Politik Amerika Latin

Setelah merdeka, negara-negara Amerika Latin (kecuali Brasilia) menganut bentuk pemerintahan demokrasi konstitusional. Bentuk ini masih terus berlanjut sampai sekarang, paling tidak dalam teori, meskipun dari waktu ke waktu terjadi gangguan dan perubahan-perubahan struktur politik di berbagai negara.

Konstitusi mereka, yang telah berkali-kali mengalami perubahan, menentukan adanya pemilihan bebas untuk presiden, senator, anggota DPR (anggota Kongres) dan sekelompok pejabat lain. Sistem peradilannya meliputi badan peradilan yang serupa dengan mahkamah agung di Amerika Serikat. Di samping adanya perasaan untuk menghargai demokrasi, perangkat untuk melaksanakan pemerintahan demokrasi itu juga sudah tersedia.

Kalau begitu, mengapa demokrasi belum berhasil di Amerika Latin? Untuk memperoleh jawaban, terlebih dahulu harus disadari betapa tidak menguntungkannya keadaan di Amerika Latin pada awal kehidupan politiknya. Setelah kemerdekaan terjadi kekacauan-kekacauan politik.

Sejarawan Amerika Latin terkemuka Hubert Herring menulis “Rakyat Amerika Latin tiba-tiba sekali dihadapkan kepada perubahan dari suatu bentuk pemerintahan yang tidak memberikan hak politik kepada mereka ke dalam bentuk pemerintahan yang belum mereka kenal yang memberikan hak kepada mereka untuk memilih sendiri penguasa dan pembuat undang-undangnya”.

Para pemilih baru itu miskin dan buta huruf, sama sekali tidak siap untuk ikut mengendalikan pemerintahan. Tidak mengherankan bahwa pada abad ke-19 pemerintahan di Amerika Latin dikuasai oleh kelas atas tuan tanah, militer, dan kadang-kadang gereja.

Sebagian besar perpecahan dan ketidaksepakatan politik yang terjadi pada abad ke-19 adalah antara kelompok konservatif dan kelompok liberal. Dalam pertikaian politik yang terjadi di antara mereka, tidak jarang terjadi kekacauan dan kesemrawutan sehingga memungkinkan seorang diktator untuk bertindak dan mengambil alih pimpinan.

Hanya Brasilia yang selamat hampir 50 tahun relatif menikmati stabilitas pada masa kerajaan konstitusional di bawah Pedro II. Oleh karena itu, beralasan sekali pengamatan Simon Bolivar beberapa waktu sebelum meninggal pada tahun 1830 bahwa Amerika Latin tidak dapat diperintah.

Ketidakstabilan politik di Amerika Latin masih berlangsung terus sampai sekarang. Pada abad ini banyak negara pernah mempunyai pemerintahan diktator. Brasilia mempunyai pemerintahan diktator di bawah pimpinan Cetulio Vargas dari tahun 1930-1945.

Argentina mengalami pemerintahan diktator di bawah Juan Peron dari tahun 1946 sampai ia digulingkan oleh militer pada tahun 1955. (Peron kembali berkuasa pada tahun 1973 setelah diadakan pemilihan bebas sampai ia meninggal pada tahun 1974.) Ini baru dua di antara banyak diktator yang memerintah di Amerika Latin.

Pemerintahan yang tidak stabil dengan mudah menjadi mangsa pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Apabila pemerintah yang terpilih menunjukkan tanda-tanda kelemahan, militer mempunyai kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan dengan dalih untuk menyelamatkan demokrasi.

Banyak negara di Amerika Latin, dan Amerika Tengah, mengalami pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Pimpinan militer bertindak sebagai perwalian menjaga ketertiban sampai dilaksanakannya pemilihan umum.

Pada saat bersamaan, pengambilalihan kekuasaan menjadi demikian mengganggu stabilitas politik sehingga merintangi pemerintah yang bertanggung jawab. Biasanya, jika penguasaan pemerintahan oleh militer berakhir, kebebasan politik semakin berkurang dibandingkan dengan sebelumnya.

Beberapa negara Amerika Latin seperti Kolombia, Venezuela, Kosta Rika, dan Meksiko telah menikmati kestabilan politik yang relatif selama abad ini, sedangkan negara-negara yang lain agaknya kurang beruntung. Meskipun mengalami inflasi dan pembiayaan program kesejahteraan yang mahal, Uruguay pernah merupakan salah satu negara yang paling stabil dan demokratis di Amerika Selatan sampai tahun 1973, yaitu ketika presidennya membubarkan parlemen.

Bangsa Chili bangga atas tradisi lamanya yang berupa pemerintah yang demokratis. Pada tahun 1970, Chili menjadi negara demokrasi Barat pertama yang memilih seorang Marxis menjadi presidennya. Namun, pada tahun 1973 pemerintah sipil itu digulingkan oleh sebuah kup militer.

Di banyak negara Amerika Latin lainnya telah terjadi banyak perubahan. Perang saudara selama 18 bulan di Nikaragua telah mengakibatkan Presiden Anastasio Somoza Debayle tersingkir dan kemudian dihukum mati. Pada tahun 1984 terpilih pemerintahan Sandinista Marxis di bawah presiden Daniel Ortega Saavedra.

Setelah selama 21 tahun Brasilia diperintah oleh presiden yang terdiri atas para pejabat militer, pada tahun 1985 terpilih seorang presiden sipil. Argentina juga memilih seorang presiden sipil pada tahun 1983, setelah bertahun-tahun diperintah oleh militer.

Di seluruh Amerika Latin masih banyak masalah, tetapi jumlah orang yang mempunyai hak pilih semakin bertambah banyak dan semakin sadar terhadap haknya. Di banyak negara itu partai politik membangun organisasi yang lebih kuat. Berbagai kelompok seperti para pengusaha, organisasi hakhak azasi manusia, mahasiswa, kelompok gereja liberal, organisasi wanita, organisasi buruh, dan sebagainya berupaya mengakhiri praktik pemerintah diktator oleh segelintir elit.

Artikel Terkait