Skip to main content

Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) tonggak sejarah lahirnya Orde Baru

Pada tanggal 11 Maret 1966, berlangsung Sidang Kabinet Dwikora. Sidang bertujuan mencari pemecahan dari krisis politik yang samakin memuncak. Tetapi sidang ini macet dan tidak berhasil mendapatkan jalan keluar yang lebi bagus dalam memecahkan krisis.

Presiden Soekarno meninggalkan sidang dan pergi ke Bogor. Sementara itu memang para demonstran terus meningkatkan kegiatannya. Keamanan negara semakin tidak terkendali. Angkatan bersenjata sendiri tidak dapat berbuat lebih banyak, karena tidak mendapat kepercayaan penuh dari presiden.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menertibkan keadaan, pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden mengeluarkan Surat Perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto. Surat perintah ini kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar.

Isi pokok dari Supersemar ini adalah memberikan kekuasaan penuh kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Dikeluarkannya Surat itulah yang merupakan tonggak sejarah lahirnya Orde Baru.

Selengkapnya tentang SUPERSEMAR silahkan kunjungi: ISI POKOK SUPERSEMAR

Gambar Supersemar versi TNI Angkatan Darat

Orde Baru inilah merupakan orde tatanan kehidupan yang ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Jadi, Orde Baru ini sebagai koreksi atas penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di masa orde lama.

Kemudian dengan berpegangan pada Supersemar, Letnan Jenderal Soeharto segera mengambil tindakan tegas, yakni:
  1. Pada tanggal 12 Maret 1966, PKI dengan ormas-ormasnya dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia.
  2. Pada tanggal 18 Maret 1966, beberapa menteri yang ada tanda-tanda terlibat G 30 S PKI, diamankan.

Demikian ulasan mengenai Surat Perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan supersemar, semoga menjadi informasi sejarah yang bermanfaat.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …