Sejarah Negara

Website History

Menu

Zaman Kalabendu (zaman reformasi)

Juli 13, 2014 | Catatan

Zaman Kalabendu (zaman reformasi) – Tahapan keempat dari perkembangan Indonesia adalah apa yang oleh Jayabaya disebut Kalabendu. Kala berarti zaman dan bendu berarti marah. Sehingga arti kalabendu adalah suatu zaman dimana orang mudah marah, saling memaksakan kehendak, dan melakukan berbagai tindakan kekerasan.

Jayabaya mengartikan zaman kalabendu ini dengan zaman yang dipenuhi oleh bentrokan. Jika direlevansikan dengan era reformasi maka apa yang diramalkan Jayabaya itu benar. Sebab, era reformasi lahir dari pemberontakan rakyat terhadap penguasa yang pada waktu itu adalah Orde Baru.

Pada masa orde baru, keberhasilan pembangunan tidak merata, sehingga kemajuan Indonesia hanya semu belaka. Ada kesenjangan yang sangat dalam antara yang kaya dan miskin. Rakyat mengetahui bahwa hal ini disebabkan cara-cara mengelola negara yang tidak sehat dengan ditandai merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Zaman Kalabendu (zaman reformasi)

Protes dan kritik masyarakat sering dilontarkan, namun pemerintah orba seolah-olah tidak melihat dan mendengar. Bahkan masyarakat yang tidak setuju pada kebijaksanaan pemerintah selalu dituduh sebagai PKI, subversi dan sebagainya.

Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia dilanda krisis ekonomi, harga-harga mulai membumbung tinggi sehingga daya beli rakyat sangat lemah, dan masyarakat pun semakin menjerit, terlebih banyak perusahaan yang terpaksa melakukan PHK karyawannya.

Diperburuk lagi dengan kurs rupiah terhadap dolar yang sangat rendah. Salah satu penyebab krisis ini adalah adanya utang luar negeri yang sangat besar. Terhitung bulan Pebruari 1998, tercatat hutang swasta nasional 73.962 militer dolar AS ditambah utang pemerintah 63.462 miliar AS.

Jadi utang seluruhnya mencapai 137.424 miliar dolar AS. Data ini diperoleh dari pernyataan ketua Tim Utang-Utang Luar Negeri Swasta (HLNS). Radius Prawiro, sesuai sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK) yang dipimpin oleh Presiden di Bina Graha pada 6 Pebruari 1998.

Perdagangan luar negeri semakin sulit, karena barang dari luar negeri menjadi sangat mahal. Mereka tidak percaya kepada importir Indonesia yang dianggap tidak akan mampu membayar barang dagangannya.

Hampir semua negara tidak mau menerima letter of credit (L/C) dari Indonesia. Hal ini disebabkan sistem perbankan di Indonesia yang tidak sehat, karena kolusi dan korupsi. Di tambah lagi dengan fakta bahwa masa Orde Baru dipenuhi dengan korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia.

Walaupun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ini telah merugikan banyak pihak, termasuk negara, tapi tidak dapat dihentikan karena di belakangnya ada suatu kekuatan yang tidak tersentuh hukum.

Di sinilah para mahasiswa, dosen, dan rakyat mulai berani mengadakan demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah. Setiap hari, mahasiswa dan rakyat mengadakan demonstrasi yang mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998, di masyarakat dengan berani meneriakkan reformasi bidang politik, ekonomi, dan hukum.

Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto berupaya untuk memperbaiki program Kabinet Pembangunan VII dengan mengganti nama menjadi Kabinet Reformasi, namun tidak mendapat tanggapan rakyat. Pada hari berikutnya, tanggal 21 Mei 1998, dengan berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto terpaksa menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Presiden Prof. DR. B.J. Habibie.

Mengenai bagaimana pemerintahan setelah Presiden Soeharto lengser bisa di baca di artikel : Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Dengan demikian, peralihan kepemimpinan di Indonesia dari Orde Baru ke reformasi terjadi melalui sebuah pemberontakan rakyat. Setelah itu, seperti ramalan Jayabaya, di tengah situasi pelik, muncul Satrio Wirang yang mengarahkan Indonesia ke jalan yang benar.

Satrio Wirang artinya tokoh yang sering terlunta-lunta akibat pemerintahan dahulu atau sebelumnya. Namun kemudian ia bangkit sebagai pemimpin. Agaknya Satri Wirang yang dimaksudkan Jayabaya itu adalah pemimpin Indonesia setelah Orde Baru.

Namun sampai saat ini Indonesia masih belum lepas dari jerat utang luar negeri. Indonesia masih membutuhkan dan menunggu datangnya Satrio Wirang yang sesungguhnya, yang dapat mengembalikan Indonesia ke jalan lurus dan membawa kesejahteraan bagi negara dan bangsa.

Selanjutnya tahapan kelima : Zaman Kalasubha (zaman sukaria)

Related For Zaman Kalabendu (zaman reformasi)