Skip to main content

Keadaan politik setelah Dekrit Presiden

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat sambutan baik dari masyarakat. Hal ini mengingat masa sebelumnya yang selalu dalam keadaan goyah, tidak ada kestabilan politik. Dengan dikeluarkannya dekrit tersebut Kabinet Juanda dibubarkan pada tanggal 9 Juli 1959. Kemudian dibentuk Kabinet Kerja. Program kabinet ini adalah meliputi soal keamanan dalam negeri, soal sandang pangan dan pembebasan Irian Barat (Irian Jaya).

Kabinet Kerja
Kabinet Kerja
Selanjutnya presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Anggotanya terdiri dari DPR (hasil pemilihan umum : 261 orang), utusan daerah : 94 orang dan wakil golongan karya : 200 orang). MPRS ini bertugas menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pada tanggal 17 Agustu 1959, dalam upacara bendera peringatan Hari Proklamasi, Presiden Soekarno berpidato yang diberi judul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Pidato ini kemudian disebut Manifesto politik Republik Indonesia (Manipol) dengan intisari USDEK. Manipol ini oleh MPRS ditetapkan sebagai GBHN.

Tahun 1960 pada waktu Presiden mengajukan Anggaran Belanja Negara ditolak oleh DPR. Karena itu, DPR kemudian dibubarkan oleh Presiden. Sebagai gantinya dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) pada tanggal 24 Juni 1960. Dalam keanggotaan DPRGR ini ternyata PKI diberi jatah kursi cukup banyak.

Melihat perkembangan politik seperti di atas, timbul reaksi tidak puas dari berbagai partai politik. Sebagai contoh fraksi dari NU, PNI, Masyumi, juga dari Partai Rakyat Indonesia pimpinan Bung Tomo. Presiden ternyata sangat dekat dengan PKI yang sebenarnya banyak dibenci partai lain. Kemudian tokoh politik membentuk Liga Demokrasi untuk menentang DPRGR. Tetapi Liga Demokrasi kemudian dilarang oleh Presiden.

Presiden yang merupakan Pemimpin Besar juga mengajarkan NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis). Dengan Nasakom ini maka kedudukan PKI menjadi semakin kuat dan semakin dekat dengan Presiden. Sehingga tidak aneh jika kadang-kadang partai ini ikut mempengaruhi Presiden dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan.

Demikianlah suasana pelaksanaan Demokrasi terpimpin. Dekrit Presiden yang menginginkan berlakunya kembali UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara, malah diselewengkan ke arah sistem pemerintahan otokrasi yang banyak dipengaruhi dan dikuasai oleh PKI.

Baca juga:

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …