Sejarah Pemerintahan dan Ekonomi Negara Irak

Negara dan pemerintahan Irak dikepalai oleh seorang presiden. DI samping itu, presiden menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata dan ketua Dewan Revolusi. Dewan ini terdiri dari para tokoh Partai Sosialis Baath Arab (partai terbesar di Irak), bertugas menyusun kebijakan pemerintah.

Roda pemerintahan dijalankan oleh Dewan Menteri yang diangkat oleh presiden. Badan legislatif yang terdiri dari 250 anggota yang dipilih oleh rakyat bertugas mensyahkan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Revolusi.

Negara irak memiliki lima belas provinsi dan satu daerah otnonom. Seorang gubernur diangkat oleh menteri dalam negeri untuk mengepalai satu provinsi atau daerah otonom. Kota dikepalai oleh wali kota yang dipilih oleh menteri dalam negeri.

Perekonomian

Tanpa minyak bumi, sumber alam Irak sebenarnya sangat terbatas. Hutannya sama sekali tidak luas dan tidak begitu produktif, meskipun masih ada harapan dalam pengembangan hutan tersebut di masa depan.

Namun, Irak juga mengalami perkembangan terutama dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian, khususnya industri minyak.

Sektor pertanian menyerap sekitar 30% tenaga kerja Irak dan menyumbangkan sekitar 16% dari pendapatan nasional, sedang sektor pertambangan dan perindustrian, kendati hanya menyerap sekitar 11% tenaga kerja negeri ini, bersama-sama merupakan sumber sekitar 34% pendapatan nasional.

Artikel Terkait

Pos terkait