Skip to main content

Golongan Islam berperan dalam membahas dasar negara

Lahirnya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 9 April 1945 memiliki arti penting dalam lintasan sejarah panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut karena untuk pertama kali dalam sejarah, para pemimpin Indonesia berkumpul dalam suatu wadah membicarakan persiapan kemerdekaan bangsa beserta perlengkapannya, seperti dasar negara, kabinet dan parlemen.

BPUPKI yang terdiri atas 68 orang anggota terdiri atas komposisi 8 orang dari Jepang dan 15 orang dari golongan Islam. Yang dimaksud golongan Islam disin adalah golongan yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI, ini bukan berarti mereka tidak nasionalis. Selebihnya dari golongan nasional sekuler dan priyayi Jawa. Yang dimaksud golongan nasional sekuler bukan berarti ateis atau anti agama.

Dalam perjalanan politisnya, badan yang dimotori oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dapat mengesampingkan delapan anggotanya yang dari Jepang, sehingga mereka tidak terlibat dalam pembicaraan.

Dengan demikian, dua golongan saling berhadapan, yaitu golongan Islam dan nasional sekuler. Sementara golongan priyayi berpihak pada nasional sekuler. Dipihak Islam, para pendukung reformis dan tradisionalis bersatu menghadapi golongan nasional sekuler.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 mengubah namanya menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI yang mengadakan dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi, yang seluruhnya berlangsung di Jakarta.

Sidang-sidang resmi itu diadakan untuk membahas masalah dasar negara, kewarganegaraan, serta Rancangan Undang-Undang Dasar, sedangkan sidang kedua yang berlangsung antara tanggal 10 - 17 Juli 1945 membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, RUUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran.

Ketika membahas dasar negara itulah terjadi perdebatan ideologi yang sengit antara golongan Islam dan nasionalis sekuler. Sebenarnya, gagasan-gagasan para tokoh Islam menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak dilengkapi dengan argumentasi empris mengenai negara Islam yang dicita-citakan .
Dipandang dari sudut ini, sebenarnya yang dicita-citakan oleh tokoh Islam dalam BPUPKI dan PPKI bukan realisasi negara Islam, tetapi lebih tepat pada adanya jaminan terhadap pelaksanaan syariat ajaran-ajaran Islam yang pada akhirnya melahirkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang menunjukkan bahwa identitas orang Islam perlu dijamin secara konstitusional.

Golongan Islam berperan dalam membahas dasar negara

Referensi lainnya, silahkan baca artikel :
1. Perjalanan sejarah lahirnya Pancasila, yang merupakan hasil sidang BPUPKI pertama.

Berangkat dari peristiwa Jakarta Charter tersebut, dapat dimengerti bahwa Indonesia bukan sebuah negara teokrasi, tetapi juga bukan negara sekuler.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …