Skip to main content

Perkembangan hak asasi manusia di indonesia

Hak asasi manusia ialah hak-hak dasar yang dimiliki pribadi manusia secara kodrat. Ini berarti bahwa hak tersebut merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari pribadi manusia.

Hak asasi manusia terutama meliputi hak hidup, hak kemerdekaan (kebebasan), dan hak memiliki sesuatu. Hak ini kemudian berkembang menurut tingkat kemajuan kebudayaan. Hingga dewasa ini hak-hak asasi manusia itu meliputi berbagai bidang, antara lain sebagai berikut :

1. Hak asasi pribadi
Yaitu hak kemerdekaan memeluk agama, beribadat menurut agama masing-masing, menyatakan pendapat, dan kebebasan berorganisasi atau berpartai.

2. Hak asasi ekonomi atau harta milik
Yaitu hak dan kebebasan memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual sesuatu, dan hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak.

3. Hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintah. Hal ini disebut hak persamaan hukum.

4. Hak asasi politik
Yaitu hak diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat. Oleh karena itu, setiap warga negara wajar mendapat hak ikut serta dalam pemerintahan, yakni hak memilih dan dipilih, mendirikan partai politik atau organisasi, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran.

5. Hak asasi sosial kebudayaan
Yaitu hak kebebasan mendapat pendidikan dan pengajaran atau hak memilih pendidikan dan hak mengembangkan kebudayaan yang disukai.

6. Hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, seperti hak mendapat perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan (razia, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum).

Bidang-bidang ini berkembang menurut kemajuan dan pemikiran dan kebudayaan manusia. Misalnya pada zaman sekarang dikenal adanya hak melakukan atau tidak melakukan pengendalian kelahiran dalam rangka keluarga berencana.

Ini berarti bahwa negara menghormati kebebasan pribadi warga negaranya, misalnya orang bebas mengikuti atau tidak mengikuti program keluarga berencana. Meskipun keluarga berencana tetap menjadi program pemerintah, pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan kepada rakyat.

Dalam hal ini, kesadaran setiap warga negara sendiri untuk melaksanakannya diharapkan. Dengan demikian warga negara menyadari kewajibannya dalam kehidupan bernegara, yang kondisinya sekarang memerlukan pelaksanaan keluarga berencana demi masa depan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Hak-hak asasi manusia tidaklah dapat dilaksanakan secara mutlak. Ini berarti bahwa pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, seperti undang-undang dasar dan peraturan perundangan lainnya.

Jika pelaksanaannya mutlak, pastilah hak-hak asasi kita dapat melanggar hak-hak asasi orang lain. Kita wajib menyadarinya bahwa hak asasi kita berbatasan dengan hak asasi orang lain merupakan kewajiban. Dengan demikian terdapat keseimbangan timbal balik, yakni kesadaran akan hak dan kewajiban.

Negara atau pemerintah menjamin dan mengatur pelaksanaan hak-hak asasi manusia itu, yaitu mengatur batas-batasnya dan mengatur bagaimana hak-hak itu dilaksanakan demi kepentingan bersama, demi kepentingan rakyat, dan demi kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, negara membina kesadaran kesatuan nasional dan tanggung jawab nasional.

Sebagai manusia pribadi, setiap warga negara mengemban pula kewajiban-kewajiban asasi, seperti meyakini dan mengamalkan agamanya. Kewajiban berbakti kepada bangsa dan negara, dan berbakti kepada orang tua, guru, serta kepada sesama manusia merupakan kewajiban luhur yang wajar dikembangkan dalam kehidupan manusia. Kesejahteraan yang serasi dalam masyarakat akan terwujud apabila terdapat keseimbangan dalam penunaian kewajiban-kewajiban itu.

Baca juga: Sejarah HAM di Indonesia berdasarkan periodenya

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …