Sejarah Negara

Website History

Menu

Mengapa Irian Barat menjadi wilayah Indonesia?

Agustus 5, 2015 | Nasional

Sejarah Indonesia. Mengapa Irian Barat menjadi wilayah Indonesia? Apakah latar belakang perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat? Salah satu hasil konferensi meja bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 adalah masalah Irian Barat (sekarang Papua) akan diselesaikan dalam waktu satu tahun sesudah pengakuan kedaulatan.

Lebih lanjut mengenai KMB bisa di baca pada artikel sejarah : Perundingan Rum-Royen dan Konperensi Meja Bundar

Dengan keputusan tersebut ternyata ada perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Bangsa Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, tetapi ternyata Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan saja masalah Irian Barat dan bukan diserahkan ke republik Indonesia.

Pulau Irian Barat menjadi wilayah Indonesia

Pulau Irian Barat atau Irian Jaya yang akhirnya menjadi wilayah Republik Indonesia

Perjuangan membebaskan Irian Barat

Dalam upaya membebaskan Irian Barat Indonesia menempuh dengan 3 perjuangan, yaitu :

a. Perjuangan Diplomasi.

b. Konfrontasi ekonomi dan politik.

c. Konfrontasi militer.

a. Perjuangan Diplomasi

Dalam melakukan perjuangan diplomasi dilakukan dua tahap, yaitu :

1) Tahap pertama Indonesia berupaya dengan melalui diplomasi bilateral dengan berunding langsung dengan Belanda, namun selalu mengalami kegagalan.

2) Pada tahap kedua Indonesia membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB.

Dalam sidang Majelis Umum PBB, Indonesia selalu berusaha meyakinkan bahwa masalah Irian Barat perlu mendapat perhatian, karena masalah tersebut menunjukkan adanya penindasan suatu bangsa terhadap hak bangsa lain.

Setelah upaya diplomasi tidak membawa hasil, maka pemerintah mengambil sikap dengan membatalkan uni Indonesia-Belanda dan pembatalan persetujuan KMB pada tahun 1956.

Pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Indonesia akan menempuh jalan lain jika usaha dalam forum PBB tidak membawa hasil.

Dalam menanggapi usaha Indonesia tersebut, Belanda meyakinkan PBB bahwa masalah Irian Barat adalah masalah bilateral antara Indonesia dan Belanda. Pernyataan Belanda tersebut mendapat dukungan dari negara Eropa Barat terutama sesama anggota NATO, akibatnya resolusi pengembalian Irian Barat gagal.

b. Konfrontasi ekonomi dan politik

Karena perjuangan diplomasi tidak membawa hasil, Indonesia meningkatkan perjuangan dalam bentuk konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi dilakukan dengan pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda.

Konfrontasi ekonomi selengkapnya sebagai berikut :

1)  Pada tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB dan diumumkan pembatalan utang-utang Republik Indonesia kepada Belanda.

2) Selama tahun 1956 dilakukan pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan Belanda, melarang terbitan film berbahasa Belanda, memboikot kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia dan lain-lain.

3) Selama tahun 1956 – 1959 dilakukan nasionalisasi terhadap kurang lebih 700 perusahaan Belanda di Indonesia dan mengalihkan pusat pemasaran komoditi Republik Indonesia dan Rotterdam (Belanda) ke Bremen, Jerman.

Adapun konfrontasi politik dilakukan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

1) Kabinet Sukiman pada tahun 1951 menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda merupakan hubungan bilateral biasa, bukan hubungan Unie-Statuut.

2) Pada tanggal 3 Mei 1956 pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II diumumkan pembatalan hasil KMB.

3) Pada tanggal 17 Agustus 1956 dibentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya di Soasiu (Tidore) dan Zaenal Abidin Syah (Sultan Tidore) sebagai gubernurnya. Provinsi Irian Barat meliputi Irian, Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile.

4) Tanggal 18 November 1957 di Jakarta diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat.

5) Pada tahun 1958, pemerintah menghentikan kegiatan-kegiatan konsuler Belanda di Indonesia.

6) Pada tanggal 8 Pebruari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat.

7) Pada tanggal 17 Agustus 1960 diumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda.

Tujuan di bentuknya Front Nasional pembebasan Irian Barat adalah sebagai berikut :

1) Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia.

2) Melaksanakan pembangunan semesta nasional.

3) Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Melihat hubungan yang tegang antara Indonesia dan Belanda tersebut, maka PBB dalam Sidang Umum tahun 1961 kembali memperdebatkan masalah Irian Barat. Sekjen PBB U Thant meminta Ellsworth Bunker (diplomat Amerika Serikat) untuk menengahi perselisihan Indonesia dan Belanda.

Pada bulan Maret 1962 Ellsworth Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat ke Indonesia dengan perantara PBB dalam jangka waktu dua tahun. Namun Belanda tidak mengindahkan usul tersebut justru mengajukan usul agar Irian Barat di bawah pengawasan PBB.

Usulan Belanda tersebut membuktikan bahwa Belanda tidak ingin Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Bahkan tanpa persetujuan PBB Belanda mendirikan negara Papua lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaan.

c. Konfrontasi militer

Menghadapi tindakan Belanda tersebut, pemerintah segera mengambil tindakan untuk membebaskan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat yang kemudian terkenal dengan sebutan Trikora di Jogjakarta. Peristiwa ini menandai dimulainya konfrontasi militer terhadap Belanda.

Apa saja isi Trikora (Tri Komando Rakyat) yang diumumkan Presiden Soekarno tersebut? Berikut isinya :

1) Gagalkan pembentukan negara boneka buatan Belanda.

2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.

3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia.

Kemudian diadakan rapat Dewan Pertahanan Nasional dan gabungan kepala staf serta Komando Tertinggi pembebasan Irian Barat. Adapun hasil rapat tersebut sebagai berikut :

1) Membentuk Provinsi Irian Barat gaya baru dengan putra Irian sebagai gubernurnya.

2) Membentuk Komando Mandala yang langsung di bawah ABRI.

Pembentukan provinsi Irian Barat gaya baru diputuskan dengan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1962. Provinsi Irian Barat beribukota di Jayapura (pada zaman Belanda bernama Hollandia). Pada tanggal 1 Januari 1962, untuk melaksanakan Trikora Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan irian Barat yang berkedudukan di Makassar.

Pada bulan yang sama, juga ditetapkan susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat. Susunan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Panglima Besar : Presiden/Panglima Tertinggi Soekarno.

2) Wakil Panglima Besar : Jenderal A.H. Nasution.

3) Kepala Staf : Mayor Jenderal Ahmad Yani.

Adapun untuk susunan Komando Mandala adalah sebagai berikut :

1) Panglima Mandala : Mayor Jenderal Soeharto.

2) Wakil Panglima I : Kolonel Laut Subono.

3) Wakil Panglima II : Letnan Kolonel Udara Leo Watimena.

4) Kepala Staf Umum : Kolonel Ahmad Taher.

Tugas Komando Mandala adalah sebagai berikut :

1) Menyelenggarakan organisasi militer pembebasan Irian Barat.

2) Memimpin dan mempergunakan segenap pasukan bersenjata, barisan perlawanan rakyat maupun potensi nasional lainnya dalam lingkungan kekuasaannya untuk membebaskan Irian Barat.

Sebelum Komando Mandala melakukan operasi, terlebih dahulu dilakukan penyusupan ke Irian. Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru. Dalam insiden tersebut Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Pertama (Komodro) Yos Sudarso bersama Komandan KRI Macan Tutul Kapten (Laut) Wiratno dan beberapa prajurit TNI-AL gugur sebagai pahlawan.

Operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi dalam tiga fase, yaitu sebagai berikut :

1) Fase Infiltrasi (penyusupan) sampai akhir 1962

Yaitu dengan memasukkan sepuluh kompi di sekitar sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh.

2) Fase Eksploitasi (mulai awal 1963)

Yaitu dengan mengadakan serangan terbuka terhadap militer lawan dan menduduki pos pertahanan musuh yang penting.

3) Fase Konsolidasi (awal 1964)

Yaitu dengan mendudukkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Melihat situasi yang genting, akhirnya pada bulan Maret 1962 Amerika Serikat melalui seorang diplomatnya Ellsworth Bunker mengajukan usul yang dikenal dengan Rencana Bunker. Adapun isi Rencanan Bunker tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pemerintah di Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia.

2) Sesudah sekian tahun rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat, apakah tetap berada dalam negara RI atau memisahkan diri.

3) Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu dua tahun.

4) Untuk menghindari bentrokan fisik antara kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan masa peralihan di bawah PBB selama satu tahun.

Pihak Republik Indonesia menyambut baik ususl Amerika Serikat dan mendapatkan simpati Internasional. Namun, Belanda tidak memberikan tanggapan.

Menghadapi sikap Belanda tersebut, maka Komando Mandala mulai bulan Maret sampai Agustus 1962 melakukan serangkaian operasi. Operasi ini meliputi :

1) Operasi Banteng di fak-fak dan Kaimana.

2) Operasi Serigala di sekitar Sorong dan Teminanbuan.

3) Operasi Naga di Merauke, dan

4) Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke.

Pada fase eksploitasi direncanakan melakukan serangan terbuka (Operasi Jayawijaya) yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1962. Namun, operasi ini batal dilaksanakan karena antara Indonesia dan Belanda terjadi persetujuan pada tanggal 15 Agustus 1962

Akhir pembebasan Irian Barat

Irian Barat menjadi wilayah Indonesia – Akhirnya perjuangan-perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962 berhasil ditandatangani Persetujuan New York antara pihak RI dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Royen dan Schuurman.

Isi Pokok Persetujuan New York

Adapun isi pokok persetujuan New York adalah sebagai berikut :

1) Netherland akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana sementara PBB UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) pada tanggal 1 Oktober 1962.

2) Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember 1962 untuk digantikan dengan bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.

3) Pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963. Pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia dan bendera PBB diturunkan.

4) Selama masa UNTEA. sebanyak-banyaknya tenaga (pegawai) Indonesia akan dipergunakan, sedangkan tenaga dan tentara Belanda akan dipulangkan selambat-lambatnya 1 Mei 1963.

5) Pada tahun 1969, Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam wilayah Republik Indonesia atau memisahkan diri dari NKRI.

Selanjutnya, untuk menjamin keamanan di Irian Barat dibentuk suatu pasukan keamanan PBB yang dinamakan United Nations Security Forces (UNSF) di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Said Uddin Khan dari Pakistan.

Tahapan pengembalian Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia

Irian Barat menjadi wilayah Indonesia – Sesuai dengan Perjanjian New York, proses pengembalian Irian Barat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1) Mulai tanggal 1 Oktober 1962 kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir.

2) Mulai tanggal 1 Oktober 1962 – 1 Mei 1969, Irian Barat berada di bawah pengawasan pemerintahan sementara PBB yang disebut United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).

3. Secara resmi mulai tanggal 31 Desember 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Upacara serah terima dilakukan di Hollandia (sekarang Jayapura) dan pihak Indonesia diwakili oleh Men/Pangab Letnan Jenderal Ahmad Yani.

Pada tahun 1969, sesuai dengan Perjanjian New York pemerintah RI mengadakan penentuan pendapat rakyat (pepera). Melalui pepera tersebut rakyat diberi kesempatan untuk memilih apakah tetap bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Hasilnya Dewan Musyawarah Pepera memutuskan untuk tetap bergabung dengan NKRI.

Hasil Pepera kemudian dibawa oleh diplomasi PBB (Ortis Sanz) untuk dilaporkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24, dan tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB mengesahkan hasil pepera, bahwa Irian Barat resmi menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Silahkan baca juga referensi lain mengenai sejarah Irian Barat di artikel :

Demikianlah Mengapa Irian Barat menjadi wilayah Indonesia?, sebuah perjalanan panjang perjuangan para tokoh Indonesia waktu itu dalam rangka mempertahankan wilayah negara Indonesia. Dalam bahasa Jawa terdapat istilah : SEDUMUK BATHUK SENYARI BUMI”. Apakah artinya? Karena telah panjangnya artikel ini, silahkan cari sendiri di google.

Semoga sejarah Irian Barat menjadi wilayah Indonesia ini menjadi catatan sejarah bagi kita bangsa Indonesia. Jangan pernah lupakan Sejarah.

Related For Mengapa Irian Barat menjadi wilayah Indonesia?