Additional menu

Pemilu

Salah satu syarat agar sistem pemerintahan demokrasi berfungsi adalah dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan salah satu program dari kabinet parlementer yang persiapannya telah diselesaikan pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo I. Untuk pelaksanaan pemilu dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada tanggal 31 Mei 1945 dengan ketuanya Hadikusuma dari PNI. Pelaksanaan Pemilihan […]

Cara pelaksanaan pemilu – Seperti yang telah dibahas pada artikel sebelumnya bawah sistem pemilihan umum dibagi menjadi dua, salah satunya adalah sistem mechanis. Sistem ini dapat dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu : Sistem perwakilan distrik/mayoritas/single member constituencies Sistem perwakilan proporsional ┬áKita bahas satu persatu lebih rinci. Sistem perwakilan distrik/mayoritas/single member constituencies Melaksanakan sistem distrik ini […]

2 sistem Pemilu

Sistem Pemilu – Pemilihan umum dibedakan antara 2 sistem, bergantung dari sudut pandangnya terhadap rakyat, apakah dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihan, dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat, ataukah rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat, atau […]

Pemilihan Umum Sarana Demokrasi

Pemilihan Umum Sarana Demokrasi – Negara demokrasi ialah negara yang berkedaulatan rakyat. Artinya di negara tersebut terdapat pengakuan bahwa kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat. Istilah lain yang dipergunakan untuk demokrasi ialah kerakyatan. Pengertian kerakyatan diartikan adanya hak rakyat dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan di bidang politik. Jadi suatu negara dikatakan sebagai negara demokrasi apabila rakyat […]

Pemilu zaman UUDS 1950

Dasar hukum Dasar hukum pemilihan umum menurut UUDS 1950 terdapat pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 57 Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 135 ayat (2) Anggota Konstituante dipilih oleh warganegara Indonesia dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia […]

Percobaan Pemilu DIY tahun 1951

Percobaan Pemilu DIY tahun 1951 – Pada tahun 1948 Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1948. Namun, belum dapat melaksanakannya karena diserbu oleh Belanda. Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1948 Pada tahun 1950 dalam rangka melaksanakan UU No. 22 Tahun 1948 Pemerintah RI telah menetapkan Undang-undang No. 7 […]

Pemilu masa orde baru tahun 1971-1987

Meskipun telah kembali kepada UUD 1945 bangsa dan negara Indonesia masih harus menghadapi berbagai masalah seperti pemulihan keamanan dan adanya konfrontasi. Berturut-turut TRIKORA dalam rangka memasukkan Irian Barat dalam kekuasaan NKRI, dan DWIKORA terhadap pembentukan negara Malaysia. Semuanya itu menyebabkan tertundanya pelaksanaan pemilihan umum. Sementara itu terdapatlah penyelewengan-penyelewengan ideologis maupun konstitusional yang memuncak pemberontakan G […]

Hakekat dan tujuan pemilihan umum masa Orde Baru

Hakekat dan tujuan pemilihan umum masa Orde Baru – Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan asas-asas Pancasila terutama dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang harus membawakan suara hati nurani rakyat. Oleh karena itu cara pengisian lembaga-lembaga tersebut […]

Pemilihan Umum pertama Indonesia

Pemilihan Umum pertama Indonesia – Periode tahun 1950 sampai tahun 1955 memang terdapat beberapa masalah yang mendesak untuk segera dipecahkan. Masalah pergolakan di daerah yang merupakan gangguan keamanan boleh dikatakan umumnya sudah berhasil ditanggulangi. Kemudian menyusul masalah politik yang cukup pelik, yakni masalah Sidang Konstituante. Sidang Konstituante ini merupakan tindak lanjut dari hasil Pemilihan Umum […]