Skip to main content

Kebijakan ekonomi zaman Demokrasi Liberal

Sejarah Indonesia. Kebijakan ekonomi zaman Demokrasi Liberal. Pemerintahan Indonesia yang baru berdiri mewarisi kondisi ekonomi yang sangat kacau dari pemerintah pendudukan Jepang. Keadaan tersebut diperparah dengan adanya berbagai pemberontakan di berbagai daerah. Untuk mengatasi kesulitan ekonomi tersebut, pemerintah berupaya melakukan perbaikan dengan melakukan kebijakan ekonomi.

4 Kebijakan ekonomi zaman Demokrasi Liberal
Kebijakan ekonomi zaman Demokrasi Liberal tersebut adalah sebagai berikut :
1. Gunting Syafruddin
Untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp 5.1 miliar, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RIS Nomor I tanggal 19 Maret 1950 melakukan tindakan pemotongan uang. Tindakan Syafruddin tersebut dilakukan dengan cara mengubah uang yang nilainya Rp 2,50 ke atas menjadi separuhnya.

Tindakan pemerintah ini dikenal dengan sebutan Gunting Syafruddin. Dasar kebijakan ini adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar nilainya seimbang dengan jumlah barang yang tersedia.

2. Sistem ekonomi Gerakan Benteng
Menteri Perdagangan Dr. Sumitro Joyohadikusumo berpendapat bahwa di kalangan bangsa Indonesia harus segera ditumbuhkan kelas pengusaha. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Para pengusaha tersebut harus dibimbing dan diberikan bantuan kredit, karena pemerintah menyadari mereka tidak mempunyai modal yang cukup.

Dengan usaha yang dilakukan secara bertahap, pengusaha pribumi akan berkembang dan maju. Tujuannya adalah mengubah struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional. Program Sumitro Joyohadikusumo ini dikenal dengan nama Gerakan Benteng.

Dalam perkembangannya, program benteng ini tidak berhasil mencapai tujuan karena para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah. Mereka kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.

3. Nasionalisasi De Javasche Bank
Pada akhir tahun 1951 seiring dengan meningkatnya rasa nasionalisme, pemerintah Republik Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Adalpun tujuan nasionalisasi ini adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis.

4. Sistem ekonomi Ali-Baba
Menteri perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo (pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo I) memprakarsai sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem ekonomi Ali Baba.

Sistem ekonomi baru ini ditujukan untuk memajukan pengusaha pribumi. Ali menggambarkan pengusaha pribumi dan nonpribumi (khususnya Cina). Maksud adanya sistem ini adalah agar pengusaha pribumi dan nonpribumi bekerja sama untuk memajukan ekonomi Indonesia.

Baca juga: Kehidupan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin

Dalam perkembangannya sistem ini mengalami kegagalan, karena pengusaha nonpribumi lebih berpengalaman dari pada pengusaha pribumi untuk memperoleh bantuan kredit.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …