Skip to main content

Pemilihan Umum pertama Indonesia

Periode tahun 1950 sampai tahun 1955 memang terdapat beberapa masalah yang mendesak untuk segera dipecahkan. Masalah pergolakan di daerah yang merupakan gangguan keamanan boleh dikatakan umumnya sudah berhasil ditanggulangi. Kemudian menyusul masalah politik yang cukup pelik, yakni masalah Sidang Konstituante. Sidang Konstituante ini merupakan tindak lanjut dari hasil Pemilihan Umum I tahun 1955.

Pada tahun 1955 bangsa Indonesia mengadakan Pemilihan Umum yang pertama kali. Dalam pemilihan ini diikuti oleh banyak kontestan yang terdiri dari partai-partai yang ada pada saat itu. Tanggal 24 September 1955 memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember memilih anggota Konstituante. Dalam pemilihan itu keluar sebagai 4 besar, yakni berturut-turut PNI, Masyumi, NU dan PKI.

Sebagai hasil pemilihan umum pertama ini, maka terbentuklah DPR dan Badan Konstituante. Konstituante inilah badan yang bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar Negara.

Setelah terbentuk, kemudian pada tahun 1956 Konstituante memulai sidangnya di Bandung. Sidang dipimpin oleh Wilopo, SH. Tetapi sampai tahun 1959 sidang tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Justru dalam sidang itu terjadi perpecahan antar partai atau golongan. Setiap wakil partai akan memaksakan pendapatnya sesuai kehendak partai yang diwakilinya. Sehingga Sidang Konstituante itu ditandai dengan perdebatan yang tidak habis-habisnya.

Hal ini membuat pemerintah tidak stabil. Memang pada periode itu (tahun 1955-1959), keadaan pemerintahan tetap belum stabil. Perpecahan antargolongan atau partai masih cukup tajam. Kabinet yang dibentuk juga jatuh bangun seperti pada periode 1950-1955 (baca: Pergantian Kabinet masa Demokrasi Liberal). Pada periode tahun 1955-1959 juga mengalami 3 buah kabinet yang silih berganti, yaitu:
  1. Kabinet Burhanuddin (Agustus 1955-Maret 1956)
  2. Kabinet Alisastroamijoyo II (Maret 1956-1957)
  3. Kabinet Juanda (Maret 1957-Juli 1959)

Dengan melihat keadaan yang tidak stabil itu, rakyat merasa tidak puas. Mereka telah mendambakan keadaan Indonesia yang tentram, dapat melakukan pembangunan secara baik. Tumpuan harapan ini sebenarnya dipercayakan kepada Konstituante hasil Pemilihan Umum 1955. Tetapi pada kenyataannya Konstituante tidak dapat memenuhi harapan rakyat waktu itu.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …