Skip to main content

The Universal Declaration of Human Rights

The Universal Declaration of Human Rights. World War II, severe repercussions for the world. After the world war, the world experienced the destruction and sacrifice millions of the human race, and the results of human culture are priceless.

All this is the result of countries that does not appreciate the human rights that have been fought over the centuries. Then considered necessary by the countries that won the war to give a strong foundation for human rights remained respected.

After the founding of the UNITED NATIONS then one of the specialized agencies, namely the Economic and Social Council (Ecosoc) or organizations Working for Social economics of the UNITED NATIONS in June 1946 was convened under the leadership of its Chairman, namely Ny. Eleanore Roosevelt (wife of the late United States President Roosevelt) to draw up a draft Charter of human rights.

The Logo image of the Universal Declaration of Human Rights
The Logo image of the Universal Declaration of Human Rights

The contents of The Universal Declaration of Human Rights

This draft has been accepted by the United Nations in the Council are generally in Paris on 10 December 1948 by the name of The Universal Declaration of Human Rights (World Declaration of human rights).

This statement is not an international treaty which is binding, but rather just a statement just to be able to give guidance to countries around the world to compose his Government each with not neglecting human rights and human freedom.

It consists of the preamble to the Declaration 30 articles which can be itemized
a. The rights of independence
b. Political rights

A. The rights of independence
1. The right of a person's independence
This guarantees the right of every human being will not get an arbitrary treatment from the Government or from others. The treatment of this form of government power:
  • only on the basis of the provisions of the Act people can be detained, prosecuted and are convicted.
  • people who violate the independence of a person liable to a criminal.
2. The rights of protection of property rights
Just for the benefit of the public the Government can take the goods belongs to a person accompanied by the payment of damages is regulated by law. Robber, thief or vandal is liable to a criminal.

3. The protection of rights of residence
Examination of the inside of the home residence of person must be based on a warrant from the Government. Enter the House of a person's residence without a permit is liable to a criminal.

4. Rights of freedom embraced religion
Free people embraced his chosen religion. Obstructing or disrupting those of worship is liable to a criminal.

5. The rights of protection of the secret letter
The Government took that post materials and transport of the State will not open letters that were submitted to him.

6. The rights issue the thoughts and feelings of
Everyone has the right to issue the mind and declare his feelings, either by oral or writing (press). The Government will act only when the word or text that violates the law, public order and decency.

7. The right of freedom of education and teaching
Everyone has the right to choose the kind of education and teaching in accordance with needs and his beliefs. Similarly, people are free to invite, establishing institutions of education and teaching in accordance with needs and his beliefs.

B. Political rights
Voting rights is necessary for the establishment of the people's representative bodies to decide the thrust of the Government.
  • Passive suffrage: the right to choose to sit became a member of the people's representative body.
  • Passive suffrage: the right to choose representatives who will sit in the representative body of the people.
The right to defend the country
Every citizen shall have the right (and required) to take part in maintaining the safety of the country against attacks from other countries or because of the rebellion.

The right to become civil servants


Everyone is entitled to the same terms to become civil servants.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …