Skip to main content

5 kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai presiden ke-6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. Beberapa kondisi dan kebijakan yang ditempuh pada masa pemerintahan SBY adalah sebagai berikut :

1. Ketika dilantik sebagai presiden, ekspor hingga Oktober 2004 mencapai US $ 58.5 milyar atau naik 15.08 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2003. Impor hingga Oktober 2004 mencapai US $ 37.8 milyar atau naik tajam 40.7 % bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2003, yaitu US $ 26.87 milyar.

2. Kebijakan soal Aceh ditunjukkan presiden dengan memperpanjang status darurat sipil. Pada hari ke-26 memerintah, presiden mengunjungi Aceh. Kunjungan selama empat jam tersebut dijaga ketat. Presiden mengajak GAM untuk mengakhiri separatisme yang diimplementasikan pada tanggal 28 Januari 2005.

Hal ini diwujudkan dengan mengadakan perundingan dengan GAM di Helsinki, Finlandia melalui Crisis Management Initiative pimpinan Martti Ahtisaari. Perundingan tersebut berhasil membuahkan kesepakatan perdamaian antara Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

3. Pelunasan utang terhadap IMF pada bulan Oktober 2006. Pelunasan tersebut dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu : tahap pertama pada Juni 2006 dengan nominal US $ 3,7 milyar. Dan tahap kedua pada bulan Oktober 2006 sebanyak US $ 3,2. Pelunasan utang yang lebih cepat merupakan komitmen untuk melepaskan negara dari ketergantungan terhadap IMF.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, harga BBM dinaikkan sebanyak 3 kali. Kebijakan ini ditempuh sebagai akibat melambungnya harga minyak di pasaran dunia, sehingga menekan APEN. Namun, kemudian seiring dengan penurunan harga minyak dunia, pemerintah pun mengambil kebijakan untuk menurunkan harga BBM. Dalam satu bulan pemerintah menurunkan harga minyak sebanyak 2 kali, yaitu : pada tanggal 1 dan 15 Desember 2008. Pada tanggal 15 Januari 2009 BBM pun kembali diturunkan untuk yang ketiga kalinya.

4. Kebijakan menaikkan BBM dilakukan guna mengurangi subsidi BBM. Pemerintah menilai subsidi BBM dinilai belum dapat dinikmati oleh rakyat kecil dan hanya menguntungkan kelas menengah ke atas. Pemerintah pun mengalihkan subsidi dalam bentuk Program Dana Kompensasi Sosial. Bentuk dari program ini antara lain pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyediaan beras murah, dan pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin.

5. Pemerintah mengalokasikan dana 20 persen sebagai anggaran pendidikan untuk memenuhi kewajiban 20 persen alokasi dari APBN sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat memberikan respon positif atas keputusan tersebut.

Biodata Susilo Bambang Yudhoyono
Gambar Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono salah satu jenderal Republik Indonesia lahir 9 September 1949. Lulusan terbaik AKABRI Angkatan 1973 dengan menyandang penghargaan Adhi Makayasa. Karir militernya terbilang cepat. Semua jalur komando pernah dilaluinya, baik di pasukan, staf, pendidikan, maupun teritorial. Begitu juga pendidikan.

Selain lulus Sesko Angkatan Darat beliau pernah mengenyam pendidikan militer di fort Benning dan Fort Leavenworth, dua institusi pendidikan militer terpandang di Amerika Serikat.

Susilo Bambang Yudhoyono dinilai cocok untuk dikelompokkan sebagai tentara pemikir. SBY dikenal rajin belajar menambah ilmu. Setelah meraih Master of Arts dari Webster University, Amerika, beliau kemudian menempuh studi doktoral bidang ekonomi di Institut Pertanian Bogor.

Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan keluar dari TNI, setelah ditarik masuk kabinet sebagai menteri Pertambangan dan Energi di era kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah itu, di kabinet yang sama ia beralih menjadi Menteri Koordinator Politik Sosial Keamanan.

Pada pemilu 2004, beliau terpilih sebagai presiden Republik Indonesia dengan wakilnya Jusuf Kalla dan dilantik secara resmi pada tanggal 20 Oktober 2004.

Pada pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2009.

Pemilu masa SBY
Pada maasa pemerintahan SBY dilaksanakan Pemilihan Umum yang terdiri dari Pemilu Legislatif dan pemilihan presiden secara langsung.

1. Pemilu legislatif
Pemilu legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2009. Pelaksanaan pemilu ini sempat diwarnai dengan permasalahan seputar DPT (Daftar Pemilih Tetap). Pemilu 2009 diikuti oleh partai peserta pemilu yang semakin banyak dan beragam. Pemilu diikuti oleh 40 partai politik yang terdiri dari 34 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal.

Dari 40 partai politik tersebut 10 partai besar yang memperoleh perolehan suara terbanyak adalah sebagai berikut :

No.


Partai Politik


Jumlah Suara


Persentase


1

Demokrat
21.703.137


20,85


2

Golkar
15.037.757


14,45


3

PDIP
14.600.091


14,03


4

PKS
8.206.955


7,88


5

PAN
6.254.580


6,01


6

PPP
5.533.214


5,32


7

PKB
5.146.122


4,94


8

Gerindra
4.646.406


4,46


9

Hanura
3.922.870


3,77


10

PBB
1.864.752


1,79


2. Pemilihan presiden 2009
Pemilihan presiden tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 April. Tiga capres dan cawapres turut bersaing untuk menuju kursi kepresidenan. Pemilihan presiden yang menurut Undang-undang dapat berlangsung 2 putaran ternyata dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono dengan satu putaran. Mereka memperoleh 60.80 % suara. SBY pun kembali menduduki jabatan presiden Republik Indonesia untuk yang kedua kalinya.

Adapun hasil perolehan suara pemilihan presiden 2009 adalah sebagai berikut :

No.


Capres dan Cawapres


Perolehan Suara


1

Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto
20,79 %


2

Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono
60,80 %


3

Jusuf Kalla dan Wiranto
12,41 %


Baca juga :
Untuk mengetahui siapa saja presiden dan wakilnya yang pernah menjabat di kursi kepresidenan Republik Indonesia silahkan baca : Gambar presiden dan wakil presiden Indonesia

Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah 5 kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjadi presiden, biodata SBY hingga pemilu yang terjadi di masa pemerintahannya.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …