Skip to main content

Perkembangan radio sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia

Perkembangan radio sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Perkembangan radio di Indonesia mengalami kemunduran pada masa pendudukan Jepang, karena pemerintahan Jepang mengatur siaran radio secara ketat. Penyelenggaraan radio siaran diatur oleh jawatan khusus bernama Hoso Kanri Kyoku yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Pada saat itu, semua radio siatan diarahkan untuk kepentingan militer Jepang.

Meskipun demikian, dalam bidang kebudayaan dan kesenian mengalami kemajuan yang pesat. Rakyat mendapat banyak kesempatan untuk mengembangkan kebudayaan dan kesenian. Hal ini berakibat munculnya seniman-seniman pencipta lagu Indonesia baru.

Perkembangan radio sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia

Perkembangan radio sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia
Perkembangan radio pada awal kemerdekaan Indonesia ditandai dengan belum terorganisasinya radio siaran dengan baik. Oleh karena itu, orang-orang yang berkecimpung di bidang radio menganggap penting untuk membuat organisasi radio siaran dari seluruh Jawa berkumpul di Jakarta untuk membicarakan masalah tersebut.

Pada tanggal 11 September 1945 di Jakarta diadakan rapat yang dipimpin oleh Abdurrahman Saleh dengan hasil rapat sebagai berikut :
1. Menetapkan tanggal 11 September 1945 sebagai hari berdirinya RRI.
2. Semua yang hadir menyatukan diri sebagai pegawai RRI.
3. Pusat RRI di Jakarta.
4. Abdurrahman Saleh dipilih sebagai pemimpin umum RRI.
5. Cabang RRI yang pertama adalah Jakarta, Bandung, Surakarta, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Malang, dan Surabaya.
6. Semboyan RRI adalah "sekali di udara tetap di udara".

Pada awal berdirinya RRI memiliki delapan stasiun yang terdapat di delapan kota di Jawa. Melalui siaran RRI inilah segala kegiatan politik pada masa revolusi fisik disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia, sehingga datang pengakuan atas kedaulatan Republik Indonesia dari negara-negara lain. Hal ini menunjukkan betapa efektifnya media massa elektronik khususnya radio dalam menjalankan pesan-pesan komunikasinya.

Selain RRI, diselenggarakan pula siaran radio oleh pihak swasta. Dalam hal ini suatu badan hukum yang memiliki perangkat teknis elektronika yang sering disebut sebagai pemancar radio. Dalam perkembangan selanjutnya, pertumbuhan radio-radio nonpemerintah semakin banyak jumlahnya sehingga perlu diimbangi dengan usaha-usaha pembinaan.

Pada tahun 1970 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Siaran Nonpemerintah yang isinya : "bahwa radio siaran nonpemerintah harus berfungsi sosial, yaitu sebagai alat pendidikan, penerangan, dan hiburan".

Sampai dengan tahun 1974 tercatat di seluruh Indonesia sebanyak 330 stasiun radio siaran nonpemerintah yang kemudian dikenal sebagai radio swasta niaga. Pada tahun 1980-an jumlah radio siaran nonpemerintah meningkat menjadi 405 stasiun dan jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Stasiun radio siaran swasta niaga yang semakin lama semakin banyak tersebut menyadari pentingnya kedudukan dan fungsinya di masyarakat. Sejak tahun 1974, siaran radio swasta niaga berhimpun dalam suatu wadah yang disebut dengan PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia.

Pada tahun 1984, RRI mendapat penghargaan dari The Population Institute (Lembaga Kependudukan) yang berpusat di Washington. Karena siaran sandiwara tersebut tentang masalah keluarga berencana (KB).

Manfaat siaran radio dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu sebagai media informasi, media hiburan, menyiarkan suatu peristiwa secara langsung dan cepat, alat penyuluhan kepada masyarakat secara langsung, media untuk mempertahankan budaya daerah, dan perubahan sosial.

Baca juga: Sejarah masuknya radio ke Indonesia

Demikian Perkembangan radio sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, semoga menjadi catatan sejarah anda.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …