Skip to main content

Dampak positif dan negatif tanam paksa

Tanam paksa VOCIstilah tanam paksa berasal dari bahasa Belanda, yaitu "cultuur stelsel". Pencetusan ide dan pelaksanaan tanam paksa di Indonesia yaitu Johannes Van den Bosch, seorang gubernur jenderal Belanda pada tahun 1830 sampai 1833. Penyebab dilaksanakannya tanam paksa di Indonesia adalah sebagai berikut :
  1. Pemerintah Belanda banyak mengeluarkan biaya untuk berperang melawan Pangeran Diponegoro, Perang Padri, dan perang di berbagai daerah.
  2. Pemerintah Belanda dililit hutang luar negeri sehingga perlu biaya besar untuk membayarnya.

Dalam tanam paksa diterapkan aturan-aturan yang tentunya dimaksudkan untuk menguntungkan pihak belanda. Belanda menerapkan 7 aturan pokok tanam paksa, selengkapnya baca di artikel sejarah : 7 Ketentuan pokok tanam paksa (Cultuurstelsel).

Pelaksanaan tanam paksa di Indonesia diserahkan kepada pamong praja, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh pegawai-pegawai bangsa Belanda. Pelaksana dan pengawas memperoleh semacam upah yang disebut cultuur procenten.

Gambar ilustrasi tanam paksa
Gambar ilustrasi tanam paksa

Besarnya upah tergantung dari persentase hasil tanaman yang dapat dikumpulkan dan diserahkan. Semakin banyak hasil yang dikumpulkan dan diserahkan, maka semakin besar pula persentase yang mereka dapatkan.

Akibatnya, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan persentase yang besar. Cara-cara kotor inilah yang merupakan penyebab dan dari adanya penyimpangan pelaksanaan sistem tanam paksa.

Dalam pelaksanaan sistem cultuur stelsel terjadi berbagai penyimpangan, diantaranya sebagai berikut:
1. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga dan waktunya untuk tanaman berkualitas ekspor sehingga tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang.
2. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan.
3. Jatah tanah untuk tanaman berkualitas ekspor melebihi seperlima dari lahan garapan.
4. Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib tetap dikenal pajak tanah.
5. Setiap kelebihan hasil panen tidak dikembalikan lagi kepada petani.
6. Kegagalan panen tanaman wajib tetap menjadi tanggung jawab rakyat.


Tanam paksa VOC
Pelaksanaan sistem tanam paksa memberikan dampak bagi rakyat Indonesia, baik positif maupun negatif. Dampak positif dan negatif cultuur stelsel (tanam paksa) adalah sebagai berikut :
Dampak positif
1. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru.
2. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor.

Dampak negatif
1. Kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan.
2. Beban pajak yang berat.
3. Pertanian khususnya padi, banyak mengalami kegagalan panen.
4. Kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat, seperti di Cirebon tahun 1843, sebagai akibat dari pemungutan pajak tambahan dalam bentuk beras, serta di Demak tahun 1848 dan di Grobogan tahun 1849 sampai 1850 sebagai akibat dari kegagalan panen.
5. Jumlah penduduk Indonesia mengalami penurunan.

Baca juga artikel yang membahas tentang tanam paksa (Cultuurstelsel) di bawah ini:

Itulah dampak Tanam Paksa VOC yang ternyata tidak hanya berdampak negatif, namun juga ada manfaatnya bagi kemajuan rakyat Indonesia.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …