Skip to main content

Lahirnya Komisi Yudisial

Lahirnya Komisi Yudisial - Komisi Yudisial juga merupakan lembaga baru yang timbul setelah masa reformasi. Lembaga ini merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku para hakim.

Komisi yudisial lahir di era reformasi dan terbentuk pada tanggal 2 Agustus 2005. Pembentukannya di dorong oleh adanya desakan reformasi peradilan untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan, dan profesional.

Dalam menanggapi tuntutan reformasi peradilan, pada sidang tahunan MPR tahun 2001 diadakan pembahasan amandemen ketiga UUD 1945. Dalam pembahasan tersebut dicapai kesepakatan di antaranya tentang perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya Komisi Yudisial.

Hasil amandemen tersebut menghasilkan pasal 24 B tentang Komisi Yudisial. Berdasarkan amandemen ketiga itu, kemudian disusun UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta tanggal 13 Agustus tahun 2004.

Lahirnya Komisi Yudisial

Tugas Komisi Yudisial

Tugas utama komisi Yudisial adalah sebagai berikut :
1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dengan tugas utama sebagai berikut :
  • Melakukan pendaftaran calon hakim agung.
  • Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung.
  • Menetapkan calon hakim agung, dan
  • Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku para hakim dengan tugas utamanya sebagai berikut :
  • Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim.
  • Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.
  • Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan kepada presiden dan DPR.
Baca juga lembaga lain yang lahir di era reformasi berikut :
  1. Lahirnya HAM dan Mahkamah konstitusi
  2. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
  3. Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah DPD

Keanggotaan Komisi Yudisial berasal dari para akademis hukum, praktisi hukum, mantan hakim, dan unsur masyarakat. Anggota Komisi Yudisial terdiri dari tujuh orang komisioner dengan masa jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Setelah melalui proses seleksi dan pemilihan di DPR terpilih Busro Moqodas sebagai ketua Komisi Yudisial pertama dengan masa jabatan tahun 2005-2010.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …