Skip to main content

Paham liberalisme dalam sejarah dunia

Istilah Liberalisme berasal dari kata "liberales" (bahasa Spanyol). Liberales adalah nama partai pada abad ke-19 yang memperjuangkan pemerintahan konstitusional untuk Spanyol. Akan tetapi, politik liberalisme sudah ada pada masa-masa sebelumnya. Secara sederhana, dapat diartikan sebagai paham kebebasan.

Sebagai suatu gerakan, liberalisme dimulai pada masa Renaisans Yunani Kuno, yang memperjuangkan kebebasan manusia dari kungkungan gereja atau agama. Kebebasan yang dimiliki manusia kemudian berkembang menjadi suatu gerakan dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan dan lain-lain.

Kebebasan dalam bidang politik melahirkan konsepsi tentang negara yang demokratis. Di bisang ekonomi, liberalisme menentang monopoli atau campur tangan pemerintah dalam bidang berusaha. Di bidang moral, liberalisme menjunjung tinggi kebebasan individu dan menentang otoriterisme.

John Locke dianggap sebagai pelopor paham politik liberal. Menurut Locke, negara terbentuk dari perjanjian sosial antara individu yang hidup bebas dan penguasa.

Versi lain mengenai paham politik ini dikemukakan oleh Montesquieu (1689-1775). Dalam bukunya The Spirit of Law, Montesquieu mengemukakan teori pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Setiap kekuasaan saling mengawasi dan mengimbangi satu dan yang lain. Apabila ke-3 kekuasaan pemerintahan berada dalam satu tangan, baik individu maupun lembaga, kesewenangan akan muncul.

Perkembangan liberalisme dalam prakteknya
Dasar politik liberalisme jelas tampak dalam Revolusi Inggris pada tahun 1688, ditandai dengan jatuhnya penguasa yang lalim dan diiterapkannya suatu sistem pemerintahan parlementer. Kemudian, diikuti dengan beberapa perubahan konstitusi yang semakin membatasi kekuasaan raja antara lain dengan dikeluarkannya The Bill of Rights yang menjamin hak istimewa anggota parlemen dan hak-hak rakyat Inggris.

Perkembangan liberalisme juga terlihat dalam Revolusi Amerika pada tahun 1776 dengan adanya Declaration of Independence yang menyatakan bahwa tidak ada kekuasaan yang adil tanpa persetujuan (yang diperintah) rakyat.

Begitu pula dalam Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah revolusi politik dan sosial. Di bidang politik, revolusi itu menjatuhkan monarki absolut dan mendirikan negara liberal yang berdasarkan konstitusi. Di bidang sosial, revolusi itu menghapus feodalisme dengan mengambil alih tanah-tanah para bangsawan dan gereja. Tanah ini dibagi-bagikan kepada para petani dan golongan borjuis untuk membangun kebebasan berusaha.

Perkembangan liberalisme di bidang ekonomi dikenal dengan apa yang disebut ekonomi liberal. Prinsipnya berasal dari tulisan Adam Smith, David Ricardo, dan Robertt Malthus. Mereka mengembangkan paham bahwa individu memiliki kebebasan untuk mengembangkan kekuatan dan bakatnya dalam berusaha. Oleh karena itu, liberalisme menolak campur tangan pemerintah dan membenarkan konsep perdagangan bebas.

Liberalisme dapat pula dibedakan atas liberalisme lama dan liberalisme modern. Liberalisme lama lebih memperhatikan kebebasan individu dari kesewenang-wenangan pemerintah. Sedangkan liberalisme modern mencari perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang organisasi swasta dan negara.

Baca juga: Tentang paham sosialisme

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …