dagang mengunjungi Banten.

Atas penunjukkan sultan Demak, pada tahun 1526 Maulana Hasanuddin diangkat sebagai adipati Banten. Pada tahun 1552, Banten diubah menjadi kerajaan bawahan (semacam negara bagian) dari Demak, dengan Maulana Hasanuddin sebagai pemimpinnya.

Selain mulai membangun benteng pertahanan di Banten, Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil lada di Lampung. Ia berperan dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut.

Seiring kemunduran Demak terutama setelah meninggalnya Sultan Trenggana, Banten yang sebelumnya vassal (kerajaan bawahan) Demak, kini melepaskan diri dan menjadi kesultanan yang mandiri.

Kota Surosowan didirkan sebagai ibu kota atas petunjuk Syarif Hidayatullah, dan Maulana Hasanuddin menjadi sultan pertama yang memerintah dari tahun 1552 sampai 1570. Kendati demikian, Fatahillah tetap dianggap sebagai peletak dasar Kesultanan Banten.

Banten menjadi kerajaan mandiri

Setelah menjadi kerajaan mandiri, penguasaanya menggunakan gelar sultan, sementara dalam lingkaran istana terdapat gelar Pangeran Ratu, Pangeran Adipati, Pangeran Gusti, dan Pangeran Anom yang disanding oleh para pewaris.

Pada pemerintahan Banten terdapat seseorang dengan gelar Mangkubumi, Kadi, Patih serta Syahbandar dengan perannya masing-masing dalam administrasi pemerintahan. Sementara pada masyarakat Banten terdapat kelompok bangsawan yang digelari tubagus (Ratu Bagus), ratu atau sayyid. Golongan khusus lainnya yang mendapat kedudukan istimewa adalah kaum ulama, pamong praja, serta kaum jawara.

Maulana Hasanuddin berandil besar dalam meletakkan fondasi Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan berbagai bangunan peribadatan seperti masjid dan sarana-sarana pendidikan Islam seperti pesantren.

Ia juga dikenal sebagai sultan yang secara berkala mengirim mubaligh ke berbagai daerah yang telah dikuasainya. Penyebarluasan Islam dan pembangunan Banten itu dilanjutkan oleh para penerusnya. Pada masa jayanya, wilayah kekuasaan Kesultanan Banten meliputi Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang.

Pemerintahan Maulana Yusuf

Maulana Yusuf putra dari Maulana Hasanuddin naik tahta pada tahun 1570 sampai 1580. Ia melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran pada tahun 1579.

Islam pun masuk ke wilayah pedalaman tersebut. Tetapi, tidak semua orang Pajajaran bersedia masuk Islam. Mereka yang tidak bersedia menyingkir ke wilayah Banten selatan. Banyak orang menganggap suku Baduy sebagai keturunan mereka.

Suku Baduy masih memeluk agama Pasundan Wiwitan, yaitu agama nenek moyang mereka hasil akulturasi antara agama Hindu dan kepercayaan asli orang Sunda.

Pemerintahan Maulana Muhammad

Setelah Maulana Yusuf wafat kesultanan Banten diperintah oleh Maulana Muhammad yang memerintah dari tahun 1580 sampai 1596. Karena usianya masih sangat muda, pemerintahan dijalankan oleh semacam dewan yang disebut Kali, dewan tersebut terdiri dari badan pengadilan dan empat orang menteri.

Ketika sudah dewasa Maulana Muhammad memimpin sendiri pasukannya untuk menyerang Palembang, daerah penghasil lada. Serangan ini gagal, dan bahkan Maulana Muhammad pun tewas dalam pertempuran tersebut.

Pada masa akhir pemerintahannya, kapal dagang berbendera Belanda yang dipimpin oleh Cornelis De Houtman untuk pertama kalinya berlabuh di Banten pada tahun 1596. Kisah selengkapnya silahkan baca pada artikel sejarah : Belanda pertama kali tiba di Banten tahun 1596

Pemerintahan Pangeran Ratu

Setelah Maulana Muhammad wafat, ia digantikan oleh putranya bernama Pangeran Ratu yang memerintah dari tahun 1596 sampai 1651. Sultan ini dikenal karena melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara lain termasuk dengan raja Inggris bernama James I tahun 1605 dan tahun 1629 dengan Charles I.

Pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa

Setelah Pangeran Ratu lengser, ia digantukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah dari tahun 1651 sampai 1692. Pada masa pemerintahannya, Banten mengalami masa kejayaan. Sebagai kesultanan, Banten semakin mengandalkan dan mengembangkan perdagangan.

Monopoli atas lada di Lampung menempatkan Banten sebagai pedagang perantara dan salah satu pusat niaga yang penting. Hal ini tidak terlepas dari armada laut yang mengesankan, dibangun mengikuti contoh armada laut di Eropa.

Pada masa ini pula Banten berusaha keluar dari tekanan VOC, yang sebelumnya memblokade kapal-kapal dagang yang menuju Banten. Ia berusaha keras mengusir armada dagang Belanda dari Banten, meski gagal.

Banten menerepkan cukai atas kapal-kapal yang singgah ke Banten. Pemungutan ini dilakukan oleh Syahbandar yang berada di kawasan yang dinamakan Pabean.

Selain di bidang pelayaran/perdagangan, Banten juga memperkenalkan pembukaan sawah di daerah pedalaman seperti di Lebak. Naskah sangyang siksa kandang karesian mengisahkan adanya istilah pahuma (peladang), penggerek (pemburu), dan panyadap (penyadap).

Ketiga istilah tersebut jelas mengacu pada sistem ladang, begitu juga dengan nama peralatannya seperti kujang, patik, baliung, kored, dan sadap. Pada masa Sultan Ageng pula pekerjaan pengairan besar dilakukan untuk menunjang pertanian.

Pemerintahan Sultan Haji

Pada tahun 1671, Sultan Ageng mengangkat Sultan Haji putranya sebagai sultan muda yang memerintah dari tahun 1671 sampai 1686. Ia ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan seharai-hari, sementara Sultan Ageng Tirtayasa bertindak sebagai penasehat dan pengawas.

Berbeda dengan ayahnya, Sultan Haji cenderung membangun hubungan baik dengan Belanda. Belanda pun leluasa mempengaruhi kebijakan pemerintahannya. Sultan Ageng kecewa, serta berniat mencabut kekuasaan putranya.

VOC memanfaatkan konflik ini dengan mendukung Sultan Haji. Alhasil, Sultan Haji berhasil mempertahankan kekuasaannya, sementara Sultan Ageng terpaksa menyingkir dari istana dan pindah ke kawasan yang disebut Tirtayasa pada tahun 1682. Kemudian mundur ke arah selatan pedalaman Sunda. Pada tanggal 14 Maret 1683 Sultan Ageng tertangkap lalu ditahan di Batavia.

Kesultanan Banten dihapuskan

Dukungan VOC terhadap Sultan Haji harus dibayar mahal, Banten menyerahkan Lampung kepada VOC pada tahun 1682. Sultan Haji juga diwajibkan mengganti kerugian perang.

Pasca mangkatnya Sultan Haji tahun 1687, VOC semakin mencengkeramkan pengaruhnya di Banten, di antaranya pengangkatan Sultan Banten harus mendapat persetujuan dari Gubernur  Jendral Hindia-Belanda di Batavia.

Kalangan istana dan rakyat Banten kecewa karena lingkaran istana menyerah begitu saja pada kesewenang-wenangan VOC. Perang saudara pun meletus secara sporadis, yang membuat Banten semakin mengalami kemunduran.

Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels seorang Gubernur Jenderal HIndia-Belanda yang berkuasa dari tahun 1808 sampai 1810, mengumumkan dari markasnya di Serang bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda.

Kesultanan Banten resmi dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainussalihin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa tersebut merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten.

Islam menjadi pilar kesultanan. Para ulama berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Tarekat dan tasawuf berkembang baik, dan budaya masyarakat pun menyerap Islam sebagai bagian dari hidup mereka.

Beberapa tradisi yang yang ada dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat terlihat misalnya pada kesenian bela diri, Debus. Sementara itu, kadi berperan penting dalam pemerintahan, selain bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa rakyat di pengadilan agama, juga berperan dalam menegakkan hukum Islam seperti hudud.

Meski demikian, toleransi umat beragama di Banten berkembang dengan baik. Komunitas tertentu diperkenankan membangun sarana peribadatan. Sekitar tahun 1673, misalnya telah berdiri beberapa klenteng di kawasan sekitar Pelabuhan Banten.

Baca juga :

Demikian sejarah Kondisi sosial politik Kesultanan Banten, semoga menjadi catatan sejarah Indonesia.

Related For Kondisi sosial politik Kesultanan Banten