Skip to main content

Proses terjadinya peristiwa G.30.S/PKI

Pada hari Kamis malam, tanggal 30 September 1965 PKI mulai melaksanakan gerakan perebutan dengan nama Gerakan 30 September yang kemudian dikenal dengan singkatan G.30.S/PKI. Gerakan ini telah dipersiapkan oleh PKI beberapa tahun sebelumnya. Tujuan G.30.S/PKI adalah untuk merebut kekuasaan dan akan merubah dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

Cara-cara yang ditempuh antara lain mengadakan intimidasi terhadap lawan-lawan politiknya. Lawan-lawan politik praktis hampir tak berdaya, kecuali TNI Angkatan Darat, yang pimpinannya tetap dipegang oleh perwira-perwira Pancasilais.

Sebab itu para Jenderal Pancasialis ini dipandang oleh PKI sebagai musuh yang berat. Klimaks dari gerakan perebutan kekuasaan dari pemerintah yang syah ini, G.30.S/PKI mengadakan gerakan fisik/militer yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo, Komandan Batalyon atau Resimen Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal presiden.

Mereka mulai bergerak dengan mengadakan penculikan dan pembunuhan pada tanggal 1 Oktober 1965 waktu dini hari. Enam orang perwira tinggi dan segenap perwira pertama Angkatan Darat diculik ditempat kediamannya masing-masing. Kemudian dibunuh secara kejam diluar batas perikemanusiaan oleh anggota-anggota Pemuda Rakyat, Gerwani dan lain-lain ormas PKI yang telah menunggu di Lubang Buaya, sebuah desa yang terletak di sebelah selatan Pangkalan Udara Utama (Lanuma) Halim Perdana Kusumah, Jakarta.

Bersama-sama dengan para korban lainnya yang telah dibunuh ditempat kediaman mereka, jenasah dimasukkan ke dalam sebuah lubang sumur tua di desa tersebut. Yang menjadi korban pengkhianatan G.30.S/PKI di pusat ialah :
1. Letnan Jenderal Ahmad Yani
2. Mayor Jenderal R. Soeprapto
3. Mayor Jenderal Harjono Mas Tridarmo
4. Mayor Jenderal Suwondo Parman
5. Brigadir Jenderal Donald Izacus Pandjaitan
6. Brigadir Jenderal Soetojo Siswomiharjo
7. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean
8. Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun
9. Ade Irma Suryani

Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Komparteman Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata, yang sebenarnya menjadi sasaran utama dari gerakan 30 S PKI berhasil meloloskan diri dari usaha penculikan dan pembunuhan. Tetapi putri beliau Ade Irma Suryani Nasution tewas karena tembakan-tembakan para penculik.

Para Jenderal yang diculik dan berusaha dibunuh ini dituduh mengadakan Coup dengan pemerintah. Mereka menyebut ada "Dewan Jendral" yang akan mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno. Tetapi ternyata tuduhan ini tidak benar. Bahkan hanya untuk mengelabuhi pengkhianatan G.30.S/PKI itu sendiri.

G 30 S/PKI inilah yang sebenarnya mengadakan Coup terhadap Pemerintah yang syah. Ini terbukti setelah dapat menguasai 2 buah sarana komunikasi yang sangat vital yaitu Studio RRI Pusat Jakarta yang berada di Jl. Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi yang berada di Jl. Merdeka Selatan, Jakarta Pusat mengeluarkan pengumuman dan dekrit sebagai berikut :

1.Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965 pukul 07.20 WIB kemudian diulang pada jam 08.15 WIB mengeluarkan pengumuman bahwa Gerakan mereka ditujukan kepada Jendral-jendral anggota Dewan Jendral yang akan mengadakan coup terhadap Pemerintah.

2. Pada siang hari jam 13.00 WIB disiarkan sebuah dekrit tentang pembentukan selanjutnya "Dewan Revolusi adalah sumber segala kekuasaan dalam negara Republik Indonesia dan kegiatan sehari-hari diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari Komandan Gerakan 30 September yang juga merupakan Ketua dan wakil-wakil Ketua Dewan Revolusi".

3. Kemudian pada pukul 14.00 pengumuman berikutnya yaitu dikeluarkannya 2 buah keputusan dewan Revolusi, yaitu :
  • Pertama : Dewan Revolusi terdiri dari 45 orang. Ketuanya adalah Letnan Kolonel Soepardjo. Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sumardi dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas.
  • Kedua : Pengumuman tentang penghapusan pangkat jendral dan mengenai pangkat yang tertinggi dalam Angkatan Bersenjata yaitu Letnan Kolonel. Mereka yang berpangkat Letnan Kolonel harus menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi. Selanjutnya baru berhak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel. Sedangkan Bintara dan Tamtama ABRI yang ikut melaksanakan Gerakan 30 September pangkatnya dinaikkan satu tingkat dan yang ikut gerakan pembersihan Dewan Jendral pangkatnya dinaikkan 2 tingkat.

Pengkhianatan G.30.S yang didalangi oleh PKI ini ternyata sudah matang dipersiapkan dan tidak hanya di Jakarta saja. Di berbagai daerah PKI dan anggota-anggota ABRI yang telah dibina melakukan perebutan kekuasaan.

Di Yogyakarta
Tanggal 1 Oktober 1965 melalui RRI Yogya diumumkan telah terbentuk dewan Revolusi daerah Yogyakarta. Ketuanya Mayor Mulyono, kepala seksi Teritorial Korem 072/Yogyakarta. Komandan Korem 072, Kolonel Katamso dan Kepala Staf Korem 072 Letnan kolonel Sugiyono, masing-masing diculik dari rumah dan markas Korem 072 pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965.

Mereka dibawa ke Markas Batalyon "L" di desa Kentungan yang terletak di sebelah utara kota Yogyakarta dan selanjutnya dibunuh di sana.

Di Semarang
Kolonel Sukirman, asisten Intelejen Kodam VII/Diponegoro, setelah menguasai studio RRI Semarang mengumumkan pembentukan "Gerakan 30 September Daerah" yang dipimpinnya sendiri.

Di Wonogiri
Ibu kota sebuah Kabupaten yang terletak di sebelah selatan kota Solo ini juga dibentuk Dewan Revolusi daerah Wonogiri yang dikuasai oleh Bupati Wonogiri dengan dukungan Komandan Distrik Militer setempat.

Di Solo/Surakarta
Gerakan dilakukan oleh beberapa perwira dan anggora-anggota Brigade Infanteri VI yang melalui studio RRI Solo mengumumkan dukungan terhadap Gerakan 30 September. Kemudian walikota Solo Oetomo Ramelan, seorang tokoh PKI atas nama Front Nasional Solo menyiarkan pula dukungan terhadap gerakan 30 September.

Di tepian Bengawan Solo banyak korban-korban keganasan G.30.S/PKI. Di kota ini dahulu pada dasarnya memang merupakan basis PKI terkuat. Pengacauan, sabotase dan teror oleh massa PKI berlangsung terutama di daerah Solo, Klaten dan Boyolali. Kegiatan serupa juga dilakukan diberbagai daerah di Jawa timur dan Bali, banyak terjadi korban.

Sedang para pahlawan yang gugur, oleh pemerintah diangkat menjadi Pahlawan Revolusi dengan Surat Keputusan Presiden No.111/KOTI/1965. Jasa dan pengorbanannya diabadikan dalam Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya.

Baca juga: 10 gambar Pahlawan Revolusi

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …