Skip to main content

Zaman Kalabendu (zaman reformasi)

Tahapan keempat dari perkembangan Indonesia adalah apa yang oleh Jayabaya disebut Kalabendu. Kala berarti zaman dan bendu berarti marah. Sehingga arti kalabendu adalah suatu zaman dimana orang mudah marah, saling memaksakan kehendak, dan melakukan berbagai tindakan kekerasan. Jayabaya mengartikan zaman kalabendu ini dengan zaman yang dipenuhi oleh bentrokan.

Jika direlevansikan dengan era reformasi maka apa yang diramalkan Jayabaya itu benar. Sebab, era reformasi lahir dari pemberontakan rakyat terhadap penguasa yang pada waktu itu adalah Orde Baru. Pada masa orde baru, keberhasilan pembangunan tidak merata, sehingga kemajuan Indonesia hanya semu belaka.

Ada kesenjangan yang sangat dalam antara yang kaya dan miskin. Rakyat mengetahui bahwa hal ini disebabkan cara-cara mengelola negara yang tidak sehat dengan ditandai merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Zaman Kalabendu (zaman reformasi)

Protes dan kritik masyarakat sering dilontarkan, namun pemerintah orba seolah-olah tidak melihat dan mendengar. Bahkan masyarakat yang tidak setuju pada kebijaksanaan pemerintah selalu dituduh sebagai PKI, subversi dan sebagainya.

Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia dilanda krisis ekonomi, harga-harga mulai membumbung tinggi sehingga daya beli rakyat sangat lemah, dan masyarakat pun semakin menjerit, terlebih banyak perusahaan yang terpaksa melakukan PHK karyawannya.

Diperburuk lagi dengan kurs rupiah terhadap dolar yang sangat rendah. Salah satu penyebab krisis ini adalah adanya utang luar negeri yang sangat besar. Terhitung bulan Pebruari 1998, tercatat hutang swasta nasional 73.962 militer dolar AS ditambah utang pemerintah 63.462 miliar AS.

Jadi utang seluruhnya mencapai 137.424 miliar dolar AS. Data ini diperoleh dari pernyataan ketua Tim Utang-Utang Luar Negeri Swasta (HLNS). Radius Prawiro, sesuai sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK) yang dipimpin oleh Presiden di Bina Graha pada 6 Pebruari 1998.

Perdagangan luar negeri semakin sulit, karena barang dari luar negeri menjadi sangat mahal. Mereka tidak percaya kepada importir Indonesia yang dianggap tidak akan mampu membayar barang dagangannya.

Hampir semua negara tidak mau menerima letter of credit (L/C) dari Indonesia. Hal ini disebabkan sistem perbankan di Indonesia yang tidak sehat, karena kolusi dan korupsi. Di tambah lagi dengan fakta bahwa masa Orde Baru dipenuhi dengan korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia.

Walaupun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ini telah merugikan banyak pihak, termasuk negara, tapi tidak dapat dihentikan karena di belakangnya ada suatu kekuatan yang tidak tersentuh hukum.

Di sinilah para mahasiswa, dosen, dan rakyat mulai berani mengadakan demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah. Setiap hari, mahasiswa dan rakyat mengadakan demonstrasi yang mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998, di masyarakat dengan berani meneriakkan reformasi bidang politik, ekonomi, dan hukum.

Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto berupaya untuk memperbaiki program Kabinet Pembangunan VII dengan mengganti nama menjadi Kabinet Reformasi, namun tidak mendapat tanggapan rakyat. Pada hari berikutnya, tanggal 21 Mei 1998, dengan berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto terpaksa menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Presiden Prof. DR. B.J. Habibie.
Mengenai bagaimana pemerintahan setelah Presiden Soeharto lengser bisa di baca di artikel : Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Dengan demikian, peralihan kepemimpinan di Indonesia dari Orde Baru ke reformasi terjadi melalui sebuah pemberontakan rakyat. Setelah itu, seperti ramalan Jayabaya, di tengah situasi pelik, muncul Satrio Wirang yang mengarahkan Indonesia ke jalan yang benar.

Satrio Wirang artinya tokoh yang sering terlunta-lunta akibat pemerintahan dahulu atau sebelumnya. Namun kemudian ia bangkit sebagai pemimpin. Agaknya Satri Wirang yang dimaksudkan Jayabaya itu adalah pemimpin Indonesia setelah Orde Baru.
Baca juga: Kronologi reformasi indonesia tahun 1998

Namun sampai saat ini Indonesia masih belum lepas dari jerat utang luar negeri. Indonesia masih membutuhkan dan menunggu datangnya Satrio Wirang yang sesungguhnya, yang dapat mengembalikan Indonesia ke jalan lurus dan membawa kesejahteraan bagi negara dan bangsa.
Selanjutnya tahapan kelima : Zaman Kalasubha (zaman sukaria)

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …