Skip to main content

Peran dan kebijakan kenegaraan Abu Bakar sebagai khalifah

Sepak terjang pola pemerintahan Abu Bakar dapat dipahami dari pidatonya ketika ia diangkat menjadi khalifah. Secara lengkap pidatonya sebagai berikut :

"Wahai manusia, sungguh aku telah memangku jabatan yang kamu percayakan, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku melaksanakan tugasku dengan baik, bantulah aku, dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan kedustaan adalah suatu pengkhianatan.

Orang yang lemah di antara kamu adalah orang kuat bagiku sampai aku memenuhi hak-haknya, dan orang kuat di antara kamu adalah lemah bagiku hingga aku mengambil haknya, Insya Allah. Janganlah salah seorang dai kamu meninggalkan jihad. Sesungguhnya kaum yang tidak memenuhi panggilan ini maka Allah akan menimpakan atas mereka suatu kehinaan.

Patuhlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya, sekali-kali janganlah kamu menaatiku. Dirikanlah shalat, semoga Allah merahmati kamu".

Kebijakan pengurusan terhadap agama

Pada awal pemerintahan Abu Bakar, ia diuji dengan adanya ancaman yang datang dari umat Islam sendiri yang menentang kepemimpinannya. Diantara perbuatan makar tersebut ialah timbulnya orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang-orang yang mengaku menjadi nabi, dan pemberontakan dari beberapa kabilah.

Kebijakan kenegaraan

Diantara kebijakan Abu Bakar dalam pemerintahan atau kenegaraan sebagai pulungan diuraikan sebagai berikut :
1. Bidang eksekutif
Pendelegasian terhadap tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun daerah. Misalnya untuk pemerintahan pusat menunjuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan zaid bin Tsabit sebagai sekretaris dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan. Untuk daerah-daerah kekuasaan Islam, dibentuklah provinsi-provinsi, dan untuk provinsi ditunjuk seorang amir.

2. Pertahanan dan keamanan
Dengan mengorganisasikan pasukan-pasukan yang ada untuk mempertahankan eksistensi keagamaan dan pemerintahan. Pasukan itu disebarkan untuk memelihara stabilitas di dalam maupun di luar negeri. Di antara panglima yang ada ialah Khalid bin Walid, Musanna bin Harisah, Amr bin 'Ash, Zaid bin Sufyan, dan lain-lain.

3. Yudikatif
Fungsi kehakiman dilaksanakan oleh Umar bin Khathab dan selama masa pemerintahan Abu Bakar tidak ditemukan suatu permasalahan yang berarti untuk dipecahkan. Hal ini karena kemampuan dan sifat Umar sendiri, dan masyarakat pada waktu itu dikenal 'alim.

4. Sosial ekonomi
Sebuah lembaga mirip Bait Al-Mal, di dalamnya dikelola harta benda yang didapat dari zakat, infak, sedekah, ghanimah, dll. Penggunaan harta tersebut digunakan untuk gaji pegawai negara dan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan aturan yang ada.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan khalifah dalam kekhalifahan pertama berjalan dengan musyawarah dengan aklamasi menerima dan mengangkat Abu Bakar, walaupun diantara sahabat, ada yang tidak ikut dalam pembai'atan dan pada akhirnya mereka melakukan sumpah setia. Dengan demikian, secara nyata, pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah disetujui.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …