Skip to main content

5 kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid

Belum genap 100 hari berkuasa, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dihadapakan pada persoalan-persoalan kebijakannnya yang dinilai kontroversional. Ada 5 kebijakan yang dilakukan oleh presiden yang akrab di sapa Gusdur ini. Apa saja kebijakan Gusdur? Berikut selengkapnya.

1. Pemberhentian Kapolri jenderal (Pol) Roesmanhadi yang dinilai tidak mampu mengantisipasi terjadinya pembakaran Sekolah Kristen STT Doulus.

2. Pemberhentian Kasuspen Hankam Mayjen TNI Sudrajat yang dilatarbelakangi oleh pernyataannya bahwa presiden bukan panglima tinggi TNI. Ia digantikan oleh Marsekal Muda TNI Graito dari TNI AU. Hal ini cukup mengagetkan, karena selama 32 tahun terakhir kalangan dari TNI AU tidak pernah menduduki jabatan strategis dalam jajaran TNI.

3. Pemberhentian Wiranto sebagai menko polkam yang dilatarbelakangi oleh hubungan tidak harmonis antara Wiranto dan Gusdur. Ketidakharmonisan ini muncul ketika presiden mengizinkan dibentuknya Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM untuk menyelidiki para jenderal, termasuk Wiranto dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur.

Atas tindakan presiden tersebut, muncul pernyataan dari Pangkostrad Letjen TNI Djaja Suparman yang mengatakan "jika para jenderal diseret ke pengadilan, para prajurit akan marah". Pernyataan ini dinilai oleh beberapa kalangan bahwa TNI sedang menyiapkan kudeta.

Anggapan ini dibantah keras oleh Pangdam Wirabuana Mayjen TNI Agus Wirahadikusuma yang mengatakan TNI bukan hulubalang penguasa atau jenderal yang berkuasa. Isu ini juga dibantah oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Ryamizard Riyacudu yang mengatakan "Tidak ada budaya tentara melakukan kudeta terhadap pemerintah, tidak ada kudeta."

Isu ini kudeta terus bergulir, bahkan pertemuan tertutup Menko Polkam Wiranto dengan para jenderal di Mabes TNI Cilangkap pada tanggal 2 Pebruari 2000 dianggap sebagai persiapan kudeta. Atas kejadian tersebut, sejumlah anggota DPR RI yang tergabung dalam Kaukus Politikus Muda mendesak Menko Polkam Jenderal TNI Wiranto agar segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Mereka yang tergabung dalam Kaukus Politikus Muda adalah : Muhaimin Iskandar (PKB), Ali Masykur Musa (PKB), Bara Hasibuan (PAN), dan Heri Akhmadi (PDI Perjuangan). Akhirnya pada tanggal 13 Pebruari 2000 presiden mengeluarkan perintah untuk menonaktifkan Wiranto dari jabatan Menko Polkam.

4. Mengeluarkan pengumuman tentang adanya menteri-menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Pengumuman ini sangat mempengaruhi kinerja kabinet. Beberapa menteri merasa sulit melakukan koordinasi dengan menteri lainnya dalam menghadapi tudingan KKN tersebut.

5. Presiden Abdurrahman Wahid menyetujui nama Papua sebagai ganti Irian Jaya pada akhir Desember 1999. Presiden bahkan menyetujui pula pengibaran Bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua.

Atas kebijakan yang menguntungkan ini, Dewan Presidium Papua yang diketuai oleh Theys Hiyo Fluay menyelenggarakan Kongres Rakyat Papu pada bulan Mei - Juni tahun 2000. Selain itu, Dewan Presidium Papua menetapkan tanggal 1 Desember (tanggal berakhirnya pendudukan Belanda pada tahun 1962) menjadi hari kemerdekaan Papua Barat.
Gambar Abdurrahman Wahid
K.H. Abdurrahman Wahid
Selain penilaian bahwa kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid kontroversional, berkembang pula pendapat bahwa kebijakan presiden kerap dianggap berjalan sendiri tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, termasuk urusan protokoler. Segala persoalan diselesaikan presiden berdasarkan bisikan kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara.

Dalam suasana sikap pro dan kontra masyarakat atas kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul kasus Bruneigate. Meskipun tidak terbukti melalui pengadilan, skandal Bruneigate mengakibatkan kredibilitas rakyat terhadap presiden semakin menurun drastis. Ketua MPR Amien Rais yang sebelumnya mendukung Abdurrahman Wahid, mulai berbalik arah.

Mungkin timbul pertanyaan : "Apa itu kasus Brunegate?" Silahkan anda browsing, banyak sekali yang membahasnya.

Skandal Bruneigate dan pengangkatan Wakil Kepala Polri Komjen (Pol) Chaeruddin menjadi pemangku sementara jabatan Kepala Polri tanpa persetujuan DPR RI telah memicu konflik antara pihak eksekutif dan legislatif. Puncak kekecewaan DPR terbukti dengan dikeluarkannya Memorandum I untuk presiden pada tanggal 1 Pebruari 2001, yang disusul dengan Memorandum II pada tanggal 30 April 2001.

Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) memang terkenal dengan sikapnya yang kontroversional. Hal ini dapat dilihat ketika presiden bukan datang memberi laporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini, presiden justru malah mengeluarkan maklumat. Salah satu isi maklumat tersebut yaitu membekukan lembaga MPR dan DPR.

Adapun isi maklumat atau dekrit tersebut silahkan baca di artikel sejarah Indonesia : Dekrit Presiden Gusdur yang Kontroversial

Baca juga :
Demikian 5 kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid, semoga bisa menambah catatan sejarah negara Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bisa menjadikan apa yang telah terjadi untuk diambil hikmahnya demi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …