Skip to main content

Sikap Indonesia terhadap APEC sejak 1993

Selain Gerakan Non Blok, Presiden Soeharto juga membuat kerja sama ekonomi Asia Pasifik yang disingkat APEC untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Pada awalnya Indonesia memiliki keberatan terhadap APEC. Kekhawatiran tersebut didasarkan pada kemampuan Indonesia menghadapi liberalisme perdagangan. Indonesia hanya akan dijadikan pasar tanpa meraih keuntungan.

Kekhawatiran lainnya adalah kehadiran APEC dapat mengikis kerja sama di antara negara-negara ASEAN. Sebagaimana ditunjukkan oleh Malaysia Perdana Menteri Mahathir Mohamad tidak sepakat dengan APEC. Malaysia mengusulkan pembentukan Ekonomi Asia Timur EAEG yang kurang bisa diterima oleh Presiden Soeharto.

Mahathir berpendapat bahwa dengan masuknya negara-negara maju secara ekonomi, seperti Amerika Serikat ke dalam APEC, negara-negara Asia yang lemah akan menjadi korban.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, Indonesia mengubah pandangannya terhadap APEC. Sikap Indonesia mulai berubah pada tahun 1993, ketika Presiden Soeharto menerima undangan Presiden Bill Clinton untuk hadir dalam Pertemuan Seattle.

Selengkapnya tentang perang dingin silahkan baca di artikel : Latar belakang perang dingin


Gambar Logo APEC
Logo APEC

Pertemuan ini bertujuan untuk mengusulkan APEC akan bekerja menuju liberalisasi di wilayah Adia Pasifik. Indonesia yang pada mulanya enggan membuka pasar dalam negerinya, akhirnya muncul sebagai penganjur konsep perdagangan bebas.

Faktor-faktor yang mendorong perubahan sikap Indonesia terhadap APEC adalah ditunjuknya Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC berikutnya.

Faktor lainnya adalah kekhawatiran Indonesia akan tertinggal oleh Thailand, Vietnam, dan India dalam mendapatkan investasi asing jika ada perdagangan bebas.

Vietnam, Thailand dan India telah membuka pasar dalam negeri mereka bagi para penanam modal asing yang menghasilkan peningkatan investasi asing yang luar biasa.

Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC di Bogor ditandai dengan disepakatinya usulan Indonesia tentang batas waktu liberalisasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Negara-negara maju diharuskan untuk menjalankan perdagangan bebas pada tahun 2010, sementara negara-negara berkembang akan melakukan perdagangan bebas pada tahun 2020. Usulan ini dikenal dengan Deklarasi Bogor.

Selengkapnya silahkan baca di artikel sejarah : Kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC

Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC Bogor dan juga keberhasilan menjadi ketua GNB X pada tahun 1992, setidaknya memberikan pengakuan bahwa Indonesia adalah salah satu pemimpin internasional. Dengan demikian, melalui pengakuan internasional tersebut, perhatian dunia diharapkan akan tertuju kembali kepada Indonesia.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …