Skip to main content

Agresi militer Belanda 1 dan 2 melanggar 2 persetujuan

Pada tanggal 20 November 1946 tentara Inggris sebagai wakil sekutu mulai menyerahkan persoalan Indonesia kepada Belanda. Inggris mulai meninggalkan Indonesia, kota-kota yang di duduki diserahkan kepada Belanda. Kemudian tentara Belanda juga menduduki kota-kota lain seperti Balikpapan, Maluku dan beberapa kota lain di Jawa.

Hal ini telah mengembangkan perasaaan tidak puas di kalangan bangsa Indonesia. Karena itu perjuangan  di arahkan untuk melawan Belanda. Akibatnya pertempuran melawan Belanda meluas di berbagai daerah. Sebagai contoh di Aceh, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain. Bahkan sampai ke Irian Jaya. Rakyat di seluruh negeri tekadnya sudah bulat untuk mempertahankan tanah air tercinta.

Pertempuran antara Indonesia dan Belanda meluas berkobar di mana-mana. Untuk mengatasi ini, Inggris menganjurkan agar kedua negara mengadakan perundingan. Namun, Belanda tidak mau mengindahkan anjuran itu. Tetapi pertempuran demi pertempuran ternyata Belanda sering kali terdesak. Hal ini disadari oleh Belanda dan Inggris. Karenanya Belanda terpaksa menerima tawaran perundingan. Dengan perantaraan Inggris tercapailah perundingan/Persetujuan Linggajati.

Persetujuan ini ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Indonesia diwakilik oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh H.J. Van Mook. Perjanjian Linggajati isinya sebagai berikut:
  1. Belanda mengakui negara RI secra defacto atas daerah Sumatera, Jawa dan Madura.
  2. Indonesia akan bekerja sama dengan Belanda untuk membentuk Negara Indonesia Serikat.
  3. Akan dibentuk Uni Indonesia - Belanda dengan Ratu Yuliana sebagai kepala Uni.
Belanda ternyata licik, karena telah melanggar Persetujuan Linggajati. Pada tanggal 21 Jui 1947 pukul 00.00 Belanda melancarkan agresi atau serangan militer yang pertama kepada Indonesia. Dalam keadaan bagaimanapun Indonesia harus mempertahankan diri. Tindakan Belanda ini mendapat protes keras dari dunia internasional.

Dewan keamanan PBB turun tangan. Pada tanggal 1 Agustus 1947 diperintahkan agar kedua belah pihak menghentikan permusuhan. Kemudian PBB membentuk "Komisi Tiga Negara" (KTN), yang beranggotakan Australia (pilihan Indonesia), Belgia (pilihan Belanda dan Amerika Serikat (pilihan Australia dan Belgia).

Dengan perantaraan KTN, tercapailah Perundingan Renville, yakni perundingan yang diadakan di atas geladak kapal "USS Renville", milik Amerika Serikat. Delegasi RI dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedang dari Belanda dipimpin oleh Abdulkadir Wijoyoatmojo, seorang Indonesia yang memihak Belanda.

Persetujuan Renville itu ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, yang berisi dua persetujuan utama yaitu :
  1. Republik Indonesia harus mengakui daerah-daerah yang di duduki Belanda sejak agresi pertama menjadi kekuasaan Belanda.
  2. Semua pasukan Indonesia harus ditarik dari wilayah yang di duduki Belanda ke wilayah RI.

Dengan demikian jelas bahwa RI menjadi semakin sempit. Perlu diketahui bahwa pada saat Perundingan Renville sedang berlangsung, Belanda mendirikan negara-negara boneka. Negara-negara yang dimaksud adalah:
  1. Negara Indonesia Timur
  2. Negara Kalimantan Barat, dan
  3. Negara Pasundan
Dengan tindakan itu, berarti Belanda memang benar-benar licik. Ia ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan demi keuntungan sendiri.

Perundingan Renville telah membawa akibat semakin sempitnya wilayah Indonesia. Bahkan bangsa ini berhasil dipecah-pecah oleh Belanda. Terbukti dengan berdirinya negara-negara boneka. Setelah itu timbul pemberontakan PKI di Madiun yang merupkan rongrongan dari dalam negeri Indonesia sendiri.

Setelah pemerintah RI berhasil menumpas pemberontak PKI di Madiun, sekonyong-konyong pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Hal ini berarti Belanda lagi-lagi tidak menepati Persetujuan Renville.

Tentara Belanda menyerang lapangan udara Maguwo Yogyakarta. Yogyakarta sebagai ibu kota RI di duduki Belanda. Presiden dan wakil presiden serta beberapa menteri di tawan dan di asingkan ke Prapat, kemudian dipindahkan ke Bangka.

Sebelum Belanda memasuki kota Yogyakarta, Presiden Soekarno masih sempat mengirim mandat lewat radio kepada Mr.Syarifuddin Prawiranegara agar membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Kemudian Jenderal Sudirman yang pada waktu itu sedang sakit segera mengundurkan diri ke luar kota.

Baca juga: Perundingan Rum-Royen dan Konperensi Meja Bundar

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …