Skip to main content

Undang undang warna kulit di Afrika Selatan

Istilah apartheid pertama kali digunakan oleh orang-orang keturunan Belanda yang lahir di Afrika Selatan. Kata "apartheid "  berarti pemisahan, yaitu politik rasial yang dilakukan oleh pemerintahan minoritas kulit putih di Afrika Selatan terhadap mayoritas kulit hitam (penduduk asli) dalam segala hak dan persamaan yang menempatkan minoritas kulit putih sebagai golongan kelas satu.

Politik apartheid atau disebut juga politik "rasialisme" dijalankan Afrika Selatan selama 40 tahun, terhitung sejak tahun 1950 dan berakhir pada tahun 1990-an. Politik ini dilaksanakan sejak masa pemerintahan Daniel Francois Malan (1948-1954).

Kawasan Afrika Selatan sejak abad ke-15 sudah disinggahi oleh bangsa Eropa, seperti Inggris, Belanda, Spanyol dan Portugis. Pada tahun 1952 Jan Anthony van Riebeeck dan sembilan puluh orang lainnya mendarat di Afrika Selatan dan menetap di kawasan itu. Mereka terkenal dengan sebutan "Bangsa Boer". Dengan menetapnya bangsa Belanda di Afrika Selatan ini menimbulkan masalah diskriminasi rasial.

Kedatangan bangsa Belanda diikuti oleh bangsa Inggris. Kedatangan Inggris mengakibatkan terjadinya Perang Boer pada tahun 1899-1902 antara Inggris dan penduduk keturunan Belanda. Perang Boer dimenangkan oleh pihak Inggris dan berhasil menguasai Afrika Selatan.

Kemudian bangsa Boer mengundurkan diri ke utara dan melahirkan dua negara Boer di Afrika Selatan, yaitu Orange Free State dan Transvaal. Sedangkan Inggris mendirikan negara Cape Town dan Natal.

Walaupun telah mendirikan negara, pertentangan antara bangsa Boer dan Inggris terus berlangsung. Akhirnya keempat negara berhasil dipersatukan oleh Inggris dan dijadikan negara yang berstatus dominion (persemakmuran). Negara tersebut diberi nama Uni Afrika Selatan dengan Presiden pertamanya Hendrik Verwoed.

Pemrintah Afrika Selatan di bawah Hendrik Verwoed menjalankan politik perbedaan warna kulit atau apartheid dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan warga kulit hitam. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut :
  1. Mengeluarkan undang-undang pertanahan yang melarang warga kulit hitam membeli tanah di luar wilayah pemukimannya.
  2. Membentuk pemukiman khusus bagi warga kulit hitam yang dinamakan homeland.
  3. Semua orang kulit hitam mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing.
  4. Mengeluarkan undang-undang yang melarang perkawinan campuran antara warga kulit putih dan kulit hitam.
  5. Membatasi partisipasi politik warga kulit hitam.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …