Skip to main content

Perumusan dan pengesahan teks Proklamasi kemerdekaan Indonesia

Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia semula direncanakan Soekarno-Hatta sesuai dengan langkah yang ditetapkan oleh Jepang, namun sikap Soekarno-Hatta berubah setelah bertemu dengan pemuka Jepang di Jakarta.

Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Mayor Jenderal Nishimura
Perumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, di Jalan Imam Bonjol No. 1 (Sekarang Perpustakaan Nasional, Depdiknas). Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta tempat Ahmad Subarjo bekerja sebagai stafnya.

Sebelum ke rumah Laksamana Maeda, Soekarno-Hatta terlebih dahulu menemui Kepala Pemerintahan Umum (Sumobuco), bernama Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikap Nishimura mengenai rencana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Soekarno-Hatta ditemani oleh Laksamana Maeda bersama Shegetada Nishijima, Tomegoro Yoshizumi dan Miyoshi sebagai penerjemah. Nishimura ternyata tidak berani mengizinkan adanya rapat PPKI dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia karena takut disalahkan oleh Sekutu.

Nishimura bersikeras memelihara status quo di Indonesia sesuai dengan garis kebijakan Sekutu. Nishimura melarang kegiatan dalam bentuk apapun termasuk rapat PPKI dan proklamasi kemerdekaan. Karena tidak adanya kesepahaman tersebut, meyakinkan Soekarno-Hatta untuk melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia walaupun tidak disetujui oleh Jepang.

Perumusan konsep Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Setelah Soekarno-Hatta bertemu dengan Nishimura dan yakin bahwa dia tidak menyetujui pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kemudian mereka bergegas ke rumah Laksamana Maeda.

Di rumah Laksamana Maeda telah berkumpul para anggota PPKI dan para golongan pemuda. Kemudian terjadilah peristiwa bersejarah berupa perumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Teks Proklamasi dirumuskan di ruang makan oleh Ir. Soekarno, MOh. Hatta, dan Ahmad Subarjo serta disaksikan oleh Sukarni, B.M. Diah, dan Sudiro.

Soekarno menuliskan konsep pada secarik kertas dan kemudian disempurnakan dengan pendapat Moh. Hatta dan Ahmad Subarjo. Tulisan ini bisa dilihat di artikel Teks Proklamasi tulisan tangan Bung Karno. Konsep teks proklamasi kemerdekaan terdiri atas dua kalimat, yaitu kalimat pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, dan pada kalimat kedua merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan (transfer of sovereignity).

Menjelang subuh, naskah proklamasi berhasil diselesaikan, kemudian Soekarno membuka pertemuan dengan peserta rapat. Naskah dibacakan di hadapan peserta rapat di ruang depan sekitar pukul 04.00 WIB.

Pengesahan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia
Setelah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno, terjadi perdebatan mengenai siapa yang harus menandatangani teks proklamasi tersebut. Oleh Soekarno diusulkan agar ditandatangani oleh yang hadir seperti pada deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat.

Namun, usul tersebut ditentang oleh golongan pemuda yang tetap menganggap golongan tua sebagai kolabotaror (orang yang bekerja sama dengan musuh). Kemudian Sukarni mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan benar-benar bersih dari pengaruh Jepang, maka teks proklamasi tersebut agar ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Usulan ini berdasarkan alasan bahwa kedua tokoh tersebut telah diakui sebagai pemimpin utama rakyat Indonesia. Usul Sukarni ini disetujui oleh seluruh para hadirin.

Setelah mendapat persetujuan isi serta siapa yang menandatangani, teks tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Malik dengan beberapa perubahan yang kemudian ditandatangani Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Perumusan dan pengesahan teks Proklamasi kemerdekaan Indonesia

Selanjutnya baca juga : Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Perubahan tersebut pada tulisan "tempoh" diganti menjadi "tempo", tulisan "wakil-wakil bangsa Indonesia" diganti menjadi "atas nama bangsa Indonesia", dan tulisan "Djakarta, 17 - 08 - 45" diganti menjadi "Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 1905".

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …