Reformasi dan Pasca Reformasi

Reformasi dan Pasca Reformasi – Istilah Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata tersebut umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. (Wikipedia)

Indonesia memiliki catatan sejarah yang tidak terlupakan sebagai wujud negara demokrasi. Berbagai perubahan politik terjadi silih berganti. Di bawah ini adalah daftar artikel yang membahas seputar reformasi dan pasca reformasi. Silahkan ikuti tautan untuk membaca artikel selengkapnya.

Daftar artikel

12 ketetapan Sidang Istimewa MPR 1998
4 Agenda Sidang istimewa MPR tanggal 1-21 Oktober 1999
5 bidang kerja utama Kabinet Reformasi Pembangunan
5 isu masa pemerintahan Habibie
5 kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid
5 kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono
6 kebijakan Megawati ketika menjadi Presiden RI
8 kesepakatan Tokoh Reformasi di Ciganjur
Daftar Kabinet Kerja Jokowi JK lengkap dengan fotonya
Dekrit Presiden Gusdur yang Kontroversial
Foto Menteri Kabinet Kerja lengkap
Gerakan reformasi Indonesia
Instrumen KOMNAS HAM
Kebebasan pers Indonesia setelah reformasi
Kronologi reformasi indonesia tahun 1998
Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah DPD
Lahirnya HAM dan Mahkamah konstitusi
Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
Lahirnya Komisi Yudisial
Masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid
Masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri
Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Munculnya Dwifungsi ABRI
Otonomi daerah dan munculnya Euforia kebebasan era reformasi
Pantauan google tentang Jokowi dan Prabowo
Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia
Rekonstruksi ABRI setelah reformasi
Sejarah terjadinya reformasi di Indonesia
Siapa saja calon presiden indonesia 2014
Sidang Istimewa 10-13 November 1998
Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II (2009 – 2014)
Susunan Kabinet SBY-Kalla
Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah
Wewenang Mahkamah Konstitusi dan KPK

Pos terkait