Skip to main content

Arah politik Luar Negeri masa Demokrasi Terpimpin

Peran Indonesia pada awal masa Demokrasi Terpimpin
Sejarah Indonesia. Arah politik Luar Negeri masa Demokrasi Terpimpin. Peran aktif Indonesia pada awal masa Demokrasi Terpimpin dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :
1. Pengiriman Pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB, UNOC (United Nations Operation for Congo).

2. Presiden Soekarno berpidato dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Judul pidato tersebut "To Built the World a New" yang menguraikan tentang Pancasila, masalah Irian Barat, kolonialisme, meredakan Perang Dingin, dan perbaikan organisasi PBB.

3. Ikut memprakarsai berdirinya PBB.

4. Pada tanggal 24 Agustus - 4 September 1962 Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games IV di Jakarta.

Arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut adalah dari politik luar negeri bebas aktif menjadi condong pada salah satu poros. Pada waktu itu diberlakukan politik konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara kapitalis.

Tindakan pemerintah yang mengarah ke politik mercusuar (mengejar kemegahan di tengah-tengah pergaulan antarbangsa) adalah membagi kekuatan politik menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
1. Old Established Force (Oldefo), adalah kubu bangsa-bangsa tertindas yang progresif revolusioner menentang imperialisme dan neokolonialisme.

2. New Emerging Force (Nefo), adalah kelompok negara-negara berkembang yang anti imperialisme kolonialis dan sosialis serta komunis. Indonesia termasuk dalam kelompok Nefo.

Lebih jauh tentang Nefo dan Oldefo bisa di baca pada artikel sejarah : Politik Luar Negeri Nefo Oldefo

Pada masa Demokrasi Terpimpin dijalankan politik mercusuar. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo. Untuk hal tersebut kemudian dilaksanakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan terkemuka di kalangan Nefo.

Proyek tersebut seperti penyelenggaraan Ganefo (Games of The New Emerging Forces) yang menelan biaya miliaran rupiah. Untuk menyelenggarakan Ganefo dibangun kompleks olah raga Senayan. Pesta olah raga diikuti oleh 48 kontingen.

Memasuki tahun 1965, Indonesia membentuk poros Jakarta-Peking, dan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Pyongyang. Dengan terbentuknya poros semacam ini membuat Indonesia semakin mendekatkan diri pada negara-negara komunis.

Konfrontasi dengan Malaysia
Sikap Indonesia yang konfrontatif terhadap negara-negara Barat, antara lain ditunjukkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia. Hal tersebut disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo.

Pembentukan federasi Malaysia pertama kali dilontarkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rachman pada tanggal 27 Mei 1961. Menurut Tengku Abdul Rachman, federasi yang akan dibentuk terdiri atas Malaysia, Singapura, dan Sabah.

Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau yang disingkat Dwikora pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Isi Dwikora yaitu : perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari neokolim Inggris.

Dalam melaksanakan konfrontasi dengan Malaysia ini dibentuk Komando Mandala Siaga (Kolaga) yang dipimpin oleh Marsekal Madya Omar Dani (Menteri/Panglima Angkatan Udara). Komando ini kemudian mengirimkan pasukan sukarelawan untuk memasuki wilayah Malaysia, baik Malaysia Barat maupun Malaysia Timur.

Lebih lanjut tentang konfrontasi ini silahkan baca di artikel : Politik luar negeri Indonesia dan konfrontasi Malaysia

Indonesia keluar dari keanggotaan PBB
Pada tanggal 7 Januari 1966, dalam sebuah rapat umum anti pangkalan militer asing, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB, setelah sebelumnya Indonesia menjadi anggota PBB 28 September 1950.

Namun saat Kembali menjadi Negara Kesatuan RI, pada tanggal 28 September 1950, Indonesia masuk sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan diterima sebagai anggota yang ke-60.

Baca juga: Kehidupan Ekonomi masa Demokrasi Terpimpin

Penyebab keluarnya Indonesia dari PBB waktu itu adalah karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …