Skip to main content

Tentang Cultuurstelsel dan Trias van Deventer

Pada tahun 1830, pemerintah Hindia Belanda (Indonesia) mengalami kesulitan keuangan. Pemerintah Belanda sendiri tidak dapat membantu karena juga sedang mengalami hal yang sama. Adapun sebab-sebab utama kesulitan keuangan yang dialami pemerintah Hindia Belanda dan negeri Belanda ada 2 yaitu sebagai berikut :
  1. Pemerintah Hindia Belanda banyak mengeluarkan biaya perang untuk menghadapi perlawanan rakyat Indonesia, terutama Perang Diponegoro yang terjadi dari tahun 1825 sampai 1830. Mengenai perang Diponegoro selengkapnya bisa di baca pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830
  2. Pemerintah di negeri Belanda banyak mengeluarkan biaya perang untuk menghadapi pemberontakan Belgia.
Foto Johannes van den Bosch
Johannes van den Bosch

Untuk mengatasi kesulitan keuangan, Johannes van den Bosch mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar produksi tanaman ekspor di Indonesia ditingkatkan. Caranya dengan melaksanakan Cultuurstelsel.

Cultuurstelsel inilah yang kemudian oleh bangsa Indonesia dinamakan Tanam Paksa. van den Bosch menjamin bahwa hasilnya akan dapat menolong keuangan Belanda saat itu. Usulan tersebut akhirnya disetujui pemerintah Belanda.

Namun, tanam paksa di Indonesia memiliki ketentuan-ketentuan pokok yang tercantum dalam Staatblad (Lembaran Negara Tahun 1843, No. 22).

Adapun isi ketentuan tanam paksa ada 7 yang dapat anda baca di artikel sejarah 7 Ketentuan pokok tanam paksa

Tanam paksa mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Tetapi meski demikian, selain berdampak negatif bagi rakyat Indonesia juga memberikan nilai positif yang secara tidak langsung menambah pengetahuan bagi rakyat yang waktu itu masih bodoh.

Selengkapnya tentang ini dapat anda baca di artikel Dampak positif dan negatif tanam paksa

Kemelaratan dan kesengsaraan yang diderita oleh rakyat Indonesia mengundang berbagai kecaman dari para pendukung liberalisme. Tokoh yang menentang pelaksanaan Tanam Paksa di tanah jajahan adalah Baron van Hoevell, E.F.E. Douwes Dekker (Multatuli) yang menulis buku Max Havelaar, dan Fransen van der Putte yang menulis Suiker Contracten. Akhirnya pemerintah Belanda menghapuskan sistem Tanam Paksa di Indonesia meskipun secara berangsur-angsur.

Salah satu orang dari kaum sosialis Belanda yang mencetuskan gagasan politik etis adalah van Deventer. Pada tahun 1899, Conrad Theodore van Deventer mengemukakan pendapat bahwa Belanda berutang budi kepada Indonesia yang telah memberikan keuntungan besar sekali.

Hutang budi tersebut harus dibalas dengan memajukan Indonesia melalui pengajaran, pengairan dan pemindahan penduduk yang sering juga disebut edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Pendapat van Deventer dikenal dengan nama Trias van Deventer, Namun, ternyata politik etis tersebut tidak untuk kepentingan rakyat Indonesia, tetapi untuk kepentingan pemerintah Kolonial Belanda sendiri.

Selengkapnya tentang politik etis yang disebut Trias van Deventer silahkan baca di artikel Politik kolonial pada peralihan abad ke 1920

Baca juga artikel yang membahas tentang tanam paksa (Cultuurstelsel) di bawah ini:

Demikian pembahasan mengenai Tentang Cultuurstelsel dan Trias van Deventer, semoga menjadi catatan sejarah nasional kita sebagai bangsa Indonesia

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …