Skip to main content

Adat Budi Caniago

Adat ini adalah bersifat demokratis, karena mengutamakan musyawarah. Balai adatnya sama tingginya. Adat ini dijumpai di daerah Agam. Di sinipun famili itu berada di bawah pimpinan panghulu andiko.

Suatu famili terbagi lagi dalam jurai-jurai. Jurai berada di bawh pimpinan seorang tua yang disebut mamak kepala waris atau tungganai. Apabila jurai-jurai itu tidak mempunyai mamak kepala waris sendiri, maka yang bertindak sebagai mamak kepala waris adalah panghulu andiko.

Para panghulu andiko dari semua famili di dalam suatu nagari bersama-sama merupakan kerapatan nagari, yaitu majelis yang memegang kekuasaan dalam nagari. Dalam balai adat, para panghulu andiko itu duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dengan kata sepakat.

Karapatan nagari merupakan dewan pemerintah, dewan pembuat peraturan dan mahkamah. Sebuah nagari harus memiliki sebagai berikut :
1. Balai adat untuk bersidang karapatan nagari.
2. Tapian, yaitu tempat pemandian umum.
3. Gelanggang, yaitu tempat mengadakan keramaian.
4. Masjid, yaitu rumah ibadat umat Islam.

Pembagian masyarakan Minangkabau menjadi 2 adat (Adat Koto Piliang dan Adat Budi Caniago) itu, berdasarkan territorial. Pembagian menjadi 4 suku berdasarkan genealogis (keturunan).

Mengenai harta pusaka, dibedakan atas 2 macam, yaitu :
a. Harta pusaka tinggi, yaitu harta famili yang diwarisi secara turun-temurun dan tidak dibagi-bagi kepada perseorangan, misalnya tanah. Yang berkuasa atas harta pusaka tinggi ini adalah panghulu andiko. Anggota bisa memanfaatkannya, tetapi tidak berhak menjualnya.

b. Harta pusaka rendah, yaitu harta warisan yang berasal dan pencaharian yang meninggal dan dibagi-bagi antara ahli-ahli warisnya.

Masalah harta warisan seringkali menjadi sumber pertikaian yang sangat sengit antara para kemenakan sebagai ahli waris menurut hukum adat dengan isteri beserta anak-anaknya yang juga sebagai ahli waris utama menurut hukum agama Islam. Sekarang banyak yang mengikuti hukum Islam.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …