Skip to main content

Sistem Pemerintahan dan Perekonomian Arab Saudi

Sistem Pemerintahan dan Perekonomian Arab Saudi - Raja di Arab Saudi memegang fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ia juga memiliki hak istimewa untuk membentuk dan membubarkan Dewan Menteri, dan calon anggota dewan harus bersumpah setia kepadanya sebelum diangkat. Kendati Dewan Menteri sebenarnya bertanggung jawab atas masalah pemerintahan, badan ini juga menjadi badan legislatif.

Pergantian raja tidak terjadi dengan sendirinya. Putra mahkota ditunjuk oleh keluarga raja dengan dukungan para ulama dan Dewan Menteri. Dewan Menteri juga bertugas mengawasi pemerintahan daerah.

Kerajaan di bagi atas empat belas daerah pemerintahan distrik. Di tiap daerah ditempatkan pejabat dari pusat, yang memberi laporan secara langsung kepada Dewan Menteri. Para Gubernur bertanggung jawab atas masalah keuangan, kesehatan, pendidikan dan pertanian.

Dalam bidang pengadilan, banding terakhir diajukan kepada raja, dan raja berkuasa memberikan grasi.

Gambar Tambang minyak Arab Saudi

Perekonomian Arab Saudi

Penopang perekonomian utama Arab Saudi adalah sumber alam. Sumber alam terpenting Arab Saudi adalah minyak. Ladang minyak negeri ini diperkirakan mengandung sekitar seperempat dari persediaan minyak dunia. Ladang minyak tersebut terletak di bagian timur dan di Teluk Persia.

Berkat pertambangan minyak, ekonomi Arab Saudi berkembang pesat. Sekitar sepertiga (32%) dari pendapatan nasional diperoleh dari pertambangan, kendati hanya 6 persen tenaga kerja yang dapat diserap sektor ini.

Di luar industri minyak, tidak ada banyak industri di Arab Saudi. Barang industri utama dari negeri ini adalah semen, metanol, pupuk, dan bahan pangan. Pemerintah berusaha mengembangkan industri baru, sekalipun industri minyak telah berkembang begitu pesat. Untuk itu pemerintah mendatangkan banyak tenag ahli, terutama dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Hasil pertanian di Arab Saudi sangat terbatas, tanaman utama di sini adalah kurma. Sebagian besar tanah pertanian di oase-oase ditanami kurma, tanaman serba guna, bijinya dan tampuk bunganya digunakan untuk makanan ternak, seratnya untuk tali dan tikar, daun dengan tangkainya untuk kayu bakar, dan batangnya untuk bahan bangunan. Berbagai hasil pertanian lain, diantaranya gandum, padi, jagung, dan sorgum tidak dapat mencukupi kehidupan dalam negeri.

Akibat terbatasnya hasil pertanian Arab Saudi, negeri ini harus mengimpor banyak bahan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota. Memang pemerintah terus berusaha untuk mengembangkan sektor pertanian, antara lain dengan menyediakan tempat menetap bagi suku-suku pengembara, memperluas daerah pertanian dan meningkatkan teknik pertanian.

Namun, hingga kini, dari sekitar 15% tanah yang dapat dibudidayakan baru sekitar 3% yang ditanami. Hal ini disebabkan oleh kesulitan irigasi. Sebagian besar dari tanah pertanian tersebut diairi dengan air sumur atau air yang didatangkan dari tempat lain. Dan pertanian dengan cara tradisional masih banyak dilakukan penduduk.

Kurangnya sumber air juga menyebabkan terbatasnya hasil peternakan. Ternak utama di Arab Saudi adalah unta, yang masih banyak digunakan sebagai sarana transportasi digurun selain berfungsi sebagai sumber daging, susu, dan kulit. Biri-biri dan kambing juga banyak diternakkan di negara ini.

Barang ekspor satu-satunya dari Arab Saudi adalah minyak, sebagian besar diekspor ke Jepang, amerika Serikat, dan negara-negara Eropa Barat. Sedangkan barang-barang impor antara lain: mesin, bahan pangan, tembak*u, peralatan transportasi dan tekstil, didatangkan terutama dari Amerika Serikat, Jepang dan Jerman Barat.

Sebagian besar minyak ekspor dikirim ke luar negeri lewat pelabuhan Ras Tannurah di Teluk Persia. Hubungan udara dalam negeri dilayani oleh sebuah maskapai penerbangan milik pemerintah. Di Dhahran, Jiddah, dan Riyadh terdapat bandara internasional.

Baca juga:

Demikian Sistem Pemerintahan dan Perekonomian Arab Saudi, semoga menjadi tambahan pengetahuan.

Popular posts from this blog

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya

Peta Pulau Jawa Lengkap dengan keterangannya - Seperti telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pulau yang lebih padat penduduknya daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa Dwipa bisa dikatakan sebagai pusat sejarah peradaban sejak zaman kerajaan, sebagai contoh zaman Kerajaan Majapahit.
Pulau Jawa sampai saat admin menuliskan ini dibagi dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan kota administratif.
Pulau Jawa merupakan pulau yang subur makmur dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah barat: Selat SundaSebelah timur: Selat Balisebelah utara: Laut Jawasebelah selatan: Samudera Indonesia/Samudera Hindia
Gambar Peta Pulau Jawa Mengacu pada judul di atas, kali ini sejarah negara akan melampirkan Peta Pulau Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Karena wilayahnya memanjang dari barat ke timur peta tersebut ukurannya …

Sebab umum dan sebab khusus Perang Diponegoro

Sejarah Nasional.Perang Diponegoro berlangsung selama lima tahun yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini secara gamblang telah di bahas pada artikel Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830. Untuk kali ini Sejarah Nasional dan Dunia akan membahas secara lebih spesifik tentang penyebab terjadinya perang tersebut.
Sebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut pembahasannya.
Sebab umum Rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun.Pihak keraton Jogjakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial.Kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat.
Sebab khusus Pangeran Diponegoro tersingkir dari elite kekuasaan, karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan.Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yan…

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal lahirnya era Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan pergantian presiden di Indonesia. Seperti telah di bahas pada Kronologi reformasi indonesia tahun 1998, bahwa Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Pengambilan sumpah beliau sebagai presiden dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka. Dalam pidato yang pertama setelah pengangkatannya, B.J. Habibie menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Mohon dukungan dari …