Cina Dalam Peristiwa G30S

  • Whatsapp

Hubungan diplomatik China – Indonesia sejak awal telah terbebani oleh dua masalah sensitif; ideologi komunis yang dianut oleh China dan banyak masalah yang berkaitan dengan orang Tionghoa. Dengan kondisi ideologi, RRC bisa memberikan jaminan kepada Indonesia bahwa tidak akan ada upaya untuk memaksakan hegemoni atau campur tangan urusan dalam negeri Indonesia. Karena itu, masalah ideologis tidak akan terlalu mengganggu bagi keduanya hubungan negara.

Padahal, masalah Tionghoa lebih sering menjadi sumber ketegangan dalam hubungan Cina-Indonesia. Hingga 1960 setidaknya ada dua peristiwa yang berkaitan dengan masalah ini terjadi: penarikan kembali Duta Besar Wang Renshu pada tahun 1951 dan kerusuhan anti-Cina terkait dengan PP 10/1959 (Muas, 2012).

Peraturan Presiden Nomor 10 pada November 1959 yang melarang perdagangan eceran oleh orang non-pribumi di daerah pedesaan. Menanggapi sentimen anti-Cina, gerakan-gerakan integrasi seperti Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Badan Konsultatif untuk Kewarganegaraan Indonesia, BAPERKI) di bawah kepemimpinan nasionalis Indonesia Siauw Giok Tjhan mulai mengumpulkan minat 1963.

Namun, BAPERKI mempersepsikan kecenderungan politik kiri dan kedekatan dengan Indonesia Partai Komunis (PKI) terbukti kejatuhannya ketika PKI secara sistematis di musnahkan setelah dugaan kudeta Komunis yang gagal pada 30 September 1965 (Setiadji, 2016).

Memasuki tahun 1960-an, seiring dengan semakin tegangnya hubungan di antara RRC – Uni Soviet, Cina lebih bersemangat untuk menciptakan kekuatan ketiga untuk bersaing dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada periode ini, poros Jakarta – Peking/Beijing sudah ada di sana.

Di tengah-tengah hubungan yang kondusif, pada 30 September 1965 di Indonesia terjadi kudeta berdarah, yang kemudian disebut kudeta G 30 S PKI. Jenderal Suharto bangkit sebagai pemimpin baru. Suharto mendapat dukungan penuh dari ABRI, yaitu sangat anti-komunis dan sangat yakin bahwa RRC telah diam-diam memberi mereka mendukung PKI untuk meluncurkan kudeta (Muas, 2012).

Baca juga: Pengalihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto

Gerakan yang konon bertujuan untuk menyingkirkan para jenderal senior anti-Komunis melalui penculikan, dengan demikian membuka jalan bagi hegemoni komunis dalam bahasa Indonesia politik. Dalam kampanye anti-Komunis nasional yang diprakarsai oleh Soeharto setelah G30s, sejumlah besar populasi etnis Cina juga dibantai, ditangkap dan dipenjara, atau langsung ditekan untuk meninggalkan nusantara, meskipun beberapa etnis minoritas ini berkolaborasi dengan Angkatan Darat Indonesia.

Orde Baru di bawah Presiden Suharto kemudian melabeli komunisme secara umum dan Beijing pada khususnya sebagai ancaman utama terhadap keamanan nasional Indonesia. Pertukaran diplomatik yang pahit pun terjadi. Pada 23 Oktober 1967, Jakarta “membekukan” hubungan dengan Cina.

Mengingat bahwa Orde Baru dalam fase awalnya didasarkan pada kemampuan rezim untuk mempertahankan tatanan sosial dan politik, persepsi tentang “tiga ancaman Cina” (Komunisme, Cina Indonesia, dan Beijing) tidak pernah sepenuhnya hilang (Laksmana, 2011).

Salah satu alasan utama penganiayaan terhadap etnis Tionghoa dan akhirnya terjadi pembekuan hubungan diplomatik antara Cina dan Indonesia adalah dugaan keterlibatan Cina dalam G30S. Tuduhan semacam itu muncul dari latar belakang yang lebih besar Hubungan bilateral Cina-Indonesia pada awal 1960-an.

Dari tahun 1960 hingga bulan sebelum gerakan, Cina dan Indonesia menjadi mitra dalam dunia pasca kolonial. Kedua negara berbagi aspirasi untuk menggantikan dominasi struktur dunia bipolar oleh Moskow dan Washington dengan tatanan internasional yang lebih adil yang termasuk otonomi untuk negara-negara Dunia Ketiga.

Selain itu, PKI memihak Beijing setelah perpecahan Sino-Soviet. Kunjungan dan pertukaran budaya, pendidikan, dan ekonomi antara kedua negara mencapai puncaknya antara tahun 1964 dan 1965. Pada tahun 1965, di tahun terakhirnya Pidato Hari Kemerdekaan sebelum G30S, Presiden Indonesia Sukarno bahkan menyatakan bahwa “kita sekarang mengembangkan poros anti-imperialis poros Jakarta – Phnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang”.

Hubungan presiden dengan Komunis di Indonesia menjadi semakin dekat, hal itu membuat marah Tentara Indonesia. Kemudian setelah G30S, antipasti seperti itu di proyeksikan ke RRC, yang dianggap sebagai sponsor asing PKI.

Pada awal 1965, Tiongkok mendorong Presiden Sukarno untuk membentuk Angkatan Kelima dan memprakarsai program bantuan militer ke Indonesia. Keputusan itu didasarkan pada persepsi kepemimpinan Tiongkok tentang peningkatan agresi Barat di Asia Tenggara. Pada tahun 1963 dan 1964, China menjadi tuan rumah dua pertemuan perencanaan strategis untuk mempromosikan revolusi di Asia Tenggara.

Pada akhir September 1963, Zhou Enlai pergi ke Conghua, provinsi Guangdong, untuk bertemu dengan para pemimpin komunis dari Vietnam, Laos, dan Indonesia. Hadir dalam pertemuan itu adalah Ho Chi Minh dan Le Duan dari Partai Pekerja Vietnam, Kaysone Phomvihane dari Partai Rakyat Laos, dan Aidit dari PKI.17.

Dalam pidatonya, Perdana Menteri Cina Zhou Enlai menyatakan bahwa Asia Tenggara telah menjadi kunci wilayah perjuangan anti-imperialis internasional, mengumumkan bahwa “misi dasar revolusi di Asia Tenggara adalah melawan imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme komprador.”

Untuk mencapai tujuan ini, Zhou merekomendasikan bahwa partai-partai komunis di Asia Tenggara harus, pertama, “memenangkan massa dan memperluas front persatuan mereka”; kedua, “pergi jauh ke pedesaan, bersiaplah untuk perjuangan bersenjata, dan mendirikan kamp-kamp pangkalan;” dan, ketiga, “memperkuat kepemimpinan para pihak.”

Selain menawarkan saran di atas, Zhou juga mengklarifikasi peran China di wilayah ini: “sebagai rumah yang dapat diandalkan dalam revolusi Asia Tenggara, Tiongkok memiliki tanggung jawab untuk sepenuhnya mendukung perjuangan anti-imperialis di wilayah tersebut (Zhou, 2014).

Di masukkannya PKI dalam pertemuan ini sangat penting. Ini menunjukkan kepentingan Beijing dalam mendorong revolusi di wilayah yang luas di Asia Tenggara, dari pada upaya Mao untuk mendesak PKI untuk melakukan perjuangan bersenjata melawan Sukarno. Sebaliknya, Cinamen dorong PKI untuk melanjutkan persatuannya dengan Sukarno, yang konfrontasinya dengan Malaysia (dikenal sebagai Konfrontasi) dapat dieksploitasi oleh Beijing untuk mengimbangi kekuatan Barat di Asia Tenggara.

Dari akhir 1964 hingga September 1965, Beijing menggunakan banyak pengaruh politiknya untuk mendorong skenario yang sesuai dengan kepentingan terbaiknya di Indonesia – pemerintah kiri yang gigih yang dipimpin oleh Sukarno dan PKI bersama-sama, dengan sayap kanan dirusak atau dihilangkan. Dengan menawarkan bantuan militer dan janji transfer teknologi nuklir, RRC berharap untuk mengambil keuntungan dari Konfrontasi Sukarno dengan Malaysia dan ambisi mereka akan senjata nuklir.

Pada akhirnya, kepemimpinan Cina ingin menggalang dukungan Sukarno untuk upaya Beijing untuk melemahkan pengaruh Barat di Asia Tenggara dan Pasifik. Beijing mendukung usulan Pasukan Kelima untuk membantu pasukan pro-Sukarno (PKI dan Angkatan Udara Indonesia) memperkuat diri mereka melawan unsur-unsur sayap kanan di Angkatan Darat Indonesia.

Dan dengan menawarkan dukungan medis kepada Sukarno, RRC mampu memantau kesehatan presiden – kondisi Sukarno menjadi sangat dipolitisasi sebelum G30S, dan untuk memperbarui para pemimpin puncak PKI dengan informasi yang paling tepat waktu dan tepat dalam hal ini.

Beijing diberitahu tentang rencana klandestin Aidit untuk G30S sebelumnya, dan kemungkinan besar menyetujui itu. Setelah G30S dan selama Revolusi Kebudayaan, PKC menawarkan tempat tinggal bagi para pengasingan dan sarana untuk mencari nafkah (Zhou, 2014).

Namun, sebenarnaya dampak Beijing terhadap perkembangan politik di Indonesia pada tahun 1965 sangat terbatas. Senjata kecil yang ditawarkan para pemimpin Tiongkok kepada Soekarno untuk Angkatan Kelima belum tiba sebelum G30S.

Rencana untuk mentransfer bahan nuklir dan teknologi terganggu oleh G30S dan tidak pernah terwujud. Penyakit Sukarno, gigih tetapi tidak kritis, tidak secara langsung memicu G30S. Dari akhir 1964 hingga awal 1965, Aidit mungkin membuat persiapan untuk scenario politik tanpa Sukarno.

Tetapi segera sebelum G30S, nampaknya sebagian besar kekhawatiran selain kematian Sukarno yang akan datang mendorong Aidit untuk bertindak. Yang paling penting, Mao bukan “arsitek kudeta.” Sebuah kelompok klan destin di dalam PKI secara mandiri membuat rencana, yang kemudian dibagikan oleh Aidit dengan para pemimpin Cina sebelumnya, dan dilaksanakan pada waktu yang mengejutkan Beijing.

Terakhir namun tidak kalah pentingnya, pengasingan PKI yang tinggal di China setelah G30S sebagian besar di konsumsi dengan kampanye politik di dalam Republik Rakyat selama Revolusi Kebudayaan, dan dengan demikian tidak mungkin telah bergabung dengan perjuangan bersenjata dari anggota PKI yang tersisa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

  • Laksamana, Evan A. 2011. Dimentions of Ambivalence in Indonesia Relations. Spring. Volume. XIII No.1. Harvard Asia Center
  • Muas, Tuty Nur. 2012. Normalization of China Indonesia‘s Diplomation Relations hhhhhhi and the Role of the Mianzi Concept. Wacana. Volume. 14 No. 2. Universitas Indonesia
  • Setijadi, Charlotte. 20 16. Chinese Indonesian Association, Social Capital and Strategic Indentifiaction in a New Era of China Indonesia. Journal of Contemporery China. Volume 25 No. 12. Singapore management University.
  • Zhou, Taomo. 2013. China and the Thirtieth of September Movement. Indonesia 98

Penulis

Oktavia Wahyuni Saputri

Nama : Oktavia Wahyuni Saputri
Alamat : Ds. Balongrejo Rt/Rw 12/04 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur
Email : [email protected]

Biografi Singkat:

Oktavia Wahyuni Saputri adalah nama panjang saya, orang- orang kerap memanggil saya Putri, Oktav sehingga saya lebih di kenal dengan nama Putri Oktav, saya lahir di Bojonegoro, 24 Oktober 2000, status saya sekarang adalah mahasiswi FKIP Sejarah Universitas Jember angkatan 2018. Sejak sekolah- kuliah saya aktif berorganisasi, Organisasi yang saya ikuti seperti UKM Kependudukan, Sahabat Perpustakaan UNEJ, Ikatan Mahasiswa Bojonegoro di Jember, selain itu saya juga menjadi guru private anak SD-SMP, dan di 2021 ini saya lolos menjadi duta Kampus Mengajar program dari Kampus Merdeka Kemendikbud.

Pos terkait