Skip to main content

Pelaksanaan Konperensi Asia-Afrika I

Setelah 2 pertemuan Konperensi pendahuluan sebagai persiapan dipandang cukup, maka di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 di selenggarakan Konperensi Asia-Afrika I. Dihadiri oleh 29 negara-negara Asia-Afrika, terdiri dari 5 negara pengundang dan 24 negara yang diundang.
a. Negara-negara yang mengundang:
  1. Indonesia
  2. India
  3. Sri Lanka
  4. Birma
  5. Pakistan

b. Negara-negara yang diundang:
  1. Filipina
  2. Muangthai
  3. Kamboja
  4. Laos
  5. RRC
  6. Jepang
  7. Vietnam Selatan
  8. Vietnam Utara
  9. Nepal
  10. Afganistan
  11. Iran
  12. Irak
  13. Saudi Arabia
  14. Syria
  15. Yordania
  16. Libanon
  17. Turki
  18. Yunani

c. Negara-negara Afrika
  1. Mesir
  2. Sudan
  3. Libia
  4. Liberia
  5. Ethiopia
  6. Panta Emas (Goold Coast) atau Ghana)

Pada Konperensi Asia-Afrika I ini ada satu negara di Afrika yang diundang tetapi tidak hadir, yakni Federasi Afrika Tengah. Sebab negara ini masih dikuasai oleh orang-orang Inggris. Konperensi Asia-Afrika I mengambil tempat di Gedung Merdeka Bandung. Sebagai ketua dipilih Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamijoyo dan dibantu oleh Roeslan Abdulgani sebagai Sekretari Jenderal.

Dalam agenda Konperensi tercantum pokok-pokok masalah, yaitu:
  • Usaha peningkatan kerja sama dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan.
  • Masalah hak asasi termasuk soal rasionalisme.
  • Masalah hak menentukan nasib sendiri, termasuk bangsa-bangsa yang terjajah, misalnya Afrika dan Irian Barat.
  • Masalah perdamaian dunia dan kerja sama internasional.

Konperensi ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu:
  • Memajukan kerja sama antara bangsa-bangsa Asia-Afrika di bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan.
  • Menuntut kemerdekaan atas Aljazair, Tunisia dan Maroko.
  • Menuntut pengembalian Irian Barat kepada Indonesia dan Aden kepada Yaman.
  • Menentang rasdiskriminasi dan kolonialisme.
  • Ikut akrif dalam mengusahakan dan memelihara perdamaian dunia.

Di samping beberapa keputusan di atas, Konperensi Asia-Afrika I juga mencetuskan 10 prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang merupakan Bandung Declaration. Sepuluh prinsip yang merupakan isi dari deklarasi itulah yang selanjutnya dikenal dengan Dasasila Bandung, yang isinya sebagai berikut:
  1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan serta asas yang termuat dalam Piagam PBB.
  2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
  3. Mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil.
  4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain.
  5. Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri-sendiri secara sendirian atau secara kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB.
  6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar. Dan tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
  7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekuasaan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
  8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan arbitrase atau penyelesaian hukum atau cara damai lain-lain lagi menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.
  9. Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.
  10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Itulah hasil dari pelaksanaan Konperensi Asia-Afrika I, ytang begitu besar membahas pada hak-hak atas suatu negara.

Baca juga: Akibat dan arti penting Konperensi Asia Afrika 1

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …