Skip to main content

Perkembangan Prancis setelah menjadi negara kerajaan konstitusional

Setelah Revolusi Prancis berlalu, Prancis menjadi negara kerajaan konstitusional. Atas desakan permaisurinya, Marie Antoinette, Louis XVI meninggalkan Paris menuju Austria untuk bergabung dengan negara-negara yang menentang revolusi.

Di tengah jalan dia tertangkap dan digiring kembali ke Paris. Dengan tuduhan mengkhianati undang-undang dasar. Lousi XVI dijatuhi hukuman mati pada tahun 1793. Kepalanya dipancung dengan guillotine. Selama revolusi Prancis guillotine ini banyak menelan korban kepala bangsawan dan orang-orang yang dianggap menghalangi revolusi.

Dengan dibunuhnya Lousi XVI, berakhirlah Prancis sebagai kerajaan. Pemerintahan dijalankan oleh badan yang disebut Konvensi Nasional di bawah pimpinan Robespierre, Danton dan Marat. Tentara kerajaan dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Pasukan Pengawal Nasional (Garda Nationale).

Keadaan dalam negeri makin kacau. Belum semua pihak mendukung pemerintahan baru. Untuk menekan golongan oposisi, Robespierre banyak melakukan tindakan keras. Masa itu disebut juga sebagai masa pemerintahan teror. Banyak orang menemui ajal di guillotine.

Pada tahun 1795, pemerintahan Directoir terbentuk yang dipimpin oleh 5 orang. Pemerintahan ini berhasil menggagalkan serbuan pasukan asing ke Prancis. Bahkan pasukan Prancis dikerahkan untuk melancarkan serangan ke luar negeri. Pada masa itu, beberapa negara Eropa memusuhi Prancis.

Salah seorang komandan pasukan Prancis yang berhasil dalam serangan-serangan ke luar Prancis ialah Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1793, dia mengalahkan angkatan Laut Inggris di Toulun (selatan Prancis).

Untuk melemahkan kekuatan Inggris, Napoleon menyerbu Mesir. Namun dia terpaksa kembali ke Prancis sebab pemerintahan Directoir tidak mampu mengatasi kekacauan politik di dalam negeri. Pada tahun 1799, Napoleon merebut kekuasaan dari tangan Directoir.

Dengan munculnya Napoleon, Revolusi Prancis memasuki tahap baru. Revolusi yang semua bertujuan untuk menumbangkan kekuasaan raja, ternyata melahirkan seorang Kaisar.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …