Skip to main content

7 kebijakan ekonomi liberal zaman kalasakti

Setelah keadaan ekonomi Indonesia kocar-kacir pada masa demokrasi liberal, pemerintah berusaha memperbaikinya. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian negara waktu itu dengan menerapakan kebijakan-kebijakan, di antaranya sebagai berikut :

1. Gunting Syarifuddin
Kebijakan gunting Syarifuddin adalah pemotongan nilai uang. Tindakan keuangan ini dilakukan pada tanggal 20 maret 1950 dengan cara memotong semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan keuangan ini dilakukan pada masa pemerintahan RIS oleh menteri keuangan waktu itu, Syarifuddin Prawiranegara.

Gambar Mata uang zaman ekonomi liberal
Gambar ilustrasi Mata uang zaman ekonomi liberal

2. Program Benteng (Benteng Group)
Gagasan program benteng dituangkan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo dalam program kabinet Natsir (September-April 1951). Pada saat itu, Sumitro menjabat sebagai menteri perdagangan. Selama tiga tahun (1950-1953). lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program benteng ini.

Akan tetapi, tujuan dari program ini tidak dapat dicapai dengan baik, karena para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan perusahaan nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.

Kegagalan program benteng menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Walaupun dilanda krisis moneter, namun menteri keuangan pada pada masa kabinet Sukiman, Jusuf Wibisono masih memberikan bantuan kredit, khususnya kepada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah.

Dengan memberikan bantuan tersebut, diharapkan masih terdapat pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

3. Nasionalisasi de Javasche Bank
Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Nasionalisasi de Javasche Bank. Kemudian berdasarkan keputusan-keputusan pemerintah RI No. 122 dan 123, tanggal 12 Juli 1951 pemerintah memberhentikan Dr. Houwink sebagai Presiden De Javasche Bank dan mengangkat Syarifuddin Prawiranegara sebagai presiden penggantinya.

Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

4. Sistem ekonomi Ali-Baba
Sistem ini diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadikusurjo, menteri perekonomian dalam Kabinet Ali Satroamijoyo I. Dalam sistem ini Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha nonpribumi.

Dalam kebijakan Ali-Baba, pengusaha nonpribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Selanjutnya pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional dan memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.

Program ini tidak dapat berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga banyak dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

5. Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, dikirimkan suatu delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Misi yang dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung pada tanggal 7 Januari 1956 ini akhirnya dicapai kesepakatan sebagai berikut :
  • Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
  • Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
  • Hubungan Finek didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.
Namun, karena pemerintah Belanda tidak mau menandatangani persetujuan ini, maka pemerintah RI mengambil langkah sepihak. Pada tanggal 13 Pebruari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak.

Hal ini dimaksudkan untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sebagai tindak lanjut dari pembubaran tersebut, pada tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB.

Akibatnya, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda tersebut.

6. Rencaran Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah membentuk badan perencanaan pembangunan nasional yang disebut biro perancang negara. Ir. Djuanda diangkat sebagai menteri perancang nasional.

Pada bulan Mei 1956, biro ini berhasil menyusun rencana pembangunan lima tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961. Rancana undang-undang tentang rencana pembangunan ini disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958.

Pembiayaan RPLT ini diperkirakan mencapai 12,5 miliar rupiah. Namun sayang, RPLT tidak dapat berjalan dengan baik karena disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  • Adanya depresi ekonomi Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
  • Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
  • Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakannya masing-masing.

7. Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)
Ketegangan antara pusat dan daerah pada masa Kabinet Djuanda untuk sementara waktu dapat diredakan dengan diadakannya musyawarah nasional pembangunan (Munap). Ir. Djuanda sebagai perdana menteri memberikan kesempatan kepada Munap untuk mengubah rencana pembangunan itu agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang.

Akan tetapi, rencana pembangunan ini tidak dapat berjalan dengan baik, karena menemukan kesulitan dalam menemukan prioritas. Selain itu, ketegangan politik yang tak bisa diredakan juga mengakibatkan pecahnya Pemberontakan MMC, PRRI dan Permesta.

Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, diperlukan biaya yang sangat besar, sehingga meningkatkan defisit. Sementara itu, ketegangan politik antara Indonesia dengan Belanda menyangkut Irian Barat juga memuncak menuju konfrontasi bersenjata.

Baca juga: Ekonomi Liberal zaman Kalasakti

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …