Pergantian Kabinet masa Demokrasi Liberal

Pergantian Kabinet masa Demokrasi Liberal – Setelah kembali menjadi negara kesatuan, tahun 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer dengan kabinet ministeriil. Berlangsunglah kehidupan demokrasi liberal, dari tahun 1950-1959. Sebelum kita membahas inti artikel, ada baiknya kita perhatikan dahulu beberapa pertanyaan di bawah ini mungkin bermanfaat bagi anda.

Apa itu demokrasi liberal?

Demokrasi liberal disebut juga demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu, dengan kata lain demokrasi ini memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya.

Apa latar belakang demokrasi liberal Indonesia?

Pada tahun 1950 Republik Indonesia Serikat dibubarkan,kemudian membentuk demokrasi parlementer yang Liberal dengan mencontoh sistem parlementer yang ada di barat. Pemerintahan Republik Indonesia dikerjakan oleh dewan menteri (kabinet) yang dipimpin seorang perdana menteri yang bertanggung jawab terhadap parlemen (DPR).

Bagaimana ciri-ciri dari demokrasi liberal?

1. Pemilihan umum yang bebas, adil dan teratur.
2. Adanya pemisahan kekuasaan.
3. Lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada negara.
4. Ada dua kelompok masyarakat.
5. Kebebasan minoritas dibatasi.
6. Kekuatan kaum mayoritas lebih banyak.

Apa tujuan demokrasi liberal?

1. Menciptakan iklim kebebasan di tengah masyarakat.
2. Mencegah pemerintahan yang otoriter.
3. Meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi negara.
4. Memajukan kondisi perekonomian negara.

Apa kelebihan demokrasi liberal?

1. Kebebasan bagi individu sangat dijunjung tinggi.
2. Pendapatan masyarakat makin tinggi.
3. Kekuasaan negara terhindar dari resiko penyalahgunaan pemerintah.
4. Teknologi dan ilmu pengetahuan semakin meningkat.

Apa kekurangan demokrasi liberal?

1. Sikap individualisme akan semakin tinggi.
2. Tidak adanya demokrasi secara langsung.
3. Memicu konflik antara ras dan agama.
4. Muncul serangan terorisme.

Apa prinsip demokrasi liberal?

Menerapkan kebebasan individu seluas-luasnya dengan membatasi pemerintah.

Undang-Undang Dasar RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Pada masa itu terdapat banyak partai. Partai-partai itu antara lain: PNI, Masyumi, NU, PKI, PSI, Murba, PSSI, Partindo, Parkindo dan lain-lain.

Perkembangan demokrasi liberal yang ditandai dengan banyak partai itu ternyata tidak menguntungkan bagi negara yang berdasarkan Pancasila ini. Persaingan antar golongan atau partai tidak terelakkan. Dan persaingan it menjurus kepada pertentangan golongan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

Sebab masing-masing partai atau golongan ingin menangnya sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan umum. Akibatnya, pemerintah menjadi tidak stabil. Kabinet yang dibentuk jatuh bangun, karena saling tidak percaya di antara masing-masing partai yang ada di DPR.

Pada saat itu menurut UUDS, DPR dapat menjatuhkan kabinet. Sehingga tidak aneh jika kabinet itu jatuh bangun. Sebagai bukti dapat dilihat serentetan pergantian kabinet tersebut, yaitu:

  1. Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951)
  2. Kabinet Sukiman (April 1951 – Pebruari 1952)
  3. Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953)
  4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953 – Juli 1955)

Sejarah terkait

Bagi anda yang suka Traveling dan ingin mencari Akomodasi Wisata (hotel, vila, rental mobil, restoran, dll) terdekat dan terlengkap silahkan cari di bawah ini! Booking.com