Skip to main content

Tentang Colombo Plan

Colombo Plan atau Rencana Kolombo dibentuk pada tahun 1950 oleh negara-negara Persemakmuran Inggris (British Commonwealth) dalam konferensi di Kolombo, Sri Lanka. Nama lengkapnya adalah Colombo plan for cooperative economic development in the South and South East Asia (Rencana Kolombo untuk kerja sama pembangunan ekonomi di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara).

Colombo Plan mula-mula hanya beranggotakan negara-negara Persemakmuran, yakni  Inggris, Kanada, Australia dan Selandia Baru sebagai negara-negara donatur (pemberi bantuan). Sedangkan India, Pakistan dan Sri Lanka sebagai negara-negara yang menerima bantuan. Markas besar Colombo Plan berada di Kolombo, Sri Lanka.

Tujuan dari Colombo Plan adalah untuk menaikkan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat di negara-negara sedang berkembang atau negara-negara yang baru merdeka di Asia Selatan dan Asia Tenggara saat itu, seperti Kamboja, Laos, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Muangthai, Singapura dan Filipina.


Gambar Logo Colombo Plan
Logo Colombo Plan

Program Colombo Plan
Sesuai dengan kebutuhan negara anggotanya, maka program bantuan Colombo Plan diatur sebagai berikut:
  • 32% dana bantuan untuk meningkatkan pembangunan di bidang pertanian
  • 34% dari dana untuk memperluas sektor perhubungan dan pengangkutan.
  • 10% untuk mengembangkan usaha-usaha pertambangan.
  • 6% untuk mengembangkan sumber tenaga listrik.
  • Sisanya yang 18% untuk bidang sosial, pendidikan keahlian dan kejuruan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih tinggi.

Sebagai anggota peserta, Indonesia telah cukup banyak memperoleh bantuan dari Colombo Plan, terutama di bidang pertanian, perhubungan, sosial dan pendidikan. Banyak mahasiswa dan petugas-petugas Indonesia yang memperoleh kesempatan belajar di Australia, Selandia Baru, Kanada dan Inggris, dalam rangka program tersebut.

Baca juga: KTT non-Blok lanjutan

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …