Skip to main content

Penyebab pokok kegagalan ekonomi terpimpin

Sampai saat Dekrit Presiden dan berlakunya kembali UUD 1945, keadaan ekonomi dan keuangan pemerintah sangat suram, akibat pecahnya pemberontakan PRRI-Permesta. Tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan serangkaian tindakan di bidang ekonomi dan keuangan.

Pada tanggal 24 Agustus 1959 uang kertas yang mempunyai nominal Rp 500,00 didevaluasi menjadi Rp 50,00 dan yang bernilai Rp 1.000,00 dihapuskan. Semua simpanan dalam bank yang melebihi Rp 25.000,00 dibekukan.

Usaha pemerintah ini tidak dapat menghentikan kemerosotan ekonomi yang semakin jauh. Indeks biaya hidup menunjukkan perkembangan menaik, dalam tahun 1961-1962 mengalami kenaikan 70% yang berarti mengalami kenaikan 225% dari indeks tahun 1960.

Untuk menanggulangi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu "Deklarasi Ekonomi" atau "Dekon", beserta 14 peraturan pokoknya.

Dekon dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum Revolusi Indonesia. Tujuan Dekon adalah : menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari sisa-sisa imperialisme, untuk mencapai tahap ekonomi sosial Indonesia dengan cara terpimpin.

Konsepsi Dekon ini dalam pelaksanaannya membawa akibat stagnasi bagi ekonomi Indonesia. Pada tanggal 26 Mei 1963 dikeluarkan 14 pokok peraturan, tetapi peraturan-peraturan itu sendiri dalam pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip-prinsip Dekon.

Di dalam praktek kesulitan-kesulitan ekonomi bertambah menyolok, pada tahun 1961-1962 harga-harga pada umumnya naik menjadi 400%. Kondisi politis, yaitu konfrontasi dengan negara-negara Barat dan Malaysia, melibatkan Indonesia ke dalam situasi perang yang mempercepat proses kemerosotan ekonomi.

Di dalam melaksanakan ekonomi terpimpin pemerintah lebih menonjolkan terpimpin-nya daripada asas-asas ekonominya. Akibatnya ialah bahwa bidang kelembagaan ekonomi semakin terjerumus ke dalam kebiasaan yang unsur terpimpinnya lebih dominan daripada unsur ekonominya yang efisien.

Struktur ekonomi Indonesia mengarah kepada etatisme (segala-galanya diatur atau dipegang oleh negara). Ekonomi terpimpin ala Dekon lebih bersifat ekonomi peraturan yang menjurus menjadi ekonomi anarchi.

Pengeluaran negara bertambah besar karena prinsip-prinsip ekonomi diabaikan. Defisit dari tahun ke tahun meningkat 40 kali dari Rp 60,5 milyar menjadi Rp 2.514 milyar. Sedang penerimaan negara pada tahun 1960 menjadi Rp 53,6 milyar, hanya meningkat 17 kali pada tahun 1965 menjadi Rp 923,4 milyar.

Volume uang pada tahun 1960 Rp 47,8 milyar pada tahun 1965 menjadi Rp 2.775.0 milyar. Pada tahun 1966 dari bulan Januari-Agustus pengeluaran negara menjadi Rp 11 milyar, sedang penerimaan negara hanya Rp3,5 milyar.

Defisit yang berjumlah Rp 7,5 milyar menambah volume dalam sirkulasi. Defisit yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan bahwa hal tersebut menambah beratnya inflasi.

Dengan melihat angka-angka di atas, ternyata pemerintah hidup diluar kemampuan, karena terlalu banyak yang dilaksanakan padahal biaya tidak ada. Misalnya proyek-proyek pembangunan non ekonomi yang bersifat mercusuar. Inflasi kita sudah mencapai tingkat hiper-inflasi.

Pada tahun 1966 inflasi mencapai 600%. Berdasarkan Penetapan Presiden No. 8/1965 tanggal 11 Mei 1965 organisasi bank-bank pemerintah dipusatkan ke dalam satu tangan, yaitu di tangan Menteri Urusan Bank Sentral.

Bank-bank pemerintah menjadi unit-unit daripada Bank Negara Indonesia. Tindakan ini menyebabkan timbulnya spekulasi dan penyelewengan-penyelewengan pengguna uang negara karena tidak adanya kontrol.

Adapun sebab-sebab pokok kegagalan ekonomi terpimpin yang berlandaskan Dekon adalah :
1. Penanganan masalah ekonomi tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak ada kontrol.
2. Tidak adanya ukuran yang obyektif di dalam menilai sesuatu usaha atau hasil orang.

Dilihat dalam keseluruhannya, gambaran ekonomi kita pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan gambaran yang paling suram dalam sejarah nasional Republik Indonesia. Volume uang yang meningkat akibat defisit dan arus uang yang cepat tidak membangkitkan produksi atau melancarkan arus barang.

Arus barang mundur akibat kurangnya produksi dalam negeri akibat kurangnya spareparis. Kepentingan rakyat dikorbankan dengan dihentikannya impor beras, sedang devisa negara digunakan untuk tujuan-tujuan politik seperti membiayai perjalanan delegasi-delegasi asing.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …