Skip to main content

Berakhirnya kekuasaan Raffles di Indonesia

Pada masa pemerintahan Janssens, kedudukan dan kekuatan Inggris di Indonesia semakin kuat dan makin dekat untuk menguasai Pulau Jawa. Namun Janssens tidak mampu menghadapi serangan Inggris dan menyerah di daerah Tuntang (saat ini termasuk wilayah Semarang). Penyerahan kekuasaan Belanda kepada Inggris ditandai dengan Kapitulasi Tuntang pada tahun 1811 oleh kedua pihak

Persetujuan Tuntang berisi 3 hal, adapun apa isi dari Kapitulasi Tuntang selengkapnya silahkan baca VOC bangkrut dan Kapitulasi Tuntang

Inggris resmi berkuasa atas wilayah Indonesia. Pemerintahan Inggris di Indonesia dipimpin oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Raffles mengeluarkan kebijakan sistem pajak tanah atau dalam bahasa Inggris Landrent System, atau disebut juga sistem sewa tanah, atau Landelijh Stelsel.

Raffles menerapkan 3 asas untuk sistem sewa tanah, adapun 3 asas selengkapnya silahkan baca di artikel sejarah 3 asas Raffles jaman pendudukan Inggris di Indonesia

Sistem sewa tanah yang dicetuskan oleh Raffles ternyata sulit untuk dilaksanakan, bahkan boleh dikatakan mengalami. Adapun faktor penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah di Indonesia ada 3, yaitu sebagai berikut :
  1. Pemerintahan kolonial Inggris mengalami kesulitan untuk menentukan jumlah pajak bagi tiap pemilik tanah. Untuk menentukan pajak, harus diadakan pengukuran tanah dan harus diadakan penelitian kesuburan tanah.
  2. Pajak tanah harus dibayar dengan uang. Pada masa itu, masyarakat pedesaan di Indonesia manusia masih merupakan masyarakat tertutup dan belum mengenal peredaran uang.
  3. Kepemilikan tanah masih bersifat tradisional, yaitu berdasarkan adat.

Penjajahan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama, karena di Eropa terjadi perubahan situasi. Belanda dan Inggris kemudian mengadakan perjanjian kembali pada tahun 1814. Perjanjian tersebut di kenal dengan nama "Perjanjian London 1814" atau tepatnya Anglo-Dutch Treaty of 1814.

Dalam konvensi tersebut menyatakan bahwa Belanda akan menerima kembali daerah jajahan yang dahulu diserahkan kepada Inggris sebagaimana isi Kapitulasi Tuntang tahun 1811.

Selengkapnya tentang peralihan kekuasaan dari Belanda ke Inggris silahkan baca di artikel 5 langkah kontroversial Daendels

Sedangkan serah terima kekuasaan antara Inggris dan Belanda kembali dilakukan pada tahun pada tahun 1816. Sejak tahun itu pemerintah Hindia Belanda mulai berkuasa kembali di Indonesia.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …