Skip to main content

Formation of colonial government in Indonesia

History-In the end of the 18th century (1700s), VOC's condition worsened not only because of the resistances occuring in different parts of Indonesia but also corruption within VOC itself which put the organization in a great debt.

Consequently, the Dutch government liquidated and took over the responsibilities of VOC on 1 January 1800, including its debts and territories. This put Nusantara directly under the control of Holland.

In 1808 Holland was captured by France, so the control of Indonesia was also taken over by France under Governor Willem daendels. To defend Java from attacks by Britain which was an ally of Holland, Daendels ordered the construction of a 1000 km long road linking Anyer in Banten and Panarukan in East Java.

Daendels ordered the construction of a 1000 km long road linking Anyer in Banten and Panarukan in East Java
Daendels ordered the construction of a 1000 km long road linking Anyer in Banten and Panarukan in East Java
The purpose of the construction was to increase troop mobility to anticipate British attacks. Besides, Daendels also built arms and ammunition factories as well as a naval base in Ujung Kulon.

In the government sector, Daendels changed the system of government from a traditional one into a European style. According to this new system, the aristocrats in Java who had used to have authority over land and people and therefore were able to collect taxes from them were not allowed anymore to have control over the people, so they might not collect taxes from them.

Instead of collecting taxes, the aristocrats were given a salary by the colonical government in return of the accomplishment of  their duty to order the people to grow crops which sold well in the world market.

Java was divided into nine prefectures. Each prefecture was led by a 'residen' or prefect who was a European, and each prefect headed several regents. The regents who received salary from the colonial government and were not allowed to collect taxes in their regions were appointed governement employee, so they had to obey the governemnt's orders.

The position of the regents was endangered and their authority declined in the eyes of the people. Meanwhile, the authority of the kings was still recognized, though their territories were reduced and they had to obey the colonial governemtn's regulations.

Nevertheless, Daendels attempt to change the system of governmenr was not successfull. The failure was not only due to the disappoiment of the regents and other aristocrats but also the lack of capable people who carry out Daendels' orders.

Besides implementing a new system of government. Daendels also issued a regulation which allowed private parties, especially Europeans, to own state lands that used to be the property of the regents and other aristocrats.

According to the regulation, the land owner also owned the people who lived on it. As a result, many people were were treated badly by land owners. This regulation was made by Daendels because he needed a lot of fund to build a strong defense against attacks from British ships that were supported by Dutch ships.

However, Dandels's defense finally collapsed, forcing him to leave Java. Daendels reigned in Indonesia from 1808 to 1811. Indonesia, especially Java, was the put under the control of Britain from 1811 to 1816. After that, it was handed back to Holland. So the dutch colonial government in Indonesia started again.

Read also: People's life Indonesia in European colonial time
Thanks you for visited website history

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …