Skip to main content

Indonesia merintis menjadi ketua Gerakan Nonblok

Sebagai salah satu negara pemrakarsa berdirinya Gerakan Nonblok, hingga pada tahun 1990 Indonesia belum pernah menjadi ketua. Pada tahun 1987, Presiden Soeharto mengutus Wakil Presiden Umar Wirahadi Kusumah untuk menghadiri KTT Nonblok di Zimbabwe Afrika.

Umar diperintah untuk menyampaikan keinginan Indonesia untuk menjadi ketua Gerakan Non Blok. Tawaran tersebut ditolak, dengan alasan sebagai berikut :
  1. Indonesia sangat pro-Barat
  2. Invasi Indonesia atas Timor-Timur
  3. Penolakan Indonesia untuk mengijinkan PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) membuka kantornya di Jakarta.

Gambar Peta negara Non Blok
Peta negara Non Blok

3 upaya Indonesia mewujudkan keinginan menjadi ketua GNB
Upaya untuk mendapatkan dukungan agar Indonesia menjadi ketua GNB terus ditempuh antar lain melalui langkah-langkah berikut ini.

1. Normalisasi hubungan diplomatik dengan RRC
Indonesia tidak dapat berbuat banyak, karena banyak negara yang bersahabat dengan Cina atau bekas Uni Soviet akan memandang Indonesia tidak sepenuhnya nonblok. Normalisasi hubungan dengan RRC akan memproyeksikan citra Indonesia benar-benar nonblok. Dengan demikian, hal itu dapat memperkuat kesempatan Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan GNB.

Selengkapnya silahkan baca di artikel : Normalisasi hubungan Indonesia dan RRC

2. Kunjungan ke Uni Soviet
Selama kunjungan, Presiden Soeharto memperlihatkan rasa terima kasihnya atas bantuan Soviet kepada Indonesia selama kampanye Irian Barat. Presiden Soeharto sepakat untuk mendorong hubungan ekonomi, meskipun Indonesia tidak akan mengubah pendiriannya terhadap komunisme. Selama kunjungan tersebut, Presiden Soeharto juga mengunjungi beberapa wilayah di Uni Soviet, mulai dari Republik Uzbeck hingga Tashkent, dan Samarkand.

Wilayah-wilayah itu merupakan tempat bersejarah bagi umat Islam. Setelah itu, Presiden Soeharto dan delegasinya baru mengunjungi Leningrand dan Moskow. Kunjungan Presiden Soeharto ke Republik Islam dan tempat-tempat suci Islam dapat dilihat sebagai isyarat yang ditujukan kepada dunia Islam yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Islam di Gerakan Nonblok.

3. Jakarta Informal Meeting (JIM)
Indonesia ingin memperlihatkan kepemimpinannya di bidang regional dengan berupaya membantu memecahkan masalah Kamboja. Pada tahun 1980, Presiden Soeharto mengunjungi Perdana Menteri Hussein Onn di Malaysia. Dalam kunjungan tersebut

Doktrin Kuantan dicanangkan untuk mendesak Vietnam meninggalkan Kamboja. Sebagai kompensasinya, Vietnam akan memperoleh bantuan ekonomi. Thailand sangat tidak berkenan, karena dianggap mengorbankan kepentingan ASEAN dan secara diam-diam Doktrin Kuantan ditinggalkan.

Lebih jauh mengenai doktrin tersebut silahkan baca di artikel : Tentang Doktrin Kuantan

Pada tahun 1988, 1989, dan 1990, Indonesia menggagas suatu forum untuk mencari pemecahan atas masalah Kamboja. Forum tersebut diberi nama Jakarta Informal Meeting  yang disingkat JIM, atau dalam bahasa Indoensia di sebut Pertemuan Informal Jakarta.

JIM yang diselenggarakan di Bogor dan Jakarta ini keduanya tidak sukses, dalam arti tidak ada kesepakatan dari faksi-faksi yang bertikai di Kamboja. Namun, upaya ini membuat Indonesia menjadi perhatian internasional.

Mungkin anda belum mengerti masalah Kamboja yang dimaksud? Silahkan baca di : Konflik saudara di Kamboja

Catatan :
  • Faksi dalam bahasa Belanda disebut factie, berarti "bagian". Maksudnya sebuah bagian atau kelompok politik baik dalam parlemen maupun di luar parlemen.
  • Faksi di parlemen berbeda dengan fraksi politik yang ada di parlemen. Secara umum, Fraksi politik adalah suatu partai yang menduduki kursi di parlemen. Contoh fraksi PDIP menduduki 150 kursi dari 500 kursi DPR.
  • Kubu-kubu dalam perang saudara, perang sipil, juga bisa disebut faksi.

Referensi : Wikipedia
Akhirnya terobosan dalam masalah Kamboja terjadi pada bulan Oktober 1991, yaitu ketika Pakta Perdamaian ditandatangani di Paris. Penandatanganan Pakta Perdamaian di Paris diketuai oleh Indonesia dan Perancis. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memberikan partisipasi dalam proses penyelesaian masalah Kamboja.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …