Skip to main content

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK - KPK adalah sebuah komisi era reformasi yang dibentuk tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi dan memberantas korupsi. Komisi ini pertama kali dipimpin oleh Taufiqurrahman Ruki. Ia memimpin lembaga ini dalam periode waktu 2003-2007.

Beberapa kasus korupsi besar yang berhasil ditangani KPK di bawah pimpinan Taufiqurrahman antara lain : dugaan tindak pidana korupsi atas penjualan aset kredit PT PPSU oleh BPPN (2004) dan kasus korupsi di Kedutaan Besar RI (KBRI) di Malaysia (2005).

Pada tahun 2007, Antasari Azhar memimpin KPK menggantikan Taufiqurrahman. Di bawah kepemimpinan Antasari Azhar KPK mendapat sorota masyarakat sehubungan dengan pengungkapan berbagai kasus korupsi besar.

KPK semakin gencar dalam melakukan pengusutan dan pengejaran terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. KPK pun mendapat dukungan luas dari masyarakat karena keberhasilannya, termasuk mengungkap tindakan korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat tinggi negara.

Namun, langkah KPK sempat terhenti karena Ketua KPK Antasari Azhar menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur Putra Rajawali Banjaran. Sehubungan dengan kasus ini, maka Antasari Azhar pun dinonaktifkan sebagai ketua KPK.

Tidak lama berselang muncul kembali tuduhan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh dua pimpinan KPK lainnya, yaitu Candra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Merekapun turut dinonaktifkan dari KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK

Untuk mengisi kekosongan tiga pimpinan KPK yang dinonaktifkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keputusan Presiden yang menetapkan Tumpak Hatorangan Panggabean, Mas Achmad Santoso dan Waluyo sebagai anggota sementara pimpinan KPK.

namun, Candra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto kembali aktif menjadi pimpinan KPK setelah dalam pemeriksaan tidak cukup bukti adanya penyimpangan yang seperti dituduhkan kepadanya. Sedangkan posisi Antasari Azhar digantikan oleh Busro Muqodas. Busro Muqodas terpilih menjadi Ketua KPK setelah melalui proses seleksi dan penetapan di DPR pada tanggal 25 November 2010.

Baca juga:

Kasus-kasus korupsi yang terjadi pada masa reformasi menandakan bahwa tujuan dan tuntutan reformasi untuk diserukan sejak tahun 1998 terbukti belum mampu diberantas secara menyeluruh. Korupsi seolah menjadi budaya yang menggejala dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …