Skip to main content

Sebelum keruntuhan Uni Soviet

Kelahiran Uni Soviet berawal dari Revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 yang dipimpin oleh Lenin. Sejak saat itu Soviet menganut komunisme sebagai satu-satunya ideologi dan pada tahun 1920 Lenin mengumumkan Komintern (Komunisme Internasional) yang artinya komunisme tidak saja berkembang di negara ini, tetapi juga berkembang di seluruh dunia.

Gerakan pembaruan
Pada dasarnya runtuhnya Uni Soviet merupakan akumulasi kebijakan pemerintah komunis Uni Soviet dari masa Lenin, Joseph Stalin, Georgy Malenkov, Nikita Khrushchev, Leonid Bruznev, Yury Andropov hingga Konstantin Chermenko. Semua kebijakan pemerintah memusatkan kepada partai komunis dan rakyat tidak mempunyai hak dalam pemerintahan.

Pada tanggal 11 Maret 1985, ketika Mukhail Gorbachev terpilih sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis dan presiden, Uni Soviet menghadapi masalah perekonomian. Apabila masalah ini dibiarkan maka akan mempengaruhi kekuatan politik dan militer. Akibatnya Uni Soviet akan ketinggalan dalam percaturan politik internasional. Untuk mengejar ketinggalan tersebut, Uni Soviet melakukan pembaruan baik di bidang politik maupun ekonomi.

Sejak memegang pemerintahan, Gorbachev mulai merencanakan perubahan politik. Hal pertama yang dilakukan Gorbachev adalah mengangkat pembantunya dari kalangan politisi yang masih muda dan energik. Kemudian Gorbachev mengadakan perubahan atas struktur kekuasaan yang diikuti dengan pengambilan tindakan terhadap orang-orang yang korupsi dan tidak berkompeten di bidangnya.

Gorbachev berpendapat bahwa hubungan dengan dunia luar sangat diperlukan untuk mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Oleh karena itu, pada tahun 1987 Gorbachev mengumandangkan politik demokrasi, pembaruan dan keterbukaan yang dikenal dengan politik glasnost dan perestroika.

Gorbachev menulis buku yang berjudul "Perestroika : New Thinking for Our Country and World". Adapun tujuan penulisan buku tersebut adalah untuk menjelaskan konsep pembaruannya, yaitu Glasnost dan Perestroika.

Glasnost (keterbukaan)
Glasnost berasal dari bahasa Rusia yang berarti keterbukaan. Glasnost merupakan aspek kunci dari kebijakan yang diperkenalkan oleh Gorbachev tahun 1985 untuk mengubah dan merevitalisasi berbagai sistem di Uni Soviet.
Tujuan Glasnost adalah :
1. Mencoba memulihkan kepercayaan rakyat.
2. Menjadikan rakyat sebagai unsur checks and balances.

Perestroika (Restrukturisasi)
Perestroika adalah restrukturisasi di berbagai bidang. Perestroika dalam bidang politik terlihat dalam UUD baru yang dibentuk pada tahun 1988. Isi UUD tersebut antara lain mengenai pemilihan umum secara terbuka. Pemilu ini terwujud melalui kampanye yang berlangsung pada tahun 1989 ketika memilih Dewan Perwakilan Rakyat.

Isi konsep perestroika, antara lain sebagai berikut :
  1. Membentuk lembaga legislatif baru yang dua pertiga dari anggotanya dipilih secara demokratis melalui suara terbanyak.
  2. Membentuk lembaga eksekutif kepresidenan.
  3. Mengakhiri peran sentral dari Partai Komunis.
  4. Membuat undang-undang mengenai pembentukan firma bisnis dan mengizinkan perusahaan negara menjual hasil produksi ke pasar bebas.
  5. Membuat undang-undang Joint Ventures yang mengizinkan perusahaan asing untuk memiliki perusahaan-perusahaan nasional Soviet.

Perestroika juga diterapkan Gorbachev dalam bidang ekonomi. Dalam bisang ekonomi, reskontrukturisasi dilakukan dengan cara mengurangi kekuasaan ekonomi yang terpusat dan membuka kesempatan yang lebih besar kepada sektor swasta bahkan sampai ke tingkat lokal.

Pada awal tahun 1990, Gorbachev mulai membuka kesempatan bagi kepimilikan harta secara pribadi. Hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan paham komunisme yang mengharuskan hak kepemilikan pribadi.

Reformasi dalam bidang ekonomi ini mendapatkan perlawanan dari kaum konservatif para birokrat. Mereka berusaha mencegah pengimplementasiannya secara sistematis. Perestroika dalam bidang ekonomi ini tidak berjalan dengan baik. Kesalahan managemen dan korupsi yang merajalela menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, masyarakat tidak mampu menjalankan suatu usaha dengan baik, padahal kebijakan ekonomi baru membuka lebar-lebar bagi swasta untuk mengambil bagian dalam perekonomian.

Baca juga: Sejarah tentang negara Uni Soviet

Selanjutnya : Ujian bagi Gorbachev

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …