Skip to main content

Kedudukan dan kehidupan wanita masa kolonial

Sebelum kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, kaum wanita  Indonesia dibelenggu dengan aturan-aturan tradisi dan adat yang cenderung membatasi peran mereka dalam kehidupan masyarakat. Kaum perempuan Indonesia lebih banyak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pelayan suami di rumah.

Perempuan pada waktu itu tidak mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan. Pendidikan yang mereka peroleh hanya terbatas pada usaha untuk mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu. Kaum perempuan Indonesia juga tidak memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri.

Kedatangan bangsa Barat dengan kebudayaannya, sedikit banyak membuka mata beberapa kalangan di Indonesia, terutama kaum priyayi terpelajar untuk melakukan modernisasi. Kualitas dan gaya hidup kaum Barat, termasuk kaum wanita yang menjunjung tinggi kebebasan terlihat begitu kontras dengan kualitas dan gaya hidup pribumi yang begitu terikat akan trafisi dan adat. Hal ini menyadarkan kaum terpelajar akan keterbelakangan dan kekolotan masyarakat dan kaum perempuan di Indonesia.

Foto RA Kartini
Gambar RA Kartini

Pergerakan emansipasi wanita dipelopori oleh R.A. Kartini, Dewi Sartika dan Maria Walanda Maramis. Pergerakan emansipasi wanita pada intinya ingin mencapai persamaan derajat antara pria dan wanita. Dengan dibukanya sekolah model Barat dan adanya kesempatan bagi warga pribumi untuk sekolah, menimbulkan aspirasi-aspirasi untuk mengadakan inovasi dan modernisasi.

Ada dua jenis gerakan perempuan pada masa-masa awal abad XX, yaitu organisasi lokal kedaerahan dan organisasi keagamaan. Putri Mahardika merupakan organisasi keputrian tertua yang merupakan bagian dari Budi Utomo.

Organisasi Putri Mahardika dibentuk pada tahun 1912. Tujuannya adalah memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan pada gadis pribumi dalam menuntut pelajaran dan menyatakan pendapat di muka umum

Untuk memperbaiki hidup perempuan, Putri Mahardika memberikan beasiswa dan menerbitkan majalah bulanan. Adapun tokoh-tokohnya yaitu : R.A. Sabarudin, R.A. Sutinah Joyopranoto, Rr. Rukmini dan Sadikin Tondokusumo.

Setelah Putri Mahardika, maka lahirlah berbagai organisasi perempuan lain, baik yang dibentuk sendiri oleh kaum wanita maupun organisasi yang beranggotakan kaum pria.
Organisasi tersebut antara lain :
1. Pawiyatan Wanita di Malang tahun 1915.
2. Pencintaan Ibu Kepada Anak Turunannya (PIKAT) pada tahun 1917.
3. Purborini di Tegal tahun 1917.
4. Aisyah di Jogjakarta tahun 1918.
5. Perempuan Susilo di Pemalang tahun 1918.

Baca juga: Kebijakan pemerintah kolonial terhadap kehidupan agama

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …