Sejarah Negara Com – Etika Ilmu Pengetahuan: Seringkali kita terobsesi untuk memenuhi kebutuhan (needs) berbekal ilmu pengetahuan yang dirasa cukup tanpa memperhatikan kesiapan sumber dayanya (seeds). Ketika itu terjadi, terlihat jelas sekali terjadi kesenjangan antara etika ilmu pengetahuan dan orientasi keuntungan.
Proyek-proyek pembangunan di negara kita misalnya, tak jarang alih-alih menyejahterakan masyarakat, yang ada justru tak sebanding dengan investasi dan pengorbanan yang telah diberikan. Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) seringkali hanya menjadi pelengkap dokumen, itu pun belum ditambah kasus manipulasi Amdal sehingga dampak negatif pembangunan begitu terasa oleh masyarakat sekitar, polusi air, banjir, kebisingan dan dampak negatif lainnya.
Etika ilmu pengetahuan berupa nilai dan kualitas yang dijadikan standard benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab nampak dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya, kini hanya jadi formalitas semata. Paradoks sekali antara teori etika dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Sayangnya, itu tak hanya terjadi dalam masalah pembangunan nasional melainkan hampir dalam setiap aspek kehidupan.
Tak sedikit orang-orang yang berpendidikan tinggi, tapi berperilaku tak ubahnya lulusan Sekolah Dasar, bahkan lebih tak beradab. Tak sedikit pula para pejabat tinggi, tapi dalam melaksanakan tugasnya justru lebih amanah pegawai rendahan yang pangkat dan gajinya tak seberapa.
Meskipun tidak semuanya seperti yang diceritakan, namun hal ini bisa jadi indikasi betapa korelasi antara etika ilmu pengetahuan dan pangkat atau gelar tidak kuat dan tidak ada garansi ketika seseorang gelarnya berjejer atau jabatannya tinggi secara otomatis seiring dengan etika ilmu pengetahuan.
Baca juga: Etika Humas: Pertarungan Kejujuran dan Kebohongan
Di era globalisasi ini, bukanlah langkah yang bijak jika perkembangan ilmu pengetahuan dibatasi. Bukankah ilmu pengetahuan yang membuat hidup kita lebih efektif dan efisien. Politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya terasa lebih dekat dan menjadi milik bersama juga karena kemajuan ilmu pengetahuan yang kian hari kian berkembang.
Kenyataan ini banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mendekati masyarakat, baik politisi, ekonom, pendidik, dan budayawan untuk membuka komunikasi dengan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan bisa lebih cepat dan mudah diserap meskipun tidak sedikit juga yang menggunakannya demi kepentingan pribadi, misalnya black campaign (kampanye terselubung) ketika musim pemilihan umum.
Kebebasan dalam mengakses berbagai informasi atau menggunakan ilmu pengetahuan bisa dirasakan oleh semua kalangan jika mau belajar. Namun, kebebasan tersebut bukan berarti menggugurkan etika ilmu pengetahuan atau dengan kata lain boleh melakukan apa saja, sehingga manfaat dari ilmu pengetahuan berubah menjadi kerugian, baik bagi diri sendiri atau masyarakat pada umumnya seperti studi kasus yang telah diceritakan di awal pembahasan.
Di sini perlu juga ditekankan peranan agama dalam membendung pengguguran etika ilmu pengetahuan, sebab intelktualitas manusia berasal dari rohnya yang bersifat immaterial bukan semata-mata karena otaknya yang cerdas, sehingga masih ada harapan untuk mengendalikan sisi liar manusia dalam menggunakan ilmu pengetahuan yang menjauhkannya dari etika ketika agama ikut berperan didalamnya sebagai lonceng pengingat ketika terjadinya distorsi ilmu pengetahuan dari tujuan asalnya, yaitu menyejahterakan.
